Varian Omicron SARS-CoV-2 dan Nasib Pendidikan di NTT

Penulis sendiri sebenarnya tidak merasa kuatir dengan pembelajaran online, bila dilaksanakan sebagai mana mestinya. Akan tetapi tidak dengan propinsi NTT yang sama sekali tidak melaksanakan proses pembelajaran selama pandemi covid-19. Walaupun, ada banyak sekolah yang mengklaim mereka sukses melaksanakan pembelajaran online.

Kekeliruan pemahaman antara pembelajaran online dan penugasan online masih menjadi inti persoalan dalam pelaksanaan pembelajaran di NTT. Tentu kita pada titik yang sama kita akan mengatakan lebih baik penugasan online dari pada tidak sama sekali aktivitas pembelajaran. Sebab, penugasan hanya merupakan salah bagian dari proses pembelajaran. 

Ilustrasi pembelajaran online menggunakan aplikasi zoom meeting (sumber: liputan6.com)

Waktu dua tahun pelaksanaan pembelajaran online sebenarnya sudah tidak ada lagi alasan bagi guru atau pemerintah daerah untuk tidak menerapkan pembelajaran online. 

Sekolah tidak bisa bertahan pada status quo pembelajaran yang tidak efektif. Sembari memberikan alasan kurangnya jaringan internet, pulsa data yang minim, elektrifikasi yang kurang memadai dan sebagainya. 

Waktu dua tahun terakhir ini memberikan kesempatan kepada guru untuk beradaptasi dengan pembelajaran online dan pihak sekola menginventarisasi potensi kendala serta langkah strategis apa yang akan diambil.

Pendidikan di NTT seperti kehilangan arah selama penerapan pembelajaran online. Pemerintah daerah sepertinya lepas tangan dengan pendidikan di NTT. Masih mengharapkan solusi dari pemerintah pusat tanpa ada solusi konkrit dari pemerintah daerah. Padahal yang lebih tahu kendala penerapan pembelajaran online adalah pemerintah daerah. 

Seharusnya, pemerintah daerah punya solusi sendiri dalam mengatasi kendala pembela online. Dengan kata lain, pemerintah daerah mengkolaborasikan dengan kebijakan pusat untuk mengatasi kendala pembelajaran online.

Jika pemerintah pusat menerapkan kembali PPKM akibat varian Omicron, proses pembelajaran online di NTT akan tetap sama. Hanya mengirimkan materi kepada siswa, siswa disuruh membaca, mengerjakan tugas lalu mengirim kembali tugas yang di kerjakan tersebut ke guru. Proses pembelajaran online hanya seputar aktivitas yang membosankan tersebut.

Belum ada tanda-tanda Pemda mengeluarkan kebijakan politik starategi dalam rangka mengatasi kendala pembelajaran online. Memberikan bantuan berupa pulsa misalnya, atau meningkatkan kualitas guru dalam proses pembelajaran online melalui pelatihan berkala. Ini penting dilakukan dalam rangka mengantisipasi pemberlakuan kembali pembelajaran online akibat penyebaran varian Omicron.

Beberapa solusi konkrit yang sekiranya dapat digunakan oleh pemerintah daerah NTT dalam mengantisipasi penerapan kembali PPKM akibat varian baru.

1. Memberikan bantuan pulsa kepada siswa dan guru

2. Memastikan jaringan listrik di berbagai pelosok NTT

3. Menerapkan pembelajaran tatap muka dengan pendekatan wilayah untuk daerah yang tidak memiliki jaringan internet. (Khusus daerah yang terisolir dengan mobilitas dari luar wilayah yang rendah)

4. Mengeluarkan kebijakan untuk menentukan batas tertinggi biaya sekolah baik swasta maupun negeri sesuai dengan kemampuan orang tua selama masa pandemi covid-19.

5. Memberikan pelatihan kepada guru mengenai pembelajaran daring. 

Sumber bacaan: