 Berkuasa itu nikmat. Segala privilege datang menghampiri. Kekuasaan juga membuka akses lebih besar bagi penggenggamnya untuk meraih nyaris apa saja yang diinginkan.
"Orang-orang yang bertamu itu bicara terus-terang kepada saya, bahwa motivasi mereka menjadi anggota DPR adalah untuk memperbaiki hidup. Jadi, mereka sebetulnya sama sekali tidak peduli dengan rakyat dan bangsa ini," kata Amien Rais dalam obrolan bertiga yang santai suatu siang, di kediamannya di bilangan Jakarta Selatan. Oya, Amien menyebut beberapa nama beken yang cukup malang-melintang di Senayan sebagai orang yang dia maksudkan.
Dan, ternyata benar. Sebagai anggota DPR (juga DPRD) mereka bisa minta atau titip ini-itu kepada menteri, dirjen, dan direksi BUMN/BUMD. Mereka juga 'berhak' memperoleh jatah dari bagi-bagi rejeki saat ada bancakan APBN/APBD. Itulah pula yang menjelaskan, mengapa jumlah anggota Dewan yang berurusan dengan hukum jumlahnya mencapai ratusan orang.
Bayangkan, kalau menjadi anggota Dewan saja sudah legit begitu, bagaimana halnya dengan Presiden? Tentu hak-hak istimewa yang dinikmati jauh lebih besar dan lebih dahsyat. Dengan hanya 'berdehem' saja, para bawahan sudah harus bisa menerjemahkan keinginan sang Presiden, plus berusaha mewujudkannya, tentunya.
Kalau Presiden mengatakan, misalnya, saya suka lukisan ini, senang mobil yang itu, lahan yang di sebelah sana sepertinya bagus, atau ucapan-ucapan senada lain; tentu para hulubalang harus paham. Ujung-ujungnya, semua ucapan tadi segera berada dalam genggaman sang juragan dalam tempo yang tidak terlalu lama. Asyik, kan?
Minus konten
Nikmatnya kekuasaan itulah yang membuat Pilpres jadi hiruk-pikuk. Banyak orang yang merasa pantas menjadi Capres atau Cawapres. Bermodal baliho yang tersebar di sudut-sudut strategis dan seabreg program pencitraan, mereka merasa layak ikut berlaga. Kalau ditanya, kelak kalau berkuasa mau ngapain, maka meluncurlah segala hal-hal normatif dan ideal yang mereka sebut sebagai visi-misi. Sepi dari konten, tidak ada substansi, miskin gagasan dan ide-ide besar.
Bandingkan dengan para pemimpin dan pendiri Republik ini. Dulu, para Bapak Bangsa itu sama sekali tidak mengenal praktik pencitraan. Soekarno, Hatta, Natsir, Sjahrir, Tjokro, dan para tokoh lainnya tidak menyebar baliho, membagi sembako, berswafoto dengan kaus oblong dan sandal jepit, dan yang semacamnya. Yang mereka lakukan adalah benar-benar bekerja dan berjuang untuk rakyatnya, kendati harus keluar-masuk penjara, dan atau hidup dengan keprihatinan dan kekurangan.
Para tokoh pergerakan itu bekerja dengan gagasan dan ide-ide besar. Ide Indonesia merdeka, lepas dari belenggu penjajahan, Indonesia yang berdaulat, adil, makmur, rakyatnya sejahtera. Mereka bersungguh-sungguh dan rela berkorban waktu, tenaga, air mata, darah, bahkan nyawa untuk mewujudkannya.
Sebaliknya, rekam jejak orang-orang yang ge-er alias gedhe rumongso di zaman now sejatinya nyaris tidak ada sesuatu yang membanggakan. Pejabat petahananya miskin prestasi. Serenceng janji saat kampanye di era sebelumnya sebagian besar terbang bagai debu ditiup angin kencang di siang yang panas.
Waktu itu, ada Capres yang berjanji tidak akan impor pangan, tidak bagi-bagi jabatan menteri, menyusun kabinet yang ramping dan diisi para profesional, ekonomi akan meroket September 2015, bakal membuka 10 juta lapangan kerja, akan mengutamakan pengusaha lokal dan mempersulit pengusaha asing, membeli kembali (buy back) Indosat, dan lainnya, dan seterusnya. Sayangnya, hingga hari ini semua itu baru sebatas janji-janji tanpa realisasi.
