Jalan Terjal Anies Baswedan Menuju RI 1

Oleh. Eduardus F. Lebe

Membangun citra dalam politik itu mudah, yang sulit itu membersihkan diri dari noda hitam yang pernah melukai mayoritas publik. Sebab, politik  tidak bisa lepas dari asas kausalitas (sebab-akibat)~Eduardus F. Lebe

Nama Anies Baswedan digadang-gadang menjadi calon presiden di pilpres 2024. Belum lama ini Partai Nasional Demokrat (Nasdem) menempatkan namanya sebagai bakal calon presiden yang paling direkomendasikan. Selain, Anies Baswedan, ada nama Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa juga turut dipilih Partai Nasdem sebagai bakal calon presiden. 

Hasil survei juga menujukan nama Anies Baswedan masuk dalam tiga tokoh dengan elektabilitas tertinggi. Inilah yang menjadi salah satu faktor banyak partai politik yang ingin mencalonkannya di pilpres 2024. Selain memiliki elektabilitas yang  tinggi, posisinya saat ini sebagai Gubernur DKI Jakarta menjadikanya sebagai pusat perhatian masyarakat.

Manuver politik sebagai gubernur di ibu kota negara akan terlihat lebih seksi ketimbang kepala daerah yang lainnya. Sebab, hampir seluruh media banyak meliput sosok yang gubernur yang satu ini. Namun, tidak mudah bagi Anies Baswedan sebab tidak semua mata yang memandang itu merasa tertarik.

Hal ini terbukti dari hasil survei oleh beberapa lembaga survei kredibel yang menempatkan nama Anies Baswedan diposisi ketiga. Sangat berbeda dengan keadaan yang dialami oleh Presiden Joko Widodo kala itu saat dijagokan menjadi RI 1. Presiden Jokowi kala itu langsung merajai seluruh hasil survei padahal baru memimpin ibu kota kurang lebih dua tahun.

Anies Baswedan sudah hampir 5 tahun memimpin ibu kota. Persis ditahun ini tepatnya bulan oktober Anies Baswedan melepaskan jabatannya sebagai gubernur. Akan tetapi elektabilitas Anies Baswedan belum pernah mengguli kedua tokoh yaitu Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menempatkan Anies Baswedan diposisi ketiga tingkat elektabilitanya yaitu 14,6 persen dari 10 tokoh. Jauh dibawah Ganjar Pranowo yang memperoleh elektabilita 23,5 persen dan Prabowo Subianto 28,9 persen. Baca: Hasil Survei LSI Soal Elektabilitas Capres 2024: Ganjar dan Anies Baswedan Tempel Prabowo Subianto

Masih banyak lagi hasil survei yang menunjukan elektabilitas Anies Baswedan yang sulit mengungguli dua nama yaitu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Ini akan  semakin sulit bagi Anies Baswedan jika tidak lagi menjabat sebagai Gubernur. Sebab, tanpa panggung politik sulit bagi Anies Baswedan menaikan elektabilitasnnya.

Fenomena Anies Baswedan tidak sama dengan Joko Widodo. Dalam waktu dua tahun saja memimpin ibu kota tingkat elektabilitas langsung melejit mengalahkan Prabowo Subianto yang kala itu digadang-gadang sebagai the nex  presiden.

Moment pelantikan pasangan Jokow-Ahok sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta (sumber: BeritaSatu.com)

Di tahun 2013 hasil surevi Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS) menempatkan Joko Widodo posisi pertama dengan 28,6 persen sebagai capres 2014. Joko Widodo mengalahkan sejumlah tokoh politik lain seperti Prabowo Subianto sebanyak 15,6 persen, Aburizal Bakrie 7 persen, Megawati Soekarnoputri 5,4 persen, Jusuf Kalla 3,7 persen, Mahfud MD 2,4 persen, dan Hatta Rajasa 2,2 persen. Baca: Survei Capres Tinggi, Jokowi: Sombong Dikit

Mengapa Anies Baswedan tidak mampu mengikuti jejak politik Joko Widodo?

Membandingkan kedua figur antara Joko Widodo dengan Anies Baswedan memang tidaklah sulit. Dilihat dari sepak terjak berpolitikan, Joko Widodo memiliki jam terbang yang jauh lebih mumpuni dari pada Anies Baswedan. Selain itu, Joko Widodo kala itu hadir sebagai sosok yang fenomenal.

Dua tahun memimpin ibukota, publik langsung melihat hasik kerja Joko Widodo. Pribadi Joko Wido yang sederhana banyak disukai oleh mayoritas publik Indonesia. Hal ini berbeda dengan posisi Anies Baswedan saat ini. Ada beberapa alasan mengapa jalan terjal menuju RI 1 dihadapkan pada Anies Baswedan.

Pertama, program kerja proritas pemerintah DKI Jakarta yang belum terwujud

Mayoritas publik masih menanti program kerja unggulan Anies Baswedan. Apalagi program kerja tersebut merupakan manifesto politik yang mengantar Anies Baswedan menduduki kursi nomor satu DKI Jakarta. Program kerja tersebut adalah rumah DP nol persen, naturalisasi sungai dan program Oke Oce. 

Mayoritas publik menilai Anies Baswedan minim terobosan. Walaupun dibawah kepemimpinan Anies Baswedan selalu mendapat catatan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Hal ini tidak selalu membuat publik puas mengingat masih banyak catatan seperti kelebihan bayar dan lain sebagainya. Baca: BPK Temukan Kelebihan Bayar Gaji Pegawai Pemprov DKI Rp4,17 M

Setidaknya ada dua program kerja yang dilakukan oleh Anies Aswedan yang dianggap berhasil yaitu pembangunan stadion Jakarta International Stadium dan melaksanakan even balap Formula E. Akan tetapi, hal ini bukanlah trobosan yang prestisius. Sebab, hal tersebut sangat kontras dengan tingkat kemiskinan yang semakin tinggi dibawa kepemimpinan Anies Baswedan. Baca: Ironi Jakarta: Orang Miskin Makin Banyak, Ketimpangan Nyata!

Kedua, gerakan politik identitas yang ditujukan kepada Anies Baswedan

Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 merupakan pilkada paling brutal. Polarisasi masa terjadi begitu kuat sehingga meninggalkan luka yang tak kunjung sembuh. Segala cara dipakai termasuk politik identitas. Pada posisi ini pihak Anies Baswedan dituduh menggunakan politik identitas tersebut.

Tidak heran banyak gerakan yang menolak politik identitas. Tentu gerakan tersebut ditujukan kepada Anies Baswedan. Semakin kuat Anies Baswedan membersihan diri dari stigma tersebut, semakin kuat juga publik memberikan bukti melalui jejak digital.

Gerakan #politik identitas di berbagai media sosial menunjukkan adanya penolakan yang cukup masif bagi Anies Baswedan. Berbagai langkah coba dilakukan Anies Baswedan untuk menghilangkan stigma tersebut. Secara politik ini sangat membahayakan Anies Baswedan, sebab mayoritas publik menolak politik identitas.

Nenek Hindun, yang kalah itu jenazahnya ditolak untuk dishalatkan karena memilih Ahok (sumber: liputan6.com)

Publik tentu masih ingat dengan kasus jenazah Mpo Hindun yang ditelantarkan karena memilih Ahok. Masih banyak lagi gerakan untuk tidak menshalatkan jenazah pendukung Ahok. Gerakan yang begitu masih tersebut telah membekas dihati publik. Baca: Jenazah Nenek Hindun Ditelantarkan Warga Setelah Pilih Ahok

Ketiga, mendukung Anies Baswedan dengan cara membenci Joko Widodo

Mayoritas pendukung Anies Baswedan adalah mereka yang tidak suka terhadap presiden Joko Widodo. Ketidaksukaan itu tidak saja tercermin dalam gagasan-gagasan kritis namun terefleksi dalam berbagai ujaran kebencian. Bagi penulis, ini merupakan kebodohan terbesar dari para pendukung Anies Baswedan. 

Mendukung Anies Baswedan dengan membeci presiden Joko Widodo menguatkan stigma politik identitas. Apalagi mereka mempersoalkan hal-hal yang berbau sara. Ini tentu tidak akan menguntungkan Anies Baswedan, justru malah meninggal stigma yang jauh lebih kuat.

Pendukung Anies Baswedan perlu belajar secara cermat jika berhadapan dengan Presiden Joko Widodo. Berkali-kali Joko Widodo diserang isu tak sedap namun tak tumbang. Apalagi hanya securut-securut kecil.

Saat ini Joko Widodo masih seorang presiden yang dikagumi oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Sepak terjangnya di pilpres 2024, masih sangat diperhitungan oleh lawan politik. Dukungan Joko Widodo akan mengubah konstelasi politik di 2024.

Para pendukung Anies Baswedan selalu kontras dengan narasa junjungannya yang mengedepankan sopan santun. Sah-sah saja para pendukungnya tidak menyukai sosok presiden Joko Widodo. Namun, menyerang presiden Joko Widodo dengan narasi kebencian justru akan merusak citra Anies Baswedan.

Walau pun tidak lagi mencalonkan diri sebagai presiden di pilpres 2024, namun suara Joko Widodo akan selalu didengar oleh para pendukung setianya. Anies Baswedan boleh saja diasosisikan oleh kelompok tertentu sebagai tokoh perlawanaan atas "kezoliman" pemerintah. Justru karena ada kelompok yang memanfaatkan ketokohan Anies Baswedan inilah yang akan "mencelakai" karir politiknya.

Kelompok yang dianggap radikal oleh mayoritas publik ini akan menjadi batu sandungan bagi Anies Baswedan. Oleh kerana kelompok-kelompok inilah Anies Baswedan menang di pilgub DKI Jakarta. Situasi pilres 2024 tentu berbeda, pergerakan tokoh-tokoh yang dianggap radikan diprediksi tidak semasif dipilgub 2017. 

Maka sangat tepat saat ini Anies Baswedan ingin melepaskan diri dari kelompok-kelompok yang dianggap radikal tesebut. Tidak heran manuver politik Anies Baswedan akhir-akhir ini ingin menjukan seolah-seolah pro terhadap minoritas dan lain sebagainya. Namun, jejak digital akan selalu ada dan membayangi Anies Baswedan sebagai tokoh yang pernah menggunakan Politik identitas. Sekian!