Menurut hasil penelitian Women Research Indonesia faktor yang menjadi penyebab menurun partisipasi keterwakilan perempuan dalam legislatif adalah. Secara internal kader perempuan belum menduduki posisi strategis dalam partai sehingga kurang diprioritaskan sedangkan secara eksternal, penggunaan sistem proporsional terbuka padaa pileg sehingga menyulitkan calon perempuan, disisi lain masih kuatnya budaya patriarki ditengah masyarakat dan politik uang yang menjamur.
Disisi lain kendala perempuan untuk menyaingi posisi peran laki-laki memang sedikit rumit, namun hal tersebut bukanlah sebagai alasan untuk takut tampil dipanggung politik. Walau sebenarnya kesuksesan perempuan menjadi kepala daerah maupun wakil kepala daerah banyak dipengaruhi faktor politik kekerabatan dengan kepala daerah sebelumnya. Salah satu tokoh perempuan yang tidak memiliki ikatan kekerabatan dengan politik dinasti adalah Ibu Risma, dia maju ke pentas Pilkada murni karena modal sosial serta perjalanan karir yang jelas dan kompetensi yang memadai.
Tipe perempuan politisi/birokrat karir tanpa pengaruh kekerabatan yang kuat, biasanya mengawali karir politik sebagai politisi professional atau sebagai birokrat tulen yang bekerja di bidang masing-masing. Perempuan pemimpin daerah yang muncul dari tipe keempat umumnya memiliki daya tarik tersendiri karena memiliki kemampuan menonjol di bidang tertentu yang telah diasah bertahun-tahun yang kemudian mempengaruhi cara mereka membangundaerah yang bersangkutan selama menjadi kepala daerah.
Termasuk dalam tipe iniadalah Tri Rismaharini. Tipe inilah yang menjadi tipe ideal yang seharusnya menjadi pijakan bagi para perempuan politisi untuk muncul dalam kompetisi Pilkada, dan semakin didorong untuk banyak bermunculan. Perempuan harus benar-benar memahami kompetensi yang dimilikinya, karena Allah SWT telah memberikan karunia kepada masing-masing individu memiliki kelebihan dan keunikkan masing-masing, hal ini tentu akan berdampak pada gaya kepemimpinan seseorang. Itulah sebenarnya yang diterapkan oleh Tri Rismaharani maupun Chofifah.
Sebelum maju ke pentas politik ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan oleh perempuan terkait Modal individu diantaranya adalah; a) latar belakang keluarga yang berasal dari kalangan berpengaruh (misalnya tokohagama, politisi, tokoh adat, took budaya), b) jenjang pendidikan formal yang tinggi dan berprestasi c) pendidikan informal (misalnya pondok pesantren), d) profesi dalam bidangnya masing-masing yang menunjukkan prestasi (politisi sukses,pengusaha sukses, guru teladan, birokrat teladan, istri sukses dari seorang politisi laki-laki yang sukses), e) jejaring dengan berbagai organisasi masyarakat yang beragam, f) jejaring dan pengalaman dalam organisasi perempuan. Selain itu, sebagai agen sosial perempuan harus meaksimalkan perannya dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut; Pertama, kehadiran perempuan dalam politik harus mampu mendekonstruksi Politik menjadi hal yang humanis, dekat, dan solutif terhadap persoalan sehari-hari (everyday politics). Dalam konteks inilah, seorang perempuan juga harus peka terhadap berbagai persoalan yang terjadidi sekelilingnya yang mungkin tersembunyi di dalam benteng sebuah keluarga. Ketiga, seorang perempuan harus memiliki pengetahuan yang cukupmengenai berbagai pranata advokasi gender yang berkembang di dunia internasional, sejauhmana Indonesia telah meratifikasinya, dan bagaimana menginisiasi solusi terkait persoalan perempuan dan anak-anak di daerahnya dengan rujukan pranata tersebut.
Ada beberapa poin rekomendasi yang diberikan oleh Perludem bagi perbaikan pemilu yang berkeadilan perempuan.
- Model rekrutmen diinternal partai politik yang membuka ruangpartisipasi perempuan dengan menempatkan perempuan kedalam timseleksi caleg;
- Mendorong kebijakan diinternal partai politik untuk menempatkanperempuan di nomor urut 1 di 30% daerah pemilihan;
- Adanya dukungan pendanaan negara yang dikhususkan untukpemberdayaan caleg perempuan;
- Perempuan perlu mendorong isu-isu spesifik yang lekat kaitanya denganpersoalan perempuan itu sendiri;
- Peningkatan kampanye “He for she” dan “Perempuan pilih perempuan. (sumber : www.perludem.org diakses tanggal 16 Juni 2019).
KESIMPULAN
Penulis sepakat atas rekomendasi Perludem, tapi sangat perlu ditambahkan adalah juga kita serius berpolitik yang berkeadilan gender, seharusnya pemerintah tidak hanya memikirkan quota 30 persen perempuan dalam legislatif ataupun kepengurusan parpol., namun lebih dari itu, pemerintah harus berani mendorong dan mengatur adanya partai politik kaum perempuan diantara partai-partai umum. Hal ini penting, agar kita tidak setengah hati memperjuangkan keadilan gender.
Untuk itu, kebangkitan politik perempuan didepan mata, ada baiknya kaum laki-laki memberikan kesempatan kepada perempuan untuk memperjuangkan nasib mereka. saat ini ketiga perempuan NTB yang dijlaskan diatas, merupakan perempuan pejuang yang mampu mewakili kaumnya, untuk berbicara dan bertindak demi kepentingan perempuan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. dan kita nantikan, pemilihan Gubernur dan Bupati/ Walikota pada bulan November Nanti. apakah perempuan masih bertahan di posisi teratas untuk membela kaumnya. atau sebaliknya.
