Kalau sudah begitu kenapa mesti capek berkampanye. Karena niatnya sudah tidak baik. Tidak ada pendidikan politik sama sekali. Rakyat hanya jadi obyek. Niat mayoritas para caleg adalah meraih kursi, jabatan dan kenikmatan sebagai penguasa.
Daripada buang-buang duit beriklan di media lebih baik uangnya dipakai jual beli suara. Bisa jadi untuk menutupi rasa malu tampil di media. Karena sebagian besar caleg kualitasnya memang rendah. Mereka dipilih partai bukan karena punya kapasitas politik tapi karena punya modal dan kedekatan dengan pengurus. Lebih banyak karena dinasti politik.
Sungguh ironis dan memprihatinkan sekali. Saya baru sadar kenapa mereka enggan mengeluarkan dana untuk kampanye.
Solusi menghindari kongkalikong antara caleg dengan petugas KPPS.
1. Pergunakan database online yang akurat
Usahakan di lokasi TPS dilengkapi komputer online by internet sehingga data perolehan suara selain dihitung secara manual juga dikirimkan secara elektronik. Hal ini agar mempermudah audit suara oleh konsultan penghitungan suara dari akuntan dan datanya bisa cepat terkirim secara akurat,
2. Pengawas Pemilu jangan sekedar melihat dan mengawasi. Jika ada petugas KPPS, PPS dan PPK tertangkap basah memanipulasi suara atau mengadakan pertemuan dengan timses caleg dan ada bukti sedang transaksi jual beli suara, segera ditangkap dan diserahkan ke polisi/ Gakimdu seperti yang dilakukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)
3.Perkuat relawan, saksi dan lembaga pemantau Pemilu untuk memastikan Pemilu jujur, adil dan transparan.
Selamat bekerja buat tim Badan Pengawas Pemilu. Semoga teman-teman di Bawaslu mampu meminimalisir praktek jual beli suara baik di level masyarakat calon pemilih maupun di tingkatan oknum petugas Pemilihan Umum. Karena hanya Pemilu yang jujur dan adil akan menghasilkan wakil rakyat yang jujur dan adil juga dikemudian hari saat menjabat.
Karena wakil rakyat tersebut dilahirkan dari hasil demokrasi langsung dimana rakyat memang mengenal dia dan dia memiliki kontribusi yang besar buat warga.
