Ini langkah yang patut diapresiasi. Tentu saja harus disertai pikiran yang jernih juga. Sebab, menyalurkan bantuan kepada sejumlah warga miskin agar tepat sasaran membutuhkan kecermatan. Butuh proses dan dalam proses itu tentu membutuhkan waktu. Apa lagi hal ini menyangkut urusan birokrasi. Perencanaan dan aksi di lapangan belum tentu sejalan. Pengawasan harus ekstra ketat. Karena itu, bantuan kepada warga akar rumput hingga kini belum seluruhnya dapat dinikmati.
Andai saja para kepala daerah itu mau sedikit meluangkan waktu untuk blusukan ke kawasan kumuh dan miskin, pasti didapati masih banyak warga miskin belum menerima bantuan.
Penulis dapat bocoran. Dan ini kabar menggembirakan. Begini, Kementerian Sosial berencana menyalurkan bantuan sosial khusus Covid-19 untuk warga terdampak sebanyak 1,9 juta warga Jabodetabek. Sebanyak 1,3 juta di antaranya untuk warga Jakarta. Â Pertanyaannya, berapa sih besarannya?
Denger-dengar Rp600 ribu. Disebut, bantuan sebesar itu akan diterima dalam bentuk natura, dalam bentuk barang yang dibagikan dalam dua tahap untuk satu bulan.
Warga yang akan menerima bantuan itu sesuai dengan data yang disampaikan dari RT/RW melalui kelurahan. Jika ada warga (miskin) belum menerima bantuan, ya tentu bisa mengajukan melalui RT/RW yang kemudian diajukan ke kelurahan.
Penulis sangat setuju bantuan itu disampaikan dalam bentuk barang. Sebab, dari pengalaman penulis, jika diberikan dalam bentuk uang, bisa jadi akan digunakan untuk membeli rokok. Jadi, keren, kan?
Pertanyaannya, kapan bantuan itu segera sampai? Ini yang dinanti. Tentu saja, dilaksanakan mulai April ini juga.
Yang unik bantuan itu punya identitas jelas. Misalnya untuk beras 10 kg dikemas dengan karung berisi pesan imbauan gunakan masker, jaga jarak dan rajin cuci tangan. Bantuan berupa barang lainnya dalam bentuk  minyak goreng dua liter, susu 1 liter, kecap manis, teh celup dan mie instan, sabun mandi, sarden dan kornet.
Paket diantar ke rumah. Karena itu, ingat, jangan mudik dan selalu gunakan masker.
Nah, penulis berkesimpulan, andai saja bantuan itu sudah tiba di kediaman warga yang membutuhkan, tentu masyarakat akar rumput yang betul-betul membutuhkan tak perlu lagi pergi bekerja ke Jakarta guna memenuhi kehidupannya.
Bisa jadi, jika bantuan telah sampai, Â Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi sekaligus Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan akan mengubah kebijakannya, yaitu menghentikan operasional KRL. Alasannya juga cukup masuk akal, perut rakyat sudah kenyang. Lalu, hati pun jadi senang.
