Oligarki: Ancaman Sistem Demokrasi Indonesia

Indonesia adalah contoh penting dari apa yang dapat disebut demokrasi tanpa hukum. Beberapa oligarki secara langsung terlibat dalam kekuasaan karena mereka beroperasi di dalam institusi partai dan bersaing untuk mendapatkan jabatan sesuai dengan norma-norma dasar demokrasi. 

Memiliki aturan dan norma di ranah politik yang demokratis tidak menjamin oligarki dijinakkan oleh institusi hukum yang tidak berpribadi. Justru sebaliknya, hukum di Indonesia secara jelas membengkokkan ke oligarki dan elit. Indonesia bukanlah negara tanpa hukum, namun masalah "supremasi hukum" utamanya disebabkan oleh ketidakmampuan sistem hukum untuk menjinakkan orang yang sangat kuat.

Politisi yang belum matang dan studi oligarki menjadi masalah penting di Indonesia setelah rezim terakhir turun dari kekuasaan mereka. Ketika debu otoriter akhirnya mengendap, dan demokrasi baru terbentuk, semua oligarki dan elit masih ada di sana. 

Transisi menuju demokrasi baru ternyata bukan merupakan gangguan yang signifikan atau bahkan berkurangnya kekuatan mereka. Hampir tidak ada yang jatuh dengan Suharto kecuali satu atau dua yang berdiri di sisinya sampai akhir. 

Meskipun kontinuitas oligarkis dan elit hampir 100 persen, dua hal telah berubah. Salah satunya adalah bahwa para aktor di atas harus beradaptasi dengan permainan demokrasi baru. Mereka tidak hanya melakukan ini dengan relatif mudah, tetapi mereka juga memiliki posisi yang lebih baik daripada orang lain untuk menangkap dan mendominasi uang Indonesia. 

Politisi yang tidak dewasa ini menjadi sangat sulit untuk dipisahkan dari oligarki karena mereka berasal dari beberapa orang atau keluarga terkaya. Ada persaingan besar di antara mereka untuk menguasai sumber daya politik dan ekonomi melalui kekuasaan. Mereka menduduki posisi politik melalui apa yang kita sebut "kekuatan uang". 

Dengan menggunakan kekayaan mereka, mereka memiliki kemampuan untuk "membeli" opini politik orang, dan pemilih dalam pemilihan umum. Pemilihan umum seharusnya menjadi cara yang demokratis bagi siapa saja yang memiliki kemampuan dan integritas untuk menjadi seorang pemimpin tetapi pada kenyataannya, kemampuan mereka dibajak oleh theoligarchy dan aliansi mereka. Inilah bagaimana para politisi yang tidak dewasa ini tiba-tiba diciptakan. 

Kuskrido Ambardhi dalam disertasinya menggambarkan seberapa baik oligarki ini menyebar dalam demokrasi politik di Indonesia, khususnya dalam partai politik. Setelah pemilihan umum 2004, partai-partai politik diubah menjadi badan yang berorientasi pada uang. Oposisi mulai memudar, dan praktis ada peluang bagi kartel untuk mengkonsolidasikan gerakan mereka untuk mendapatkan kembali kekuasaan dalam kepemimpinan politik.

Penelitian yang sama yang dilakukan oleh Marcus Mietzner mengungkapkan betapa mengerikannya sistem politik Indonesia dalam pengelolaan pendanaan. Natalie Sambhi, seorang editor analisis dan pelaksana di The Strategist Australian Strategic Policy Institute, baru-baru ini dalam ulasannya menggambarkan korupsi dan seberapa buruk Partai Politik Indonesia dalam pengelolaan pendanaan mereka. 

Menurut penelitiannya, partai-partai politik sangat terhormat dalam pengelolaan pendanaan mereka dan masalah ini membawa mereka ke korupsi dan jatuh ke tangan oligarki yang membutuhkan "kendaraan" untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Dalam jangka panjang, fakta ini menyebabkan orang tidak percaya pada politik dan demokrasi. Mietzner juga menjelaskan bahwa "KenikmatanUang, Kekuatan dan Ideologi adalah bahwa ia dapat dibaca pada sejumlah tingkatan". 

Bayangkan bagaimana uang, kekuasaan dan ideologi beroperasi dalam sistem politik Indonesia, dioperasikan oleh partai politik. Selanjutnya, Mietzner mengakhiri keingintahuannya dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana demokrasi Indonesia tetap stabil jika bagian-bagian komponennya tampaknya tidak berfungsi? Stabilitas demokrasi terjadi dalam kondisi di mana korupsi begitu besar, kekuasaan adalah barang yang dapat dijual, dan uang menjadi "Tuhan" yang mengatur segalanya.