Kebencian kepada Ahok ditandai reaksi organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam dengan unjuk rasa. Substansinya, mereka menuntut Ahok segera diproses secara hukum meski ia sudah meminta maaf kepada masyarak atas ucapannya mengenai surat Al-Maidah 51.
Ahok akan menghadapi tekanan berat dalam beberapa hari ke depan. Para ulama, melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI), sudah menyatakan sikap bahwa kasus itu harus dibawa ke ranah hukum. Posisi Ahok kini bagai "telur di ujung tanduk" terkait kedudukannya sebagai calon gubernur DKI pada Pilkada Februari 2016. Bisa dimaklumi, lawan-lawan politik Ahok akan memberi "tekanan" dengan instrumen dari kasus itu.
Meski para calon lawan tanding Ahok-Djarot Saiful Hidayat: Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Agus Yudhoyono-Sylviana Murni belum terlihat memainkan kasus ini untuk memetik "point" atau keuntungan dari sisi pencitraan, tetapi yang jelas para penegak hukum dan para menteri di jajaran Kabinet Kerja pimpinan Presiden JokoWidodo (Jokowi) dibuat repot. Bagusnya, Ahok masih diuntungkan posisinya sampai saat ini lantaran  lawan politiknya tidak "menari di atas gendang" pada kasus itu.
Kasus Ahok akan menyedot perhatian, setidaknya jajaran penegak hukum (polisi), Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama (Kemenag) dan MUI.
Mengapa demikian? Jelas saja, wilayah sensitif di negeri ini adalah suku, agama, ras dan antargolongan atau SARA. Harus diingat bahwa para pendiri bangsa ini jauh hari sering mengingatkan tentang hal ini terkait pentingnya menjaga kesatuan dalam NKRI. Memainkan isu agama, dengan segala multi tafsirnya menyeret disintegrasi.
Lihat kasus Ambon, kasus konflik antaretnis di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Belum lagi kasus rumah ibadah di Papua dan Aceh yang masih kuat melekat di ingatan publik. Saat konflik, betapa besarnya perhatian para menteri untuk meredamnya. Mereka turun ke lapangan. Tidak mustahil pula, jika aparat penegak hukum tak memberikan respon dengan cepat dari kasus "keplesetnya" Ahok di Pulau Seribu dapat berdampak buruk bagi pemangku kepentingan di negeri ini.
Negeri ini dibangun tidak oleh Ahok semata. Masih ada Ahok lain dari Pantai Indah Kapuk atau dari Singkawang yang berperilaku baik. Bisa jadi Ahok yang ada di Tanjungbalai, Kepri dan Medan marah jika melihat duduk soalnya. Ikan sepat ikan gabus, makin cepat makin bagus. Daripada menanti-nanti nggak puguh, lebih bagus cepat-cepat kasus itu diselesaikan.
Tidak mustahil pasca Ahok dilapori kepihak kepolisian, para ulama sudah menjalin silatirahim. Mudah-mudahan pertemuan mereka itu membuahkan hasil yang positif, tidak malah memprofikasi. Isu unjuk rasa besar-besaran beberapa hari ke depan sebagai respon kasus tersebut moga-moga tidak terjadi sehingga energi tak terbuang percuma, rakyat kecil masih bisa mencari makan dan tidak terganggu karena kemacetan lalu lintas akibat dampak unjuk rasa.
Amin.
