Di sisi sosial, BUMN juga punya peran penting melalui pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR). Dalam konteks ini, BUMN diminta mengalokasikan anggaran CSR-nya lebih terarah agar mampu berkontribusi positif terhadap masyarakat program pemberdayaan masyarakat. Alokasi anggaran yang tepat dan efektif akan menghindari CSR hanya untuk memenuhi kewajiban belaka, melainkan juga untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Sayangnya, peran positif BUMN terhadap pembangunan nasional masih terasa kurang terekspos dengan baik. Hal ini antara lain disebabkan lemahnya kemampuan BUMN dalam menyosialisasikannya kepada publik.
Di sisi lain, media juga tampaknya lebih suka mengangkat isu-isu yang dianggap negatif menyangkut BUMN. Tema-tema korupsi dan pelanggaran atas tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG) yang dilakukan petinggi BUMN relatif menempati porsi lebih di media massa. Mungkin hal ini disebabkan kru media masih menganggap bad news is good news. Tapi, setidaknya berilah sedikit perhatian pada soal-soal seperti tadi. Syukur-syukur kalau kalian mau sedikit mengulik beban berat BUMN ketika harus menjalankan perintah demi citra molek penguasa.
Sampai di sini, sebagai sesama jurnalis saya ingin mengimbau kepada teman-teman wartawan, mari kita melebarkan perspektif dalam melihat BUMN. Berita korupsi dan dilabraknya prinsip-prinsip GCG memang seksi. Namun kita juga dituntut bersikap kritis. Tidak semestinya wartawan hanya menjadi juru kutip pihak-pihak tertentu belaka.Â
Ada mekanisme check and richeck yang harus ditempuh untuk menguji kualitas narasumber dan kesahihan informasi yang disampaikan. Jika diperlukan, lakukan investigasi. Sebab, bisa jadi orang-orang ini punya agenda lain dengan 'bahan berita' yang mereka siapkan. Sebagai jurnalis, tentu kita paham betul dengan agenda setting dan framing, kan?
Kalau sudah begini, tanpa disadari media bisa jadi alat pembunuhan karakter sesuai keinginan pihak-pihak tertentu. Gimana? Kita ga mau begitu, kan?
Jakarta, 3 Oktober 2018
Edy Muyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)
