2. Pengaruh Globalisasi
- Keamanan Siber: Dalam era globalisasi dan teknologi informasi, ancaman siber semakin meningkat. Negara-negara di seluruh dunia meningkatkan kapasitas pengawasan siber untuk melindungi infrastruktur kritis dan data sensitif. Revisi UU Polri mencerminkan upaya Indonesia untuk beradaptasi dengan tren global ini, seperti yang juga dilakukan oleh negara-negara maju lainnya.
3. Dinamika Regional
- Stabilitas Kawasan: Indonesia sebagai negara besar di kawasan Asia Tenggara memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas regional. Kekuatan kepolisian yang kuat dan efisien diperlukan untuk menjaga keamanan nasional serta memainkan peran strategis dalam keamanan regional.
Alasan Besar DPR dalam Revisi UU Polri
1. Menyamakan Batas Usia Pensiun
- Kesetaraan dengan ASN dan TNI: Ketua Badan Legislasi DPR RI, Supratman Andi Agtas, menyebutkan bahwa salah satu alasan utama revisi adalah untuk menyamakan batas usia pensiun Polri dengan aparatur sipil negara (ASN) dan TNI. Ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan di antara seluruh aparatur negara.
2. Meningkatkan Efisiensi dan Profesionalisme
- Peningkatan Kinerja: DPR berharap revisi ini akan meningkatkan efisiensi dan profesionalisme Polri. Dengan kewenangan yang lebih luas, Polri diharapkan dapat bekerja lebih efektif dalam menangani berbagai ancaman dan menjaga ketertiban umum.
3. Adaptasi terhadap Tantangan Modern
- Tantangan Keamanan Baru: Di tengah perkembangan teknologi dan ancaman keamanan yang semakin kompleks, revisi UU Polri bertujuan untuk memberikan alat hukum yang lebih kuat bagi Polri dalam menghadapi tantangan tersebut. Ini termasuk kemampuan untuk mengawasi dan mengendalikan ruang siber yang semakin penting dalam era digital.
Teknologi Pengawasan dan Dampaknya pada Privasi
Jika kita telah membaca argumen diatas benar bahwa memang itu semua sangat penting diimplementasi dalam kewenangan Polri yang semakin berat dalam menjaga keamanan. Tetapi, ada beberapa catatan juga, misalkan, teknologi pengawasan yang canggih memungkinkan Polri memantau perilaku individu secara rinci, yang bisa digunakan untuk menekan perbedaan pendapat dan mengendalikan narasi publik.Â
