Sejak kapan Dewan Pers jadi lembaga negara yang mengurusi perijinan media massa dengan istilah baru "Terdaftar".
Sejak kapan Dewan Pers mengurusi bisnis atau eksistensi media online yang keberadaan media online ada dalam ranah pengaturan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan lembaga Dewan Pers tidak pernah ada dan dicantumkan dalam pasal undang-undang tersebut ?
Apa dasar hukumnya Dewan Pers menyatakan media itu "Terdaftar" ? Mungkin kedepan akan ada status "Diakui" atau "Disamakan" mirip status lembaga pendidikan.
Apakah ada Undang-Undang yang mengatur secara tersirat bahwa ijin media wajib "Terdaftar" di Dewan Pers?
Jika muncul kasus subyek hukum yang merasa difitnah oleh media kemudian mengadukan dan mempidanakan media Online dengan menggunakan UU ITE, apakah UU ITE mencantumkan Dewan Pers dan apakah Dewan Pers bisa melindungi media tersebut dari jeratan hukum ITE? Karena percepatan revolusi teknologi informasi demikian cepatnya dan hukum kita telat mengaturnya.
Sejak kapan Dewan Pers jadi "Departemen Penerangan" gaya baru. Siapa yang menjustifikasi?
Jika kemudian isu "Media yang Terdaftar" di Dewan Pers ini dijadikan acuan atau pedoman institusi atau lembaga pemerintah untuk menerima media tersebut dan men'cuekin" media yang tidak terdaftar di Dewan Pers, kita akan kembali ke era Orba.
Dimana media dipasung dengan dalih "Terdaftar". Sebuah cara atau bentuk lain dari "SIUPP" di era Orba untuk memasung kebebasan media berekspresi. Hanya saja "pembatasan" media ini merupakan produk dari Dewan Pers yang sebenarnya secara hukum lemah.
Kacau hukum di negara ini kalau Dewan Pers tiba-tiba ikut mengatur bisnis media dengan dalih "Terdaftar" untuk menciptakan "SIUPP" gara baru di era digitalisasi. Bagaimana dengan info2 di FB dan medsos oleh jurnalis2 relawan dan dadakan yang infonya lebih cepat dan dibaca ribuan orang?
Apakah Dewan Pers juga akan mengatur munculnya jurnalis relawan (citizen journalis)?
Jurnalis dadakan dan relawan di medsos bekerja atas dasar suka rela, tidak menerima bayaran atau upah UMR. Jurnalis yang tidak punya kepentingan apapun kecuali memberikan informasi ke publik melalui FB, twiter, instagram atau apapun produk media sosial.
