Penundaan pemilihan umum bukanlah hal yang tidak pernah terjadi. Mengapa? nyatanya setiap negara memiliki alasan dan kondisi yang berbeda-beda. Di Arab Saudi secara catatan  termasuk negara yang  jarang mengadakan pemilu. Tetapi, dalam sebuah sejarah Pemilu pada tahun 2005 dan kembali direncanakan untuk tahun 2009 malah semakin mundur dan akhirnya mengadakan pemilu pada tahun 2011 karena ada penundaan 2 tahun, alasan utamanya pemerintah menyatakan bahwa penundaan tersebut bertujuan untuk mempertimbangkan hak pilih perempuan dalam pemilu mendatang. Â
Selanjutnya, penundaan pemilihan umum presiden di negara terpadat di Afrika yaitu Nigeria, pemilu ditunda secara besar-besaran pada Sabtu, 25 Februari 2023 akibat situasi keamanan yang memburuk di beberapa bagian di wilayah negara itu. 
Pandemi COVID-19 juga tidak kalah bombastis dalam memberikan dampak pada pemilihan di seluruh dunia pada tahun 2020. Meskipun, Guyana, Kiribati, Niue, Slovakia, Tajikistan, Togo, dan Vanuatu. Tidak ada kasus COVID19 yang dilaporkan di negara-negara ini menurut WHO selama waktu pemilu. Tetapi, Setidaknya 66 negara dan teritori di seluruh dunia telah memutuskan menunda pemilu nasional dan sub-nasional karena COVID-19, dari jumlah ini setidaknya 22 negara dan wialayah telah memutuskan menunda pemilu dan mereferendum aturan nasional antara 21 Februari dan 31 Agustus akibat Covid-19.
Menariknya, meskipun banyak pemilihan tertunda, sebagian besar Pemilu kembali dijadwalkan atau telah sudah berlangsung. Sosialisasi menjadi kunci yang efektif membantu pemilihan tetap berjalan.Â
Negara-negara yang mengadakan pemilihan telah menunjukkan langkah-langkah efektif seperti memastikan tanggal penyelengaraan pemilu, menyediakan Peralatan Pelindung Diri (PPE) untuk petugas dan pemilih, serta pengaturan pemungutan suara khusus seperti pemungutan langsung  dan pemungutan suara yang diwakilkan.Â
Penundaan pemilihan umum dapat mempengaruhi integritas demokrasi dan hak-hak politik warga negara, memang pada situasi tertentu, penundaan bisa menjadi solusi untuk mempersiapkan pemilihan umum yang adil dan demokratis dengan beberapa catatan tertentu dan yang masuk akal.
Suasana kampanye pemilu presiden Nigeria || AFP PhotoPenundaan Pemilu dan DemokrasiÂ
Mari kita telisik data dari Freedom House pada tahun 2022 menunjukkan bahwa Indonesia mendapatkan skor 59 dari 100 dalam kategori indeks Kebebasan Dunia, yang menunjukkan bahwa Indonesia masih dalam kategori "partially free". Bahkan, Indonesia memiliki peringkat yang lebih baik dari negara-negara konservatif dunia.
Data dari Civicus Innovation for Change menunjukkan bahwa kebebasan sipil di Indonesia masih terus terancam oleh hukum yang membatasi kebebasan berkumpul, menyatakan pendapat, dan kebebasan pers. Dari catatan sejarah demokrasi di seluruh dunia menunjukkan bahwa penundaan pemilihan umum bukanlah hal baru terjadi.
Demokrasi memiliki prinsip-prinsip dasar, salah satunya adalah prinsip pemilihan umum yang bebas dan adil. Pemilihan umum merupakan salah satu mekanisme dasar demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk memilih pemimpin mereka. Jika pemilihan umum ditunda atau dibatalkan, hak warga negara untuk memilih akan terganggu, dan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri akan terancam dengan sendirinya.Â
Di sisi lain, prinsip keadilan administratif dan hak partai politik yang diputuskan oleh KPU juga harus dihormati jika memang nyatanya benar. Maksudnya ialah pemilihan umum harus mengedepankan prinsip transparansi dan keadilan yang tinggi, sehingga semua partai politik memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum melalui mekanisme yang ada.Â
Mengurai Implikasi Politik dan Hukum
Penundaan pemilihan umum juga dapat memiliki implikasi politik yang signifikan. Di Indonesia, misalnya, penundaan pemilihan 2024 dapat berdampak pada stabilitas pemerintahan dan menimbulkan kekhawatiran mengenai  keberlanjutan proses demokrasi itu sendiri.Â
