Setelah diproses sidik jari dan biometrik, lantas petugas meminta bayaran dengan kisaran Rp120 ribu per orang. Jika lewat travel yang didukung surat pengantarnya, dibebani tarif Rp114 ribu melalui pembayaran tunai dan bukan lewat kasir, loh. Di sini, setiap kamar, ditempatkan petugas berpenampilan necis berdasi. Sayangnya, cara layanannya terasa lebay.
Jika besaran biaya yang dikeluarkan per orang sebesar itu, maka bila satu tahun jamaah umroh Indonesia sebesar 1.005.086 orang, maka VFS-Tasheel akan meraup uang dari jamaah sebesar Rp102 miliar per tahun. Hehehe itu baru perkiraan, lo!
Ketika kita melakukan rekam biometrik, terpikirkah dengan saudara-saudara kita yang berdomisili di pelosok. Misalnya yang berada di Pulau Nias, Kepualauan Aru, Kai dan Raja Ampat.
Bagi muslim berdomisili di Pulau Nias, mereka harus terbang ke Medan hanya untuk sidik jari, sebelum mereka berangkat umrah. Berapa tiketnya? Berapa waktu yang dihabiskan?
Lantaran alasan itulah maka proses biometrik yang dilakukan perusahaan VFS-Tasheel ditolak.
**
Kementerian Agama bukan tidak tahu kesulitan yang dihadapi dalam pengelenggaraan umrah dan haji dengan aturan baru itu. Bagaimana mungkin melayani jemaah haji dan umrah sepanjang musim jika pusat perekaman biomterik VFS-Tasheel hanya hadir di beberapa titik.
Bahkan ketika dinyatakan dibuka secara resmi pada Senin (11/3/2019) kemarin, layanan VFS Tasheel belum seluruhnya secara serentak melakukan perekaman. Saat ini, sudah ada 34 kantor layanan VFS Tasheel, kecuali Provinsi Papua, Papua Barat, dan Maluku Utara.
Sementara Ditjen PHU tengah mengupayakan penambahan tujuh titik layanan perekaman, yaitu di Solo, Semarang, Cirebon, Serang, DI Yogyakarta, Pekanbaru, dan Palembang.
VFS Tasheel perlu menyediakan layanan bergerak untuk jemaah haji yang memiliki akses susah menuju kantor perekamanan. Layanan tersebut mirip dengan SIM Keliling. Demikian pula untuk Papua, disesuaikan dengan kondisi setempat. Idealnya, kemungkinan layanan bukan dalam bentuk kantor tapi dalam bentuk bio mobile.
