Kuis 14 - Pemeriksaan Pajak - Arete Plato: Sintesis Aposteriori untuk Pemeriksaan Pajak Sektor Pertambangan - Prof Apollo

Penerimaan negara dari sektor migas terbagi menjadi:

1. Pajak:
   • Pajak Penghasilan (PPh) badan usaha migas.
   • Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi tertentu.
   • Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor migas.
2. Non-Pajak:
   • Porsi bagi hasil pemerintah dari PSC.
   • Bonus tanda tangan dan bonus produksi.
   • Royalti.

Modul Prof Apollo

2. Kewajiban Perpajakan Perusahaan Migas

a. Pajak Penghasilan (PPh)

1. PPh Badan (PPh Pasal 25/29):
   • Tarif PPh Badan untuk sektor migas berbeda dari sektor lainnya karena mengacu pada kontrak PSC.
   • Pajak dihitung berdasarkan laba bersih setelah cost recovery (dalam PSC tradisional).
2. PPh Pasal 21, 22, 23, dan 26:

Perusahaan migas juga wajib memotong PPh atas penghasilan karyawan, pembayaran kepada pihak ketiga, atau pembayaran kepada non-residen.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

• Aktivitas hulu migas secara umum dibebaskan dari PPN untuk mendorong investasi.
• Namun, aktivitas hilir, seperti pengolahan dan distribusi, tetap dikenakan PPN.

c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

• Khusus sektor migas, PBB dikenakan pada aset berupa tanah, bangunan, dan fasilitas produksi migas (termasuk platform lepas pantai).

d. Bea dan Cukai:

• Peralatan eksplorasi dan produksi migas sering diberikan fasilitas pembebasan bea masuk untuk mendukung investasi.

 

3. Tantangan Perpajakan di Sektor Migas

a. Penurunan Produksi dan Dampaknya pada Penerimaan Negara

• Cadangan minyak Indonesia yang semakin menipis menyebabkan penurunan produksi minyak, sehingga mengurangi penerimaan negara dari sektor migas.
• Ketergantungan pada pendapatan migas perlu dikurangi dengan diversifikasi ekonomi.