Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), berada di penghujung masa jabatan. Regulasi yang membatasi sesorang menjabat jabatan yang sama selama dua kali berturut-turut mendorong setiap pihak yang berkepentingan untuk menyusun formulasi baru di Jawa Barat.
Partai politik di tingkat pusat, yang sebelumnya menaruh perhatian penuh ke pilkada DKI Jakarta, kini mulai mengalihkan fokus ke Jawa Barat. Jawa Barat akan menjadi palagan politik berikutnya, meskipun di tahun yang sama terdapat beberapa provinsi yang akan melaksanakan pilkada.
Selain karena Jawa Barat merupakan lumbung suara, petahana gubernur tidak lagi berkesempatan untuk masuk arena. Sementara petahana Wakil Gubernur Deddy Mizwar, tidak dianggap sebagai politisi murni. Kondisi ini membuat setiap tokoh dan partai politik merasa memiliki peluang yang sama besar.
Demokrasi Indonesia hari ini yang menyerahkan penentuan pemimpin kepada masyarakat mendesak partai politik untuk berkompromi dengan preferensi masyarakat. Karir cemerlang seorang politisi di partai politik tidak serta-merta mengantarkannya pada posisi puncak kekuasaan jika mayoritas masyarakat tidak menghendaki. Oleh karena itu, partai politik harus memiliki ukuran-ukuran yang akurat dan metodologis dalam melihat potensi kemenangan setiap calon yang akan diusung atau didukung.
Sampai Maret tahun 2017, beberapa hasil survei telah dipublikasikan. Sebut saja Indo Riset Konsultan yang sudah melakukan survei pada akhir tahun 2016, mempublikasikan angka elektabilitas Ridwan Kamil sebagai yang tertinggi dengan 37,5% diikuti oleh Deddy Mizwar 29,17%, Dede Yusuf 15,25%, dan Dedi Mulyadi yang hanya memperoleh 4,42%. Terdapat beberapa nama lain dengan elektabilitas sangat rendah, di antaranya Desy Ratnasari, Bima Arya, Netty Heryawan, dan sebagainya.
Selanjutnya Indobarometer yang melakukan rilis hasil survei pada bulan Maret 2017, menyatakan bahwa Ridwan Kamil mengantongi elektabilitas 22%, disusul oleh Deddy Mizwar 14,1%, dan Dede Yusuf 11,8%. Nama lain yang masuk dalam elektablitas tertinggi hasil survei Indobarometer adalah Dedi Mulyadi, Rieke Diah Pitaloka, dan Bima Arya Sugiarto. Survei ini dilakukakan sebelum deklarasi pendukungan Partai Nasdem.
Akhir Maret yang lalu, Akslerasi Indodata merilis elektabilitas calon gubernur Jawa Barat. Hasilnya Deddy Mizwar memperoleh angka tertinggi dengan 29%, disusul oleh Ridwan Kamil 27%, dan Netty Prasetyani 18%.
Memperhatikan beberapa hasil survei tersebut, terdapat dua nama yang menduduki dua besar angka elektabilitas, yaitu: Ridwan Kamil dan Deddy Mizwar. Hal yang menarik untuk didalami adalah keduanya bukan kader partai politik yang berkarir politik sejak awal. Kedua orang tersebut tidak memiliki identifikasi partai politik tertentu. (Apakah partai politik gagal melakukan kaderisasi?)
Tentu hasil survei ini terlalu dini untuk dijadikan sebagai bahan bacaan hasil Pilkada 2018 yang akan datang. Meskipun Nasdem sudah terlebih dahulu mendeklarasikan dukungan pada Ridwan Kamil, hingga hari ini partai politik nampaknya masih menunggu waktu yang tepat untuk menentukan dukungan.
Jika memperhatikan konfigurasi kekuatan partai politik di Jawa Barat melalui kompisisi perolehan kursi di DPRD Jawa Barat, hanya PDI-P yang memiliki 20% suara dengan 20 kursi. Disusul oleh partai-partai dengan perolehan kursi di bawah 20%, yaitu: Golkar dengan 17 kursi, PKS 12 kursi, Demokrat 12 kursi, dan Gerindra 11 kursi. Selanjutnya partai-partai dengan perolehan di bawah 10 kursi, yaitu: PPP 9 kursi, PKB 7 kursi, Nasdem 5 kursi, PAN 4 kursi, dan Hanura 3 kursi. Oleh karena itu, hanya PDIP yang bisa mengajukan calonnya sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai lain.
PDIP yang memiliki 20 kursi dan dapat mengajukan calon pasangan gubernur dan wakil gubernur tanpa harus berkoalisi, hingga saat ini belum menentukan sikap secara formal. Meski belum memutuskan secara resmi, telah beredar nama Puti Guntur Soekarno, anggota DPR-RI yang merupakan putri dari Guntur Soekarnoputra. Selain itu, muncul nama Abdy Yuhana, Sekretaris DPD PDIP Jawa Barat yang dianggap layak mewakili PDIP dalam pertarungan pilkada yang akan datang. Hasil survei menyebutkan bahwa elektabilitas keduanya kurang dari 5%. Oleh karena itu PDIP tetap harus dikatrol oleh figur yang sudah memiliki modal popularitas dan elektabilitas yang kuat. Dari informan yang tidak mau disebutkan namanya, Ridwan Kamil masih dipertimbangkan sebagai figur yang akan didukung oleh PDIP namun masih ada kesepakatan yang belum selesai.
Partai Golkar sebagai runner up di DPRD Jawa Barat juga belum memutuskan sikap. Kendati Dedi Mulyadi sebagai Ketua DPD Golkar Jawa Barat nampak sangat agresif mensosialisasikan dirinya, Ketua Umum Partai Golkar mengaku tidak akan gegabah dalam hal ini. Golkar masih melakukan kajian-kajian untuk dapat melakukan keputusan yang tepat. Rakerda DPD Golkar Jawa Barat pada 26 April 2017 di Karawang juga belum memberikan angin segar terkait turunnya surat rekomendasi DPP Golkar ke Dedi Mulyadi.
Golkar harus berani melakukan keputusan yang rasional. Apalagi elektabilitas Dedi Mulyadi di beberapa survei belum beranjak dari angka 10%. Keputusan yang harus dilakukan dengan bijaksana oleh Golkar bukan hanya mengenai siapa calon yang akan dimajukan, tetapi juga harus membaca konstalasi politik terkait koalisi yang akan dibangun.
Golkar yang hanya memiliki 17 kursi harus membangun koalisi dengan partai lain, ini berarti Golkar tidak akan leluasa menentukan calon wakil gubernurnya. Melihat kondisi ini, Golkar juga harus berani mempertimbangkan formula lain yang tidak populer, misalnya dengan menempatkan kader di posisi cawagub dan meminang figur dengan elektabilitas kuat di posisi cagub sembari memohon partai lain untuk koalisi demi memenuhi syarat mengajukan pasangan calon. Tentu saja Dedi Mulyadi tidak akan bersedia untuk dijadikan cawagub, maka butuh figur alternatif yang sudah mengakar kuat setidaknya di sebagian wilayah Jawa Barat. Nama Daniel Mutaqien Syafiuddin bisa menjadi pilihan untuk memantapkan posisi di wilayah timur Jawa Barat atau Rahmat Effendi yang sangat terkenal wilayah barat Jawa Barat, keduanya layak untuk didorong sebagai cawagub dari Partai Golkar dengan Ridwan Kamil atau Deddy Mizwar di posisi cagub. Formulasi seperti ini akan lebih mendekatkan Partai Golkar pada kemenangan di Jawa Barat ketimbang memaksakan Dedi Mulyadi.
Pasca Pilkada DKI Jakarta, PKS dan Gerindra semakin mesra dan percaya diri. Koalisi permanen yang digadang-gadang sepertinya akan berlaku juga di Jawa Barat. PKS dan Gerindra jika berkoalisi akan menghimpun 23 kursi di DPRD Provinsi Jawa Barat, cukup untuk mengajukan pasangan calon. Gerindra terlihat semakin dekat dengan Deddy Mizwar, namun PKS belum menentukan siapa yang akan didorong untuk mewakili PKS. Netty Heryawan, istri gubernur petahana, didorong untuk menjadi cawagub, meski PKS juga memunculkan nama Ahmad Syaikhu, Wakil Walikota Bekasi.
Demokrat belum terdengar akan memajukan nama tertentu. Iwan Sulandjana sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat tidak terdengar santer untuk diusung menjadi calon gubernur. Sikap ini nampaknya terlalu senyap mengingat Partai Demokrat memiliki 12 kursi di DPRD Provinsi Jawa Barat.
Serupa dengan Partai Demokrat, partai lain dengan jumlah kursi di bawah 10 nampaknya memilih untuk “wait and see”, membaca perkembangan sembari menunggu pinangan untuk berkoalisi.
Pilkada Jawa Barat tidak akan kalah seru dibandingkan dengan Pilkada DKI Jakarta. Berbeda dengan di Jakarta, diskursus dan konflik terkait pilkada di Jawa Barat akan lebih parsial dengan isu yang berbeda-beda di setiap daerah. Hal ini diakibatkan oleh konfigurasi sosial yang cukup heterogen dan ditunjang oleh faktor geografis dan topografis.
Jika di Jakarta diskursus dapat difokuskan pada salah satu isu tertentu saja, di Jawa Barat hal tersebut akan agak sulit dilakukan. Perang opini di media, baik media mainstream maupun media sosial, tidak akan mampu secara efektif memobilisasi opini hingga mengkerucut menjadi isu besar yang mampu mengubah konstalasi secara signifikan. Oleh karena itu, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, benturan opini atas setiap serangan downsizing yang dilakukan oleh tim pemenangan akan terjadi secara parsial.
Isu agama, yang secara langsung maupun tidak, memporakporandakan elektabilitas Ahok-Djarot di Jakarta kemungkinan besar akan kembali digunakan di Jawa Barat. Tidak akan sepenuhnya sama karena belum diketahui ada cagub dan cawagub yang beragama bukan Islam dan keturunan Tionghoa. Diskursus lain yang mungkin akan dilakukan adalah perihal keberpihakan pada masyarakat perkotaan atau perdesaan karena dikotomi desa-kota cukup potensial untuk dielaborasi.
Sebagai salah satu provinsi lumbung suara, partai politik tidak akan melepaskan pilkada Jawa Barat begitu saja. Selain itu, apapun hasil pilkada Jawa Barat nanti akan sangat berpengaruh terhadap Pemilu 2019.
(Bandung, 18 Mei 2017)
Referensi:
