Oleh : Edy Siswanto dan Fathur Rokhman
Penulis prihatin permasalahan internal "setelah Maret di Universitas Sebelas Maret" (UNS). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek RI) Nadiem Makarim membekukan Majelis Wali Amanat (MWA) UNS periode 2020-2025 sampai adanya keputusan berikutnya. Nadiem juga membatalkan pelantikan Prof. Sajidan, Rektor terpilih UNS 2023-2028, yang sedianya akan dilantik Rabu, tanggal 12/4/2023. Kebijakan tersebut tertuang dalam Permendikbudristek Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan organ di lingkungan UNS yang ditandatangani Menteri Nadiem, mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 31 Maret 2023.
Permen tersebut memuat peraturan MWA (Permawa) UNS sebagai peraturan internal di lingkungan UNS tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. MWA sebagai salah satu organ di lingkungan UNS menjalankan tugas dan kewenanganya, termasuk dalam membentuk Permawa UNS, yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karenanya perlu dilakukan penataan tulis Permen tersebut.
Permen tesebut juga menyoal Permawa UNS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pendelegasian wewenang Ketua ke Wakil Ketua MWA untuk menandatangani naskah Dinas. Permawa Nomor 3 Tahun 2022 tentang tata cara lemberhentian Rektor, Pengangkatan Wakil Rektor menjadi Rektor, dan Penugasan Wakil Rektor menjadi Pelaksana Tugas Rektor. Permawa UNS Â Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permawa UNS Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberhentian Rektor, Pengangkatan Wakil Rektor menjadi Rektor, dan Penugasan Wakil Rektor menjadi Pelaksana Tugas Rektor.
Permawa UNS Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Pemilihan Rektor UNS masa Bakti 2023-2028, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, karena dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Seperti apa sebenarnya yang terjadi di UNS? apakah badai di UNS bisa terjadi di PTN-BH? Bagaimana solusi konflik PTN-BH? Berikut akan diulas.
UNS Membantah
Bagai petir disiang bolong, banyak pihak merasa kaget apa sebenarnya yang terjadi di UNS. Persiapan pelantikan Rektor sebuah PTN-BH, yang sedianya dilakukan tanggal 12 April 2023. Kini apa daya, pemerintah justru membekukan MWA UNS dan membatalkan rencana pelantikan Rektor UNS masa jabatan 2023-2028.
Wakil Ketua MWA UNS, Prof Hasan Fauzi meminta siapapun pihak yang mengklaim MWA melanggar aturan, agar menunjukkan pelanggaran tersebut. Hal itu ia sampaikan menanggapi pertanyaan tentang pembekuan MWA yang dialami terkait isu adanya pelanggaran pemilihan Rektor UNS periode 2023-2028. Prof Hasan mengklaim, MWA tidak melakukan pelanggaran apapun termasuk dalam mekanisme pemilihan Rektor. Ia meminta siapapun untuk menunjukkan jika ada. "Tidak ada yang melanggar. Yang mengatakan MWA melanggar, itu diminta menunjukkan pelanggarannya apa," (joglosemar.com, Selasa (4/4/2023).
Prof. Hasan menyebutkan dalam Permendikbudristek yang turun dan membekukan MWA tidak disebutkan pelanggaran apa saja yang dilakukan MWA UNS. "dalam Permen tidak disebutkan apa yang dilanggar. Silahkan dibaca di Permen. Apa yang dilanggar, orang yang mengklaim melanggar, tunjukkan apa yang dilanggar. Peraturan apa yang dilanggar, tidak ada. Kalau mengklaim ada kecurangan, curangnya di mana? Apa bentuknya, tunjukkan dong. Oke, itu saja untuk sementara," MWA UNS merasa tak ada pelanggaran, MWA UNS Tegaskan Pelantikan Rektor Terpilih Jalan Terus katanya.
Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH), memiliki kewenangan penuh (otonom) dalam mengatur urusan internal maupun eksternal, tentu dalam koridor peraturan dan perundangan yang berlaku. Tahapan pemilihan Rektor UNS masa jabatan 2023-2028 sudah dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan dari awal proses penjaringan, pendaftaran, hingga penetapan calon Rektor UNS.
Pihak yang menganggap, ada cacat tahapan yang tidak sesuai prosedur seperti saat proses awal pemilihan Rektor, seorang calon Rektor yang tidak lolos penjaringan karena masalah laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Adanya isu penggalangan dukungan untuk salah satu calon Rektor. Aksi demonstrasi yang dilakukan ratusan mahasiswa di gedung Rektorat UNS yang memprotes MWA UNS. Demonstrasi itu sebagai imbas dari pemilihan Rektor, meskipun pihak  MWA membantah protes terhadap MWA tidak terkait proses pemilihan Rektor. Ini perlu didudukan dicari solusinya bersama.
