Inilah Jayapura, Pace!

Seorang sahabat yang sudah sewindu bermukim di kota Jayapura, sebut saja namanya Iting, mengoreksi saya perihal posisi bandara udara Sentani. Menurut saya, setahu saya bandar udara Sentani adalah masih di wilayah Sentani dan sering dianggap sebagai bandara kota Jayapura. 

Menurut Iting, bandara Sentani memang bukan kepunyaan kota Jayapura namun berada di kabupaten Jayapura dan Sentani termasuk wilayah distrik kabupaten Jayapura, berjarak sekitar 24 kilometer atau waktu tempuh dari bandara ke kota sekitar 45-60 menit dengan mobil. Hal yang unik dari bandara Sentani adalah jadwal buka gerbang atau operasionalnya adalah jam 06.00 pagi, sehingga toleransi check-in 2 jam sebelum keberangkatan untuk maskapai bergambar singa yang terbang pas pukul 06.15 pagi menuju Merauke bisa diabaikan, begitu juga dengan maskapai berlogo tiga-vektor yang terbang pas pukul 06.00 pagi menuju Serui. 

Keduanya bisa langsung telat check-in dan langsung naik pesawat. Ini hanya berlaku penerbangan pagi sebelum jam 06.00 di Bandara Sentani, Jayapura. Saya sendiri harus antri mengular sejak pukul 05.30 untuk terbang dengan maskapai burung biru menuju Jakarta yang terbang pukul 07.20 WIT menunggu gerbang buka pukul 06.00 WIT, mengingat kebiasaan datang awal di bandara Soekarno- Hatta, Tangerang. Tak laku di Jayapura... hehehe.

Suasana Bandara Sentani sebelum buka pukul 06.00 pagi (Dokumentasi Pribadi)

Saya berkunjung ke kota Jayapura sekitar 3 hari sebelum Festival Danau Sentani yang digelar mulai 19 Juni 2017. Ini kali kedua berkunjung ke kota Jayapura. Baik bandara Sentani maupun penampakan sepanjang jalan hingga ke jantung kota Jayapura, tidak banyak perubahan yang mencolok sejak kunjungan pertama saya pada tahun 2013 yang lalu. Biaya hidup yang relatif tinggi, listrik masih sering byar-pet, muntahan pinang masih marak ditemukan di tong sampah, masih ada istilah orang gunung dan orang pantai, dan bangun dulu bayar kemudian.

Biaya Hidup Kota Jayapura

Hanya satu yang berubah, harga bensin kini setara murahnya dengan di pulau Jawa artinya kebijakan presiden Jokowi satu harga BBM di Papua nyata namun ini tidak serta merta merubah tingginya biaya hidup di Jayapura. Untuk perantau dari pulau Jawa, biaya kontrak rumah di kota Jayapura paling murah sekitar Rp 1,500,000 per bulan untuk ukuran kamar 2 x 3 meter. Biaya makan nasi dan lauk seadanya dan minum seadanya paling murah sekitar Rp 40,000 hingga Rp 50,000 sekali makan. 

Tarif taksi atau angkutan umum meskipun harga BBM sama dengan Pulau Jawa, masih sama seperti harga BBM tinggi mulai kisaran Rp 5,000 - Rp 10,000 per trip untuk jarak yang pendek. Untuk dalam wilayah kota Jayapura, kerap naik dua hingga tiga kali taksi angkot adalah hal yang lumrah. Untuk konsumsi dan pengeluaran serta hal lainnya di laman Badan Pusat Stistik Jayapura tidak ada data terkini, hanya ada laporana kinerja tahun 2014 (https://jayapurakab.bps.go.id/websiteV2/fileMenu/Lakin-2014.pdf ). Tidak ada referensi yang bisa saya jadikan patokan untuk saat ini, hanya temuan di lapangan belaka.

Taxi Papua bercat hijau melintas depan stasiun pembangkit listrik Yarmokh kota Jayapura (Dokumentasi Pribadi)

Listrik Byar-Pet

Listrik di kota Jayapura masih bisa saya rasakan byar-pet. Instalasi diesel genset untuk tempat umum seperti Mal Jayapura ataupun Hotel Aston menjadi prioritas utama. 

Pada jam operasional mal saja, sejak saya menyantap makan siang pukul 11.00 dan bersantai hingga pukul 14.00 dapat saya hitung kedap-kedip lampu berganti antara listrik PLN dan genset Mal Jayapura mencapai 6 (enam) kali. Untuk masyarakat umum, yang kurang mampu membeli genset dan BBM, hanya pasrah dalam kegelapan dan kegalauan.

Muntahan Pinang

Hampir di setiap tempat umum maupun di toilet, kerap terpampang stiker untuk membuang muntahan pinang di tong sampah supaya bersih. Sedangkan di toilet, dilarang untuk membuang muntahan pinang di closet sama halnya dengan larangan membuang pembalut wanita. Bercak merah kejinggaan marak kita jumpai di pinggiran tong sampah akibat muntahan pinang yang sulit dibersihkan entah itu bandara maupun di pusat perbelanjaan. 

Marka dilarang muntahan pinang di area bandara Sentani (sumber: informasibandara.org)

Orang Gunung vs Orang Pantai

Konon kabarnya kekuasaan sesungguhnya tanah Papua dipegang oleh orang gunung namun hal ini tidak sepenuhnya di-amini oleh sebagian masyarakat Papua yang berdiam di sepanjang pesisir pantai laut atau sungai yang dikenal sebagai orang pantai. Namun yang nampak oleh keadaan saat ini cenderung bilamana yang menjabat kekuasaan adalah keturunan orang gunung maka jajaran pemerintah atau penguasa di tingkat bawah juga orang gunung. 

Gubernur Papua saat ini yakni Bapak Lukas Enembe, dikabarkan adalah keturunan orang gunung, lahir di daerah pegunungan Tolikara. Sebelumnya pada zaman Presiden Soeharto, Gubernur Irian Jaya berada di tangan Bapak Barnabas Suebu yang konon adalah keturunan orang pantai, lahir di Sentani. 

Stigma orang gunung dan orang pantai ini kerap kali dijadikan alat untuk memecah kebersamaan di tanah Papua hanya untuk mengejar kekuasaan atas nama golongan tertentu. Tentunya hal ini sudah saatnya digerus untuk keberlangsungan kesejahteraan semua masyarakat Papua.

Budaya orang Papua Pantai di Festival Danau Sentani (sumber: indonesiatravelguides.com)

Foto suku Mei di Pegunungan Paniai (sumber: beautifulcendrawasih.blogspot.co.id)

Bangun Dulu, Bayar Kemudian

Kabarnya ada pasar ternama di kota Jayapura namanya Pasar Mama-mama. Pasar Mama-mama ini awalnya adalah sekumpulan pedagang yang membuka lapak dagangan di pinggir jalan yang mayoritas adalah ibu-ibu yang menjual kebutuhan dapur dan buah pinang layaknya pasar kaget. Lambat-laun berkembang dan marak hingga menyebabkan kemacetan jalan. 

Pada akhirnya para pedagang dan kumpulan masyarakat menggagas agar pemerintah menyediakan lahan untuk pasar Mama-Mama. Lokasi yang dipilih adalah depan hotel Aston, yakni lahan bus Damri karena dianggap strategis. Ketika saya menginap di hotel Aston, nampak bangunan menjulang tinggi layaknya gedung perkantoran namun tanpa lahan parkir, masih tersegel rapi dan pagar terkunci rapat dengan baleho raksasa menutupi jendela bertuliskan sponsor gedung dukungan BUMN untuk negeri dan rencana peresmian oleh Presiden Jokowi (tidak sempat saya ambil foto karena gelap).

Spanduk tagihan sebelum ditutup spanduk BUMN (harianpapua.com)

Gedung pasar mama-mama masih kosong melompong. Saya sempat bertanya kepada salah satu masyarakat sekitar perihal pasar Mama-Mama yang tersohor tersebut. Menurutnya, bangunan pasar itu sudah lumayan lama selesai pembangunannya dan Presiden Jokowi memang datang ke pasar tersebut namun dalam rangka meninjau bukan meresmikan karena uang ganti rugi lahan belum selesai dengan pemangku adat setempat. 

Pembangunan mulai dari peletakan batu pertama hingga gedung siap operasi memang lancar namun begitu selesai mulailah berdatangan masyarakat yang mengaku lahan tersebut adalah tanah adat mereka yang mereka miliki dari nenek moyang mereka. Meskipun kabarnya sudah diganti rugi oleh pemerintah dulu namun mereka menganggap itu perjanjian tidak berlaku sekarang, karena itu perjanjian dulu, kakek dan orang tua mereka dahulu. Sekarang generasi sekarang punya hak ganti rugi dengan pemerintah sekarang sesuai ketentuan adat mereka. Boleh bangun dulu, bayar kemudian.

Hal bangun dulu, bayar kemudian memang adab pembangunan yang berlaku di Jayapura. Semua pembangunan menjadi lambat beroperasi karena uang belakang bukan uang muka. Uang belakang ini umumnya ditetapkan sekehendak hati masyarakat adat setempat, jumlahnya bisa ratusan juta hingga milyaran rupiah tergantung negoisasi dan unjuk kuasa. 

Sebagai contoh, kabarnya bila ada perbaikan atau pembangunan jalan aspal di suatu wilayah kota Jayapura katakanlah sepanjang satu kilometer. Awalnya masyarakat menyambut gembira dan tidak ada pungutan liar sama sekali. Tiba pengaspalan jalan selesai dan akan dibuka untuk beroperasi maka dengan sekejap pemangku adat setempat memblokade jalan dan minta dana hak penggunaan tanah adat mereka sebagai jalan, jumlahnya untuk menghidupi puluhan kepala keluarga bisa mencapai ratusan juta bahkan mungkin sama dengan biaya pembangunan jalan tersebut. 

Maka tak heran, dari sekitar ratusan rencana pembangunan infrastruktur di Jayapura, hanya puluhan yang mau diambil dalam lelang oleh kontraktor setempat karena masih dalam kekuasaan mereka, selebihnya bila diambil akan kena biaya siluman uang belakangan tadi.

Boleh dikatakan seperti yang dilontarkan salah seorang masyarakat Jayapura yang saya temui, inilah Jayapura Pace...! Di Jayapura, uang begitu deras mengalir seolah-olah tidak ada artinya atau susah untuk mengendap. 

Saya tersontak kaget karena mirip dengan: Ini Medan Bung...!!! atau SUMUT: Semua Urusan Membutuhkan Uang Tunai..!!!

Beda-beda tipis.

Salam hangat,

Jakarta, 28 Juni 2017

edrol70