Setelah WNI Pulang dari Suriah, Lalu Apa?

Mengantisipasi datangnya WNI dari Suriah, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah meminta seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk ikut memantau WNI yang kembali dari Suriah. Permintaan tersebut sebagai upaya menindaklanjuti harapan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Polisi Suhardi Alius kepada pemda agar membantu mengoptimalkan pencegahan aksi-aksi terorisme di daerah.

Kepada kepala daerah diharapkan dapat melakukan pembinaan terhadap WNI dari Suriah. Permintaan ini jelas menggambarkan betapa seriusnya BNPT sehingga Kemendagri membuat radiogram sampai tiga kali.

Tjahjo Kumolo, dalam pesan tertulis resmi yang dikirimkan melalui radio tersebut, telah meminta kepada kepala daerah dan jajaran pemda, yakni Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), untuk ikut memantau serta mendata warga yang baru kembali dari negara tempat kelompok radikal ISIS bermarkas tersebut.

Tjahjo juga berpesan kepada pemda untuk mengoordinasikan permintaan pengawasan tersebut dalam forum koordinasi pimpinan daerah (Forkompimda) tingkat kabupaten dan kota. Suhardi Alius mencatat sudah ada ratusan WNI yang kembali dari Suriah, yang telah menyebar di seluruh Indonesia. Ia berharap pendatang dari Suriah itu perlu mengikuti program deradikalisasi terlebih dahulu, sebelum dikembalikan ke tempat tinggal masing-masing.

Mantan Sekretaris Utama Lemhannas RI ini menjelaskan setiap WNI yang baru kembali dari Suriah juga akan melalui sistem verifikasi dari BNPT, sebelum kemudian menjalankan program deradikalisasi. 

"Siapa yang menjamin mereka radikal? Tapi sebagai pencegahan, kami kasih pencerahan dan diberikan program deradikalisasi," ujar dia di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (3/7).

Upaya BNPT dengan program deradikalisasi ini perlu disambut gembira. Namun dalam optimalisasinya perlu melibatkan majelis ulama Indonsia atau MUI, organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam, para dai, ulama dan tokoh-tokoh agama.

Menengok ke belakang, tatkala kampanye Pilkada kemarin betapa efektifnya melibatkan dai dan ulama sehingga ikut mewarnai pilihan umat. Lantas, mengapa pendekatan dengan kelompok agama ini untuk memerangi terorisme dan radikalisme "gregetnya" terasa kurang? Jangan-jangan apakah karena anggaran dari Kementerian Agama -- yang bertanggung jawab mengurusi agama-agama-- untuk ini tidak ada?