Oleh. Eduardus Fromotius Lebe
(Penulis, Konsultan Skripsi dan Dosen)
Aksi 212 merupakan salah satu aksi terbesar disepanjang sejarah Indonesia. Aksi 212 dipicu lantaran adanya penistaan agama yang dilakukan oleh gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kala itu. Ahok kala itu dituduh telah melakukan penistaan agama Islam dengan mengutip Surat Al-Maidah.
Pro-kontra terjadi dikalangan masyarakat terutama dikalangan umat Islam. Puncaknya adalah melakukan aksi demonstrasi yang dilakukan pada tanggal 2 Desember 2016 yang sampai saat ini dikenal dengan aksi 212. Aksi ini secara terus menerus dilakukan walaupun Ahok telah di penjara dan sekarang sudah dibebaskan
Aksi ini semacam rutinitas bagi kelompok yang menanamkan diri sebagai alumni 212. Agenda dan tujuan aksi setiap tahun pun berbeda-beda. Kalau di tahun 2016 menuntut Ahok ditetapkan menjadi tersangka karena dianggap telah menistakan Agama Islam, namun tidak dengan tahun-tahun setelahnya. Bahkan aksi ini mengarah pada gerakan untuk menurunkan pemerintah yang sah yaitu presiden Joko Widodo.
Setelah berhasil "memenjarakan" Ahok, kandidat kuat Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, aksi 212 ini pun berkembang menjadi aksi yang kerap memberikan kritik tajam kepada pemerintah. Di tahun 2020, alumni aksi 212 yang terdiri dari anggota FPI, Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama (GNPFU), dan Persaudaraan Alumni (PA) 212 meminta pemerintah untuk menindak tegas berbagai aktivitas pada Pilkada Seretak 2020 yang menimbulkan kerumunan. (selengkapnya dapat dibaca pada sumber 1).
Aksi 212 sering kali bermasalah dengan keamanan terutama polisi yang menjaga keamanan saat berlangsungnya aksi. Aksi 212 tidak hanya berlangsung pada tanggal 2 Desember saja.  Di tahun 2019 misalnya, polisi menetapkan dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) Abdul Basith, beserta sembilan rekannya sebagai tersangka  terkait dugaan rencana kerusuhan di tengah Aksi Mujahid 212 Selamatkan NKRI di Jakarta pada Sabtu, 28 September 2019. Ini memperlihatkan bahwa aksi 212 tidak hanya berlangsung pada tanggal 2 Desember saja. (Selengkapnya dapat dibaca pada sumber 2)
Aksi 212 sepertinya tidak akan berhenti sampai tujuan kelompok ini tercapai. Agendanya cukup jelas yaitu merebut kekuasaan sehingga apa yang mereka inginkan bisa tercapai. Tuntutan yang paling utama adalah menerapkan sistem pemerintahan Kilafa dan hal itu ditolak oleh pemerintah Joko Widodo. Keputusan pemerintah ini sejalan dengan m mayoritas masyarakat, sebab sistem Kilafa ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
Urgensi Reuni Aksi 212
