Mohon tunggu...
Eduardus Fromotius Lebe
Eduardus Fromotius Lebe Mohon Tunggu... Dosen - Penulis dan Konsultan Skripsi

Menulis itu mengadministrasikan pikiran secara sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Menyoal Tagline Politik: Tante Nela Paris, Mandulkah?

11 Januari 2022   20:21 Diperbarui: 11 Januari 2022   20:37 1582
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Contoh tagline politik Jokowi-Basuki (sumber: m.apdut.com)

Persis tidak ada yang dilakukan oleh Bupati selama masa pandemi covid 19. Bupati hanya menjalankan kebijakan pemerintah pusat. Itu bukan berarti bahwa Bupati boleh tidak menjalankan program strategis yang dijanjikan selama masa kampanye.

Satu tahun kepemimpinan, program Tante Nela Paris Mandul

Penulis sendiri menyadari bahwa program Tante Nela Paris sulit untuk dilaksanakan selama masa pandemi covid 19. Namun itu bukan alasan, sebab mereka dilantik setahun setelah pandemi covid 19. Paket AP-RB tahu bahwa dunia sedang dilanda pandemi covid 19. Oleh karena itu, paket AP-RB tentu sadar bahwa program kerja yang dijanjikan tidak mudah untuk dilaksanakan.

Sejak awal penulis menyadari bahwa program Tante Nela Paris memang sudah "mandul". Yang sulit terwujud manakala pandemi covid 19 melanda. Apalagi program tersebut lebih banyak bergerak pada sektor publik, yang melibatkan interaksi masyarakat.

Hal itu terbukti bahwa sampai sekarang belum ada satu program pun yang terwujud. Tentu akan ada pembelaan bahwa tidak mungkin program bisa dilaksanakan di tengah pandemi covid 19. Bagi penulis ini ada alasan pembenaran saja.

Pandemi covid 19 berlangsung sejak AP-RB menjadi calon bupati dan calon wakil bupati. Seharusnya sudah memikirkan apa yang akan dikerjakan pada sektor pariwisata bila pandemi covid terus berlanjut. Kebijakan semacam inilah yang ingin diketahui oleh masyarakat.

Sama halnya dengan kebijakan pada sektor pertanian. Apakah karena pandemi covid 19 masyarakat tidak boleh bertani? Apakah karena alasan pandemi covid 19 program untuk sektor pertanian ditiadakan?

Masyarakat ingin mengetahui kebijakan ril seorang Bupati pada sektor pertanian. Penulis sendiri belum melihat kebijakan di sektor pertanian yang baru serta original. Bahkan masyarakat sendiri, hanya mengetahui 1 program pertanian yaitu menanam jahe.

Pada sektor peternakan pun demikian. Bagi penulis, Bupati gagal pada sektor peternakan ini. Pengendalian penyebaran african Swine Fever (ASF) atau demam babi afrika di Kabupaten Ngada gagal total. Banyak masyarakat yang kehilangan ternaknya terutama babi.

Solusi apa yang akan dikeluarkan seorang Bupati ketika banyak masyarakat kehilangan hewan ternak. Sampai saat ini kita belum mendengarkan solusi konkrit untuk mengatasi persoalan ini. Apakah semua kerugian ditanggung oleh masyarakat? atau ada solusi lain dari pemerintah untuk meringankan beban masyarakat?

Satu tahun kepemimpinan AP-RP, belum menunjukkan kinerja kerja yang spektakuler. Masih dalam bayang-bayang alasan pandemi covid-19.  Maka dari itu penulis menggunakan istilah "mandul" untuk menggambarkan program kerja seorang bupati yang tidak terlaksana.

Seorang Bupati adalah policy maker, yang selalu tampil dengan solusi konkrit. Akan selalu punya solusi dalam kondisi apapun, termasuk di masa pandemi covid 19. Sebab, itulah tantangan terbesar kepemimpinan saat ini. Sekian!

Oleh. Eduardus Fromotius Lebe

(Penulis, Konsultan Skripsi dan Dosen)

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun