Presiden Joko Widodo hari ini melantik para menteri pada posisi baru dan yang sama sekali baru di Istana Negara. Tercatat ada 13 orang yang menduduki jabatan menteri baru, 10 orang wajah baru dan 3 orang wajah lama di posisi baru kementerian dan kepala badan atau wakil menteri.
Tiga Orang PimpinanKementerian/ Badan Wajah Lama
Berbicara tentang 3 (tiga) orang wajah lama adalah yakni Pak Luhut Binsar Panjaitan (mantan Menko Polhukam dan mantan Kepala Staf Presiden) Pak Sofyan Djalil (Mantan Menko Perekonomian dan Mantan Kepala Bappenas) dan Pak Thomas Lembong (Mantan Menteri Perdagangan) sepertinya mereka bertiga bertipe kepemimpinan mengemong atau “caretaker” dimana dinyatakan berhasil menunjukkan kinerjanya di posisi sebelumnya dan menyelaraskan tugas utamanya dengan program kerja Presiden.
Tak pelak ketiga orang menteri ini sekarang mendapat tugas untuk meng-emong di kementerian atau badan yang masih perlu diselaraskan dengan program kerja dan instruksi Presiden,yakni Kementerian Koordinator Kemaritiman kini dipimpin oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan (menggantikan Pak Rizal Ramli), Badan Pertanahan Nasional kini dipimpin oleh Pak Sofyan Djalil (menggantikan Pak Ferry Mursidan Baldan), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kini dipimpin oleh Pak Thomas Lembong (menggantikan Pak Franky Sibarani, yang kini diangkat menjadi Wakil Menteri Perindustrian).
Dengan pimpinan Pak Luhut Binsar Panjaitan, secara tegas menunjukkan keseriusan Presiden Joko Widodo mempercepat pembangunan pariwisata kemaritiman khususnya yang sedang digarap yaitu Danau Toba, yang lebih faham karakter orang Batak Toba dan berpengalaman sebagai komandan lapangan yang mampu mengatasi konflik secara elegan tidak hanya kawasan perairan Danau Toba tapi juga konflik perairan di Laut China Selatan dan perbatasan perairan Australia yang rawan konflik nelayan Indonesia dan armada laut asing. Kiranya dengan pimpinan menteri koordinator yang baru, Negara Indonesia bisa mengibarkan diri jadi Negara Maritim yang disegani, selaras dengan nawacita Presiden Jokowi.
Dengan tangan dingin Pak Sofyan Djalil diharapkan oleh Presiden dapat menerapkan sistem yang efisien dan akuntibel serta transparan dalam ranah pertanahan nasional. Sebagaimana diketahui, proyek-proyek infrastruktur kerap terkendala pada pembebasan lahan masyarakat atau tanah adat. Badan Pertanahan Nasional kemungkinan besar dapat menjadi sumber informasi dan tenaga teknis menyelesaikan isu pembebasan lahan untuk kepentingan nasional atau proyek Indonesia Sentris.
Proyek infrastruktur yang marak dalam era Presiden Joko Widodo perlu dibantu dengan keringkasan dan kecepatan hal perizinan dan fleksibelitas aturan main dimana berlimpahnya investor asing mendirikan perusahaan patungan di Indonesia dan juga dana segar akibat efek tax amnesty sudah tentu akan menciptakan iklim usaha kondusif dan penanaman modal asing di Indonesia. Tentunya dengan koneksi Pak Thomas Lembong di komunitas para banker dan eksekutif ekuitas privat, pria lulusan universitas terbaik di AS, Harvard University ini mampu mendongkrak sektor ekuitas ke ranah yang membumi dan memasyarakat sehingga pertumbuhan perekonomian Indonesia menjadi signifikan manfaat positifnya.
Sepuluh Orang PimpinanKementerian/Badan Wajah Baru
Dari kalangan teknokrat atau professional yang berwajah baru dalam kementerian era Presiden Jokowi tercatat ada 5 orang dari total 10 orang menteri atau kepala badan atau wakil menteri baru, yakni:
1. Pak Budi Karya Sumadi (mantan Direktur Utama Angkasa Pura II alias mantan anak buah era Menteri Ignasius Jonan), menggantikan boss besarnya, Pak Ignasius Jonan,Menteri Perhubungan. Portofolio kerja beliau lebih cenderung pada menggarap proyek properti di Jakarta Kemampuan beliau dalam dunia perhubungan masih belum kelihatan, sepertinya penempatan beliau untuk jawaban pemerintah dalam meredam konflik memanas kementerian dengan salah satu maskapai swasta dengan asset daninventaris pesawat terbang terbesar di Indonesia.
2. Pak Archandra Tahar menggantikan Pak Sudirman Said, memimpin Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pemikirannya dan pengalamannya dalam mengelola manajemen gas dan minyak bumi diharapkan dapat memberikan kontribusi positi fbagi pemerintah
