Dalam hal bekerja, Rizal Ramli memang tidak mau tanggung-tanggung. Termasuk di sektor pariwisata yang merupakan bagian dari kementerian di bawah koordinasinya. Bandingkan dengan kebijakan sebelum dia masuk ke kabinet. Setelah melalui beberapa tahapan, sampai September 2015, jumlah negara penerima bebas visa tercatat 30. Lalu, hanya dalam tempo dua bulan, dia menggenjot hingga 90 negara. Kemudian, ya itu tadi, menjelang tutup tahun, tepatnya pada 21 Desember, dia memberikan bebas visa kepada 84 negara lain, sehingga total mencapai 174 negara.
Tetap hati-hati, bukan obral
Bagi sebagian pihak, langkah Rizal Ramli ini dituding sebagai tindakan mengobral pemberian bebas visa. Saya tidak ingin berdebat soal ini. Tapi satu hal yang pasti, pemerintah tidak sembrono dalam pemberian fasilitas tersebut. Ada negara yang tidak dimasukkan dalam daftar negara yang diberi bebas visa.
“Negara-negara yang yang warganya aktif dalam perdagangan narkoba kita beri perhatian khusus. Begitu juga dengan negara-negara yang dikenal sebagai eksportir ideologi ekstrem, tidak kita beri bebas visa. Alasannya, agar Indonesia tidak menjadi ladang baru ideologi ekstrem dan radikal,” ujarnya usai memimpin Rakor di kantornya, Senin (21/12).
Sikap hati-hati bahkan juga berlaku bagi sejumlah negara tertentu. Rizal Ramli menyebutnya dengan perhatian khusus. Mereka adalah Brasil, China, dan Australia. Untuk Brasil, misalnya, karena sempat terjadi konflik diplomatik antara Indonesia dan Brasil terkait hukuman mati bagi warga negara Brazil karena kasus narkoba beberapa waktu yang lalu. Waktu itu Brasil bahkan menarik Dubesnya dari Jakarta. Namun masalahnya sudah dianggap selesai, setelah Dubes Indonesia diterima oleh Presiden Brasil.
Khusus dengan Australia, hal ini terkait ketatnya aturan di sana. Seperti diketahui, UU di Negara Kanguru itu tidak memungkinkan pemerintahnya memberi fasilitas bebas visa. Sebaliknya, Indonesia selama ini menganut asas resiprokal (timbal balik). Sepertinya tidak klop.
Untuk itu , pemerintah akan melakukan negosiasi dengan Dubes Australia terkait pemberian bebas visa. Pemerintah akan meminta tiga komitmen. Yaitu pemberian visa jangka panjang bagi pejabat tinggi lebvel direktur ke atas, pemberian visa untuk pebisnis, dan pengetatan bandara dan pelabuhan di sana terkait narkoba.
Sedangkan untuk China, pemerintah juga minta agar semua pihak mengantisipasi pelaku perdagangan narkoba dan cyber crime dari Negeri Tirai Bambu. Bagaimana detilnya, dalam tempo dekat pemerintah akan mengundang Dubes China dan pihak terkait untuk membicarakannya.
Bentuk lain keseriusan RR menjaring 20 juta Wisman sampai 2019 juga ditunjukkan dengan mensosialisasikan 90 titik jalur masuk dan keluar wilayah NKRI. Pasalnya, selama ini sebagian besar turis hanya tahu sejumlah titik keluar-masuk yang sudah populer, seperti Batam, Jakarta, Denpasar, dan lainnya.
Apa boleh buat, dengan dibukanya lebih banyak titik keluar-masuk Indonesia, sejumlah pihak memang bakal mendapat tambahan pekerjaan. Ditjen imigrasi, kepolisian, Badan Intelijen Nasional (BIN), dan BNN adalah beberapa institusi yang dituntut bekerja lebih canggih dan profesional.
Kapal yacht dan cruise
