Oleh. Eduardus Fromotius Lebe
(Penulis, Konsultan Skripsi dan Dosen)
Salah satu syarat menjadi seorang pemimpin seperti presiden, gubernur dan pupati atau walikota adalah sehat jasmani dan rohani. Itulah sebabnya sebelum didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) para calon pemimpin wajib melakukan tes kesehatan. Hal ini ingin membuktikan bahwa calon pemimpin yang terpilih nanti bebas dari penyakit.
Menjadi pemimpin memang tidak mudah. Selain memiliki kemampuan memimpin, kesehatan menjadi faktor utama bagi seseorang dalam memimpin. Beban tugas sebagai pemimpin membutuhkan tenaga dan pikiran yang sehat.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 pasal 7 huruf f menegaskan bahwa calon gubernur bupati dan atau walikota harus "mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter".
Ini erat kaitannya dengan kesehatan dari para calon kepala daerah.  Calon kepala daerah yang akan memimpin harus sehat secara jasmani dan rohani. Itu berarti  calon kepala daerah tidak boleh memiliki riwayat penyakit yang dapat mengganggu kinerja selama memimpin.
Sehat secara jasmani adalah sehat secara fisik dan tidak menderita sakit tertentu. Sedangkan, sehat secara rohani, berarti memiliki isi pikir yang sehat tanpa gangguan psikis atau kejiwaan. Pemimpin tidak hanya sehat secara jasmani namun juga sehat secara rohani.
Memang tidak semua sakit dan penyakit yang diderita dapat mempengaruhi kinerja calon kepala daerah. Selain sebagai syarat pencalonan tes kesehatan bertujuan untuk mengetahui potensi penyakit yang akan diderita oleh calon pemimpin. Sekiranya potensi penyakit tersebut akan cepat teratasi dan mudah ditangani.Â
Alasan dibalik calon pemimpin harus sehat jasmani dan rohani
Syarat calon pemimpin harus sehat jasmani dan rohani tentu memiliki tujuan. Tidak lain dan tidak bukan adalah demi terciptanya pelayanan kepada masyarakat yang baik dan berkualitas. Berikut ini bebarapa alasan mengapa calon pemimpin harus sehat jasmani dan rohani:
1. Akan berkerja di bawah tekanan publik
Ketika menjabat sebagai kepala daerah misalnya, kinerja seseorang akan selalu disorot publik. Bukan hanya kinerja, tutur kata dan  perilaku pemimpin akan selalu dikomentari warga. Pemimpin yang baik harus menerima resiko tersebut dengan bijaksana.
Tekanan yang besar seperti inilah membutuhkan sosok pemimpin yang sehat secara emosional. Tidak mudah terprofokasi oleh suara publik yang terkesan menyudutkan pemimpin. Ini yang diharapkan oleh masyarakat atas calon pemimpin yang akan dipilihnya.
