Reformasi Pendidikan
Menyambung atau mencegah mis-match antara yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan dengan keperluan pasar tenaga kerja.
Pro Poor
Sektor infrastruktur
·Perlunya Perppu pengadaan tanah
·Pengelolaan dana Badan Layanan Umum (BLU)
·Perbaikan skema kerjasama pendanaan pemerintah dan swasta
·Pengadaan Lembaga Pem-biayaan Infrastruktur
Sektor Perhubungan
1Perbaikan infrastruktur trans-portasi khususnya di pelabuhan besar dan peningkatan kapasitas
1Penyelesaian kerangka regulasi logistik di antaranya menyusun jaringan trans-portasi laut yang terintegrasi untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan
1Meningkatkan pelayanan angkutan umum massal di kota-kota besar
Sektor Pemberdayaan Usaha Menengah Kredit Mikro (UMKM)
·Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) melalui UU
·Perbaikan prosedur pem-berian Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Meningkatkan Infrastruktur
Akan ada cetak biru sekaligus gagasan pendanaannya, sehingga semua bisa dijalankan.Dalam merumuskan ini, pemerintah pusat akan bekerja sama seerat-eratnya dengan pemerintah daerah dan dunia usaha. Karena banyak sekali infrastruktur yang mesti dijalankan dengan scheme public private partnership (P3).
Membenahi kompleksitas peng-gunaan tanah dan tata ruang
Bukan rahasia lagi, kadang-kadang UU tidak sinkron anatara UU Kehutanan, UU Pertambangan, UU Lingkungan Hidup. Demikian juga tata perijinan dan penggunaan di lapangan.Oleh karena itu, aspek agraria, pertanahan, dan tata ruang sangat penting dan akan menjadi prioritas utama. Pemerintah Pusat, departemen lembaga terkait, pmerintah daerah dalam hal ini gubernur, duduk bersama untuk memastikan bahwa ada solusi atas semuanya. Sehingga 100 hari ini dirumuskan mekanismenya. Kalau ada konflik UU bagaimana revisinya, maka diharapkan lima tahun mendatang lebih banyak lahan-lahan yang bisa digunakan untuk kepentingan perekonomian yang produktif dan membawa manfaat bagi rakyat.
Meningktakan pinjaman Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang dikaitkan dengan Kredit Usaha Rakyat
Ini penting karena berkaitan dengan upaya lima tahun mendatan untuk meningkatkan kewirausahaan dengan balai-balai latihan kerja di berbagai daerah. Kalau mereka bisa mencetak tenaga-tenaga terampil di tingkat kabupaten dan kota dan kita aliri dengan KUR ini, maka harapannya, UKM itu terus bangkit.Dengan demikian penghasilan rumah tangga akan makin baik dan kemiskinan dan pengangguran berkurang.
Pro Growth
Sektor Pangan Penelaahan kembali peraturan terkait tata ruang dan keter-sediaan lahan termasuk hutan. Sektor Pariwisata
Pengurusan visa di bandara dipermudah
Sektor Energi
·Jaminan pasokan energi dari pemerintah merevisi Perpres No.71 tahun 2005 tentang penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu
·Menerbitkan Perpres ten-tang proyek percepatan pembangunan proyek pem-bangkit listrik 10 ribu megawatt tahap II
Sektor Energi Terbarukan
Keringanan pajak untuk energi terbarukan
Sektor Revitalisasi Industri dan Jasa
·Perbaikan kinerja PLN untuk meminimalkan pemadaman
·Perbaikan kinerja Perusahaan Gas Negara sehingga suplai gas kepada industri stabil
Meningkatkan produksi dan ketahanan pangan
Akan dirumuskan kembali rencana induk, termasuk tahapan sampai dengan tahun 2014 untuk meningkatkan ketahanan pangan terutama untuk mencapai komoditas-komoditas yang belum dicapai 5 tahun pertama. Misalnya daging sapi, kedelai, gula secara keseluruhan.Tentu disini, berkaitan dengan faktor pendukung, irigasi, pupuk, subsidi khusus bunga bagi petani, hasil penelitian dan lain-lain.
Revitalitasi pabrik pupuk dan gula
Dikaitkan dengan pertumbuhan pertanian, maka kapasitas produksi pabrik pupuk harus meningkat. Dalam 100 hari ini harus sudah ada cetak biru, termasuk program peningkatan produksi pabrik gula.
Mengatasi permasalahan listrik
Akan dipastikan bahwa lima tahun mendatang kapasistas listrik ditingkatkan agar bisa mengimbangi keperluan riil industri komersil, rumah tangga, transport dan lain-lainnya.Dalam 100 hari ini pula akan dilakukan pemetaaan provinsi demi provinsi berapa kekurangan yang ada.
Mengenai pendanaan pembangunan
Proyeksi APBN – APBD tiap tahunnya sampai 2014, jumlahnya tetap belum memadai, masih harus memobilisasi sumber pembiayaan di luar APBN-APBD, baik itu menanamkan modal dari dalam dan luar negeri.
Koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan di segala bidang.
Semua yang kita lakukan lima tahun mendatang apakah itu pembangunan ekonomi, kesejahteraan rakyat, hukum dan keamanan, butuh sinergi, perlu kordinasi yang erat. Akan ada pertemuan para gubernur seluruh Indonesia untuk mensinkronisasikan upaya pembangunan.
