Pertanyaannya, adakah barang busuk yang mencoba dijajakan di tengah pusaran isu reshuffle ? Barang busuk? Ups, mungkin frase ini agak vulgar. Mosok, sih, ada kandidat yang busuk? Bagaimana jika kita ganti saja dengan kata yang agak sedikit mengandung eufimisme. Misalnya, KW-3, kinerja pas-pasan, dan di bawah banderol. Tapi, hmm… diksi apa yang pas kita gunakan untuk menggambarkan kandidat yang sibuk berhamba pada para majikan asingnya? Komparador? Antek? Budak asing dan aseng?
Kinerja minus, antek neolib
Walahhh, kenapa kita jadi sibuk dengan urusan istilah? Bukankah substansi jauh lebih penting ketimbang segala istilah tadi, apalagi kalau harus dipermak dan dihalus-haluskan?
Kembali ke barang dagangan. Pada babak yang mendekati pelaksanaan reshuffle , gosip yang berkembang tidak lagi menyorong individu. Mungkin karena masalah ekonomi Indonesia sudah teramat berat. Maka jualan dimodivikasi menjadi pasangan menko perekonomian dan menteri keuangan. Â Dari sinilah muncul nama pasangan Darmin Nasution untuk menko perekonomian dan Chatib Basri di posisi menteri keuangan. Pasangan kedua adalah Rizal Ramli-Bambang Brojonegoro.
Sekarang mari kita telisik, adakah dari para kandidat itu yang masuk kategori barang tidak layak? Kalau parameternya adalah kinerja dan nasionalisme, maka dengan mudah kita menemukan bahwa pasangan Darmin-Chatib adalah yang dimaksud.
Seperti pada artikel saya sebelumnya (Seri Reshuffle  Kabinet-2: Darmin Kinerja Minus dan Big Fish Mafia Pajak), Darmin punya catatan merah selama jadi pejabat publik. Menurut Sasmito Hadinagoro, Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI), Darmin terlibat dalam kasus pajak Haliburton, perusahaan milik mantan Wakil Presiden AS, Dick Cheney. Jejaknya juga ada pada kasus pajak bos Ramayana, Paulus Tumewu.
Nama Darmin bersama Direktur Utama PT Surya Alam Tunggal (SAT) Hindarto Gunawan disebut-sebut pada laporan pengacara mantan Direktur Keberatan Ditjen Pajak Bambang Heru Ismiarso ketika itu, Alamsyah Hanafiah. Surat Keputusan Pajak terkait PT SAT yang dikeluarkan Darmin selaku Dirjen Pajak menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi.
Dengan berbagai skandal tadi, tidak mengherankan bila Sasmito menyebut Darmin sebagai mafia pajak berkategori big fish. Dua lainnya adalah mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan mantan Gubernur BI yang juga mantan Wakil Presiden Boediono. Istilah  big fish sengaja dipinjam dari mantan Presiden SBY yang satu ketika meminta aparat penegak hukum mengungkap mafia pajak besar berkategori big fish.
Dari sisi kinerja, selama menjadi Dirjen Pajak (2006-2009), penerimaan pajak yang tidak terkumpul mencapai Rp41 triliun. Rinciannya, pada 2006 realisasi penerimaan pajak non-migas sebesar Rp314 triliun. Jumlah tersebut masih kurang sekitar Rp18 triliun dari yang ditargetkan di APBN 2006, yaitu Rp332 triliun. Kinerja di bawah banderol itu kembali diulangi pada 2007. Saat itu realisasinya hanya Rp382 triliun, atau kurang Rp13 triliun dari target.
Padahal, target-target itu sejatinya sudah diturunkan dari sebelumnya. Dalam periode 2006-2009, kala Dirjen Pajak Darmin Nasution berduet dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, target penerimaan pajak di APBN memang selalu diturunkan melalui pembahasan APBN-P. Total koreksi penerimaan pajak dalam APBN-P mencapai Rp81 triliun.
Bagaimana dengan Chatib Basri? Sulit menampik bahwa Dede, begitu panggilan akrabnya, adalah seorang neolib sejati. Dia berada dalam satu gerbong yang dipenuhi para ekonom neolib dengan masinis Boediono serta para asisten masinis seperti Sri Mulyani dan Faisal Basri. Silakan baca kembali artikel saya berjudul Seri Reshuffle  Kabinet-3: Chatib Basri, Pria yang Mengantongi Nasionalismenya.
