Semakin banyak peneliti atau ilmuwan di suatu negara seharusnya semakin bagus peradaban suatu bangsa. Jika tidak ekuivalen maka ada yang salah dengan sistem yang dibangun terutama berkaitan dengan dunia riset. Pemerintah mencoba membenahinya melalui BRIN.
Keputusan dan kebijakan yang tepat dan cepat tentu membutuhkan data sebagai acuan yang valid. Melalui BRIN, pemerintah akan dengan mudah mengakses informasi untuk menentukan arah kebijakan yang tepat dan cepat. Itu tidak berarti pemerintah sedang menghilangkan independensi seorang peneliti.
Mengintegrasikan lembaga riset ke dalam BRIN tidak berarti mengkerdilkan sikap ilmiah seorang peneliti. Apalagi menghilangkan independensi seorang peneliti. Justru secara keseluruhan dari tugas maupun fungsi BRIN, memberikan ruang dan perlindungan khusus bagi para peneliti.Â
Akan tetapi kita perlu mengkritisi langkah pemerintah yang mengintegrasikan lembaga riset ke dalam BRIN yang terkesan melalui komunikasi yang baik. Sekilas di media massa banyak pemberitaan yang simpang siur mengenai integrasi lembaga riset ke dalam BRIN.
Pemerintah harus memberikan kepastian akan nasib dari para ilmuwan ataupun peneliti. Bergabung bersama BRIN seharusnya bukan masalah yang berarti. Bekerja sesuai dengan kaidah yang sama, hanya saja berada di lembaga yang berbeda.
BRIN tentu berbeda dengan Kompasiana. Jangan Samakan lembaga BRIN seperti Kompasiana, yang mengarahkan kompasianers untuk menulis tema sesuai yang diarahkan oleh admin Kompasiana. Para ilmuwan tetap bekerja sesuai dengan keahlian yang masing-masing. Jadi, sejauh ilmuwan dapat melakukan tugas sesuai dengan independensi dan kaidah ilmiah maka selama itu pula tidak ada masalah. Sekian!
Oleh. Eduardus Fromotius Lebe
(Penulis, Konsultan Skripsi dan Dosen)
Daftar Bacaan:
Ini Tugas Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN Berdasarkan Perpres
