Lagi, BBM dan Kabinet KW-3

Sesat dan menyesatkan

Tapi, begitulah pemerintah yang kini berkuasa. Sulit dipahami, apa motivasi sesungguhnya dari sikap penguasa yang tidak mau transparan seputar urusan BBM ini. Yang terjadi, selama ini justru rakyat dipompa dengan berbagai informasi sesat dan menyesatkan. BBM harus dinaikkan. Kalau tidak, APBN akan jebol. Subsidi BBM tidak tepat sasaran. Lebih baik subsidi dialihkan ke sektor-sektor produktif dan bermanfaat, seperti pembangunan infrastruktur.

Padahal, semua jejalan informasi itu adalah bohong belaka. Itu adalah nyanyian lama yang terus didengungkan tiap kali pemerintah hendak menaikkan harga BBM. Faktanya, kendati harga BBM sudah berkali-kali naik, tidak ada proyek infrastruktur yang dibangun. Tidak ada waduk baru, jalan tol, jembatan, bandara, pelabuhan, rel kereta api dan lainnya yang dibangun dengan dana yang konon disebut-sebut sebagai pengalihan subsidi BBM. Semua proyek insfrastruktur tadi dibiayai oleh swasta atau dengan utang, utang, dan utang.

Pernyataan Menkeu adalah salah satu contoh saja dari begitu banyak pernyataan ngawur para menteri Jokowi-JK. Menteri ESM Sudirman Said, misalnya, dengan gegabah mengatakan harga BBM yang murah membuat rakyat jadi pemalas. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastusi yang menyatakan, bahwa nelayan tidak keberatan bila harga BBM dinaikkan jelas ngawur. Dia juga menyebut selama ini karena harga BBM murah, nelayan beralih menjadi pelaku kejahatan dengan menjual BBM bersubsidi kepada kapal-kapal besar.

Dari berbagai celetukan ngawur itu, tampak kian jelas bahwa mereka tidak memiliki kapasitas yang memadai dan tidak paham persoalan. Seorang purnawirawan jenderal bintang empat bahkan menyebut, kabinet kali ini diisi orang-orang dengan kelas KW-3. Anda tentu paham, kan, apa yang dimaksud dengan KW-3?

Saya khawatir, cuma ada dua penjelasan dari apa yang dikatakan Bambang. Pertama, dia tidak bisa menghitung dengan baik sehingga  bicaranya ngawur. Kedua, menteri ini hanya ingin menyenangkan Jusuf Kalla, orang yang disebut-sebut sebagai memiliki peran amat penting bagi Bambang! Sungguh mengerikan membayangkan masa depan Indonesia berada di tangan orang-orang yang tidak mengerti persoalan tapi hanya bekerja untuk menyenangkan para majikannya belaka.

Jadi, balik ke soal harga BBM tadi; saran saya sebaiknya para birokrat itu tidak asal bunyi. Apa pun penjelasan dan berapa pun angka yang kalian sodorkan, rakyat sudah skeptis. Toh pada konteks ini, sepertinya kebenaran adalah monopoli kalian belaka. Kami menganggap semua itu penuh dengan kebohongan yang sesat dan menyesatkan.

Saran kedua, sebaiknya hentikanlah terus-menerus membohongi publik. Saran ketiga, berhenti pulalah menjarah kekayaan negeri ini untuk kepentingan sendiri dan para majikan kalian. Toh kalian sudah terlalu kaya-raya dari hasil penjarahan itu. Lagi pula, jika kalian orang beragama, ingatlah bahwa semua itu dosa besar. Kelak kalian akan dimintai pertanggungjawaban di mahkamah akhirat yang hakimnya sama sekali tidak mempan sogok. (*)

Jakarta, 7 Desember 2014

Edy Mulyadi, Direktur Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)