Sistem  kuota ini pula yang melahirkan para importir yang melakukan praktik kartel. Lewat kartel mereka meraup untung triliunan rupiah dari satu saja jenis komoditi pangan. Padahal, kelompok yang sama juga bermain di banyak komoditas pangan lain. Dengan demikian, laba dari perilaku culas yang mengalir ke pundi-pundi mereka mencapai belasan bahkan puluhan triliun rupiah.
Bersumber keuntungan superbesar itulah mereka menyogok para pejabat agar bisa terus melanggengkan polah bisnis busuknya. Publik sering menggelari mereka sebagai Tujuh Samurai. Namun ekonom senior Rizal Ramli menyebutnya sebagai Tujuh Begal.
Ketika menjadi Menko Maritim dan Sumber Daya (Agustus 2015-Juli 2016), Rizal Ramli pernah berang ihwal impor pangan. Khusus soal garam, dia sempat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) lintas kementerian yang juga dihadiri sejumlah pelaku usaha. Dari Rakor yang digelar September 2015 silam itu, lahirlah kebijakan penting; di antaranya mengganti sistem  kuota impor dengan sistem  tarif.
Beberapa poin penting dari Rakor tersebut, antara lain pengenaan tarif impor garam sekitar Rp150-Rp200/kg. Penerimaan dari impor garam ini digunakan untuk melindungi dan memberdayakan petani garam. Mereka akan dibina untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas garam yang dihasilkan.
Rakor yang dihadiri pejabat Kepolisian, Ditjen Bea dan Cukai, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga sepakat memberi shock therapy kepada importir nakal. Mereka dikenai tuntutan pidana penyelewengan impor garam. Biar kapok dan jadi pelajaran pelaku lainnya.
Keputusan penting lainnya, menndorong tumbuhnya tujuh produsen garam baru, meningkatkan pengawasan kran impor garam dari India, China, dan Thailand oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta pembentukan tim monitoring yang memantau perkembangan kebutuhan garam, indikasi penyelewengan. Tim juga berwenang menentukan harga garamn yang wajar.
Tanpa harus menunggu lama, di lapangan hasil rakor mulai menunjukkan tajinya. Pasar garam yang sempat bergejolak langsung senyap. Masalah terselesaikan.
Sayangnya, RR, begitu dia biasa disapa, terpental dari kabinet pada reshuffle jilid dua. Akibatnya, kelanjutan berbagai kebijakan tersebut menjadi tidak jelas. Ujung-ujungnya, kita rasakan hari-hari ini. Garam mahal. Garam langka. Rakyat dan industri menjerit.
Solusi tepat dan cepat
Berangkat dari pengalaman tersebut, sebetulnya tidak terlalu sulit mengurus negeri ini. Kuncinya adalah, cari pejabat yang mampu mengenali masalah serta mencari solusi yang tepat dan cepat. Setelah itu, dia punya leadership yang kuat untuk mengawal sekaligus memastikan kebijakan yang diambil bisa di-delivery.
Satu hal yang paling penting dan mutlak dimiliki pejabat publik, harus bersih dan berintegritas tinggi. Hanya orang-orang yang seperti ini yang bisa disebut sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dia tidak memiliki kepentingan dari tiap keibjakan yang dibuat. Di kepala dan hatinya hanya ada tekad berbuat semaksimal mungkin untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
