Jangan cepat-cepat menjawab pertanyaan judul di atas. Penulis khawatir jika dijawab terlalu terburu-buru, jawaban yang diberikan terasa kurang pas. Maklum di tahun Pilkada 2018 dan menjelang Pilpres 2019, berbagai hal bisa saja "digoreng" untuk dimanfaatkan sebagai komoditas politik.
Apa lagi hal ini menyangkut isu agama, menyangkut golongan minoritas, etnis Tionghoa.
Sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakhiri jabatannya yang kedua, permintaan umat Khonghucu agar mereka memiliki Dirjen Bimas Khonghucu seperti juga lima agama lainnya (Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Buddha). Tetapi permintaan tersebut tidak kunjung terealisasi. Barulah pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat diwujudkan dalam wadah Pusat Bimbingan dan Pendidikan Konghucu, Setjen Kemenag.
H M Mudhofier diangkat sebagai Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Konghucu, Setjen Kementerian Agama (Kemenag).
Lantas, apa yang dikerjakan setelah terbentuknya institusi baru di bawah Sekjen Kemenag itu?
Sungguh, penulis beruntung dapat ikut hadir para rapat konsultasi dan koordinasi pembinaan dan pelayanan agama Khonghucu 2018 di salah satu hotel Jakarta. Dari beberapa peserta yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia, penulis menyerap sejumlah tantangan yang dihadapi umat ini.
Rapat itu sendiri dibuka oleh Sekjen Kemenag Nur Syam. Beberapa pembicara hadir sehingga suasana rapat berlangsung serius. Terlebih lagi pembicaraan menyangkut tentang pelayanan bagi umat, termasuk pemikiran umat Khonghucu dalam menghadapi tahun Pilkada dalam waktu dekat ini.
Tantangan itu di antaranya yang paling aktual bagi umat ini adalah berupa bimbingan kepada umat, pendidikan bagi umat Khonghucu. Jika umat-umat agama lain di Tanah Air sudah selesai membicarkaan tentang akses pendidikan, tapi justru umat Khonghucu baru memulainya. Ini bisa dipahami karena perjalanan sejarah dari agama itu sendiri dengan dilatarbelakangi kurang pedulinya penguasa dari masa ke masa.
Kebijakan pemerintah masa lalu, seperti pada era Presiden Soeharto, misalnya, budaya masyarakat Tionghoa dengan Khonghucunya mengalami tekanan demikian berat. Dilarang menunjukan memainkan liong dan barongsai di tempat umum adalah salah satu bentuk pelanggaran kemerdekaan seseorang.
Jauh sebelum itu, Khonghucu kehadirannya terasa sudah dipinggirkan. Namun tatkala menyangkut ekonomi, penguasa merapat erat dengan kelompok pemeluk agama Khonghucu. Jadi, untuk urusan agama tidak dapat perlakuan sebagaimana mestinya tetapi justru ketika menghadapi pengusaha etnis Tionghoa berhasil, banyak pihak merapat kepadanya.
Pemeluk agama Khonghucu diperkirakan kini mencapai 4 juta jiwa. Data itu perlu dicek, diverifikasi ketepatannya. Untuk ini kementerian itu perlu bersinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini menjadi penting agar pemerintah dapat memberikan pelayanan optimal terhadap umat Khonghucu.
Bagaimana kita bisa bicara pendidikan jika datanya saja tidak tepat. Pendidikan bagi umat Khonghucu adalah salah satu bentuk pelayanan pemerintah, selain sudah adanya penegasan bahwa umat ini bisa mencantumkan agamanya pada kolom agama di kartu tanda penduduk (KTP).
Jika umat lain kini sudah bicara tentang peningkatan kualitas pendidikan, tetapi umat Khonghucu masih bicara pada aspek akses pendidikan. Ini harus dipahami, umat Khonghucu penyebarannya di tiap kota di Tanah Air tidak merata. Pendirian lembaga pendidikan, seperti sekolah bagi umat Khonghucu, ternyata harus didukung pendataan yang tepat.
Berapa banyak sumber daya manusia (SDM) ke depan yang diperlukan? Hal ini juga perlu disiapkan tenaga sebagai penyuluh agama Khonghucu, guru atau pengajar hingga kesiapan merekrut tenaga aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil.
"Tahun ini kita harus merekrut pegawai beragama Khonghucu untuk melayani umat bersangkutan," kata Sekjen Kemenag Nur Syam.
Tentu saja itu tidak mudah. Sebab, etnis Tionghoa yang biasa berdagang lantas ditawari jadi pegawai, belum tentu bersedia. Apalagi gajinya kecil. Ini jadi tantangan bagi Kepala Kapus Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu.
Ke depan, institusi yang baru di kementerian itu juga wajib meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mengapa, ya jelas karena menyangkut anak didik. Data harus jelas, sehingga kebutuhan tenaga pengajar bisa diperhitungkan. Pengajar juga harus ikut sertifikasi.
Lalu, siapa yang berkompeten memberikan sertifikasi itu? Hal ini juga jadi tantangan. Untuk ikut program sertifikasi di lembaga pendidikan tinggi agama Buddha tidak mungkin. Paling mendekati, ya ke IAIN meski kedengarannya janggal. Tapi, apa boleh buat karena sampai kini tidak ada perguruan tinggi agama Khonghucu.
Karena itu, ke depan, sudah harus disiapkan pendirian sekolah-sekolah berbasis agama Khonghucu dan Kementerian Agama sudah harus membuat perencanaan pendirian Perguruan Tinggi Agama Khonghucu Negeri.
Ini jelas menjadi pekerjaan rumah bagi pejabat di lingkungan Khonghucu.
Selain masalah pendidikan, juga sudah harus ada penegasan bentuk rumah ibadah umat Khonghucu. Sekarang ini, seperti kelenteng, dapat digunakan oleh tiga pemeluk agama: Buddha, Khonghucu dan Tao.
Itu terjadi bukan lantaran kemauan umat Khonghucu, tetapi akibat kebijakan pemerintah masa lalu. Fakta umat Khonghucu nikah dengan cara agamanya, juga pendetanya Khonghucu tetapi dalam catatan nikah disebut nikah dengan cara Buddha. Ini kan konyol.
Tapi apa mau dikata? Mereka tidak menyebut nikah dengan cara Khonghucu lantaran takut tidak dapat pengakuan.
Terkait rumah ibadah, memang ke depan sudah harus ada nomenklatur tentang rumah ibadah Khonghucu. Hal ini menjadi urusan serius bagi pemerintah dalam upaya memberikan pelayanan kepada umat Khonghucu.
