Kala penulis berkeliling kota Batam, dijumpai para politisi berkumpul di sebuah kafe. Kafe belakangan ini memang jadi tempat favorit bagi politisi sejak memasuki tahun politik. Mereka, di situ, membahas berbagai isu dan mengupayakan menjadi terang melalui diskusi-diskusi.
Jam berkumpul bagi para politisi di kafe tidak tentu. Bisa pagi, siang atau malam hari. Â Tetapi kebanyakan sih pada siang hari, saat makan siang. Di situ, tampak politisi masih "bau kencur", Â berpengalaman, senior hingga level konglemerat menyempatkan diri makan bersama.
Makan bersama menjadi ajang silaturahim penting antaranggota partai-partai. Â Terlebih dari kubu koalisi 01 Â Joko Widodo -- KH Ma'ruf Amin yang tengah membendung pengaruh lawan 02 Prabowo Subianto -- Sandi S Uno.
Sungguh, kata orang, makan bersama ini dapat mengeliminir jurang perbedaan. Bahkan menguatkan sulaturahim. Kerennya lagi, dapat mendorong peningkatan komunikasi mulai dari level akar hingga top manajemen.
Seorang politisi senior tiba-tiba tampil ke depan dan menarik perhatian pengunjung. Ia memegang sebuah pelantang suara (mikrofon). Â Setelah menyampaikan salam, pantun dan memperkenalkan diri, lantas mengingatkan peserta bahwa sekarang ini ada pihak tak bertanggung jawab mengembangkan politik belah bambu.
Ia tak menjelaskan apa maksud politik belah bambu. Yang jelas, mulutnya terus nyerocos seperti petasan cabe rawit yang kemudian dari kejauhan disambut peserta dengan tawa riang.
Lantas, ingatan penulis terbawa kepada sebuah bambu (petung) yang dibelah dua oleh seorang tukang kayu. Di awali si tukang membelah bambu dengan sebuah golog. Untuk mempercepat pemisahkan bambu terbelah, maka si tukang tadi menginjak sebelah bambu dan belahan lainnya diangkat kuat dengan tangan. Maka, terbelalah bambu tadi.
Politik belah bambu dapat dimaknai sebagai politik adu domba. Seperti pada zaman old, kolonial itu, para tokoh di tanah air diadu domba. Â Dengan cara, tokoh satu diberi fasilitas. Tokoh lainnya, dikompori dan kemudian melemparkan kebencian kepada tokoh yang dekat dengan penguasa. Hehehe.. ini pendapat penulis lo!
Seorang lurah, Candra Hermawan di kota ini, hanya mengangguk tanda setuju bahwa definisi politik belah bambu maksudnya seperti itu.
"Iya, pa," jawabnya singkat.
Tapi, soal bambu dibelah ini memang bisa dimaknai lebih luas lagi. Bisa juga antarulama diadu-domba oleh kepentingan, sebutan ulama dikriminalisasi. Â Sedikit-sedikit diucap dikriminalisasi meski terbukti menciptakan hoax dan melemparkan fitnah dengan menyebut 'maling teriak maling'.
Ah, sudahlah. Pilpres 2019 segera memasuki babak final. Hari pencoblosan 17 April 2019 tengah menunggu sebagai hari penentuan hasil kontestasi para pasangan calon Pilpres.
Kini, terpenting, hindari terjebak pada perangkap politik belah bambu. Penulis lebih setuju menggunakan politik ikat bambu.Â
Hal ini penting dicatat. Sebab, "terendus" sudah bahwa dari kelompok tertentu menyiapkan skenario gaduh di negeri tercinta. Mereka adalah kelompok yang merasa tidak puas  terhadap pelaksanaan Pilpres 2019. Meski diakui tidak terlalu sempurna, harus diakui bahwa Pilpres berlangsung demokratis,  berjalan jujur dan adil, langsung, umum, bebas dan rahasia.
Ini bukan informasi 'keleng-kaleng', kata orang Batam.
Politik ikat bambu memang penting agar kita tidak cerai-berai. Jangan dimaknai sebagai 'kaleng-kaleng' lagi.
Kata orang Melayu, kaleng itu adalah barang rongsokan seperti (keleng susu bekas, misalnya) botol plastik yang ketika berada di tengah jalan ditendang anak sepulang dari sekolah. Jadi, politik ikat bambu itu dapat dimaknai sebagai bukan barang kaleng-kaleng lagi, ya!
Salam berbagi
![Dokpri](https://assets.kompasiana.com/items/album/2019/03/12/logo-penatajam-5c86fd58c112fe09cf6618e4.jpg?t=o&v=770)