Jadi, jika saja kementerian itu disebut sebagai bang**t tentu sangat menyakitkan. Meski pernyataan itu kemudian diperbaiki dan ditujukan kepada oknum kementerian bersangkutan. Rasanya, tidaklah pas. Apa pun alasannya, meski yang bersangkutan ketika mengeluarkan memiliki hak imunitas. Jujur saja, kala kementerian itu mewacanakan akan mengambil penyelenggaraan umrah, reaksi keras datang dari lembaga legislatif. Ketika kementerian itu dijumpai titik lemah, lalu dijadikan sasaran tembak. Padahal, penanganan travel nakal tak selalu ada di tangan kementerian itu melulu. Aparat penegak hukum lain pun punya wewenang. Apalagi antara Ditjen PHUÂ dan Kepolisian sudah punya nota kesepahaman (MoU). Sehinga, ketika bekerja butuh sinergi.
Kita pun menyadari, siapa pun dia, yang memiliki kecedasaran intelektual tinggi kadang tidak berbanding lurus dengan kecerdasan emosional. Apa lagi pertanyaannya dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. Lantas, patutkah dan pantaskah seorang wakil rakyat yang terhormat menggunakan kosakata seperti itu yang dialamatkan ke Kemenag.
Sebagai orang yang beragama, merinding rasanya bulu tangan ini mendengar ucapan dari yang bersangkutan. Kalaupun ia kemudian meminta maaf atas ucapannya itu, tidak lantas menghapus luka yang terkoyak. Luka seseorang akibat berbenturan dengan benda tumpul dan keras saja pasti akan meninggalkan jejak demikian lama. Apa lagi hal itu berupa kata-kata yang terasa menghunjam jantung.
