Pasca Debat Pilpres II, Ributnya Mengarah ke "Kambing Hitam"

Punya lahan luas dengan status HGU jelas merupakan masalah publik dan kebetulan sang pengelola merupakan salah satu calon presiden Indonesia.  Seseorang yang terlibat dalam pencapresan, apa yang dianggap sebelumnya merupakan wilayah privat dengan sendirinya bisa menjadi wilayah publik. Hal itu tidak perlu dirisaukan bila sejak awal dilakukan tindakan antisipasi. 

"Soal kesehatan, kekayaan, kecerdasan, moralitas, tingkah laku, dan sebagainya yang selama ini dilihat sebagai wilayah private akan menjadi masalah publik ketika yang bersangkutan jadi calon presiden," jelas Ray Rangkuti.

Sungguh tepat debat sebaiknya dihormati sebagai salah satu medium kampanye. Di dalamnya terdapat visi, misi, gagasan atau bahkan konfrontir.  Silang pendapat menjadi pembelajaran politik dan kematangan berpikir bagi masyarakat Indonesia.

Kalau kita dewasa,  tidak perlu terjadi kasus melaporkan seperti ramai diberitakan media dewasa ini.  Sedikit-sedikit dilaporkan. Debat lagi dilaporkan lagi. Hasilnya, kita seperti di jalan di tempat.  Hasilnya, yang hadir adalah suasana panas di akar rumput.

Penulis melihat, pada situasi elite politik memainkan berbagai isu dan melemparkan pendapatnya terkait pasca debat Pilpres, media massa punya peran penting. Kalau media televisi demikian detail menyiarkan debat pilpres, pers juga perlu tampil memberi pencerahan. Pertanyaannya, seberapa jauh hal itu dapat dilakukan dan berpengaruh meredakan "ketegangan" yang terjadi.

Kebutuhan sekarang bagi masyarakat adalah suatu iklim yang mencerahkan, sehingga warga di akar rumput tidak terbawa emosi dalam iklim politik yang makin memanas. Elite politik perlu mengendalikan diri. Sebab, belakangan ini, ada gelagat suasana ribet dan ribut digiring kepada "kambing hitam".

Sungguh tepat, seekor nyamuk tak perlu ditakuti. Tapi, kalau teman-temannya datang secara berombongan, maka kita harus waspada untuk menghalaunya. Putus hubungan dengannya dengan cara membunuh.

Referensi: satu, dua dan tiga.