Rapat pleno DPP Partai Golkar yang digelar di kantornya kawasan Slipi Jakarta Barat ricuh. Puluhan massa dari dua kubu yang sama-sama kader Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) saling dibenturkan. Kubu AMPG Pro Yoris vs kubu AMPG Pro Ical. Mereka bentrok dan saling menampilkan aksi kekerasan. Suasana tidak kondusif juga menjalar ke suasana rapat Pleno.
Sesama pengurus saling berebut untuk memimpin rapat. Kubu tujuh calon ketua umum berusaha tetap menggelar rapat sementara kubu Ical ingin menghentikan rapat karena posisinya tidak menguntungkan. Kekisruhan yang terjadi di tubuh Partai Golkar ini dipicu ambisi Aburizal Bakrie dan kubunya, demi melanggengkan kembali kekuasaan.
Sebagian besar elit dan kader partai warisan Orde Baru ini melihat Ical terlalu protektif jelang Munas. Sehingga seringkali terlalu memaksakan kehendak kepada pengurus DPP lain yang tidak sepaham dengan dia. Yang akhirnya memunculkan perlawanan.
Ical dan kubunya bermanuver sejak dari rapat pleno persiapan pembentukan panitia Munas. Dimana Ical hanya melibatkan orang-orangnya. Menunjuk Nurdin Halid sebagai Ketua Steering Comitte.
Manuver berikutnya menetapkan Munas Januari 2015. Kemudian dipercepat pada 30 Nopember 2014. Menetapkan secara sepihak putusan menyangkut Munas dalam Rapimnas yang dikuasai orang-orangnya. Terakhir, mendikte rapat pleno yang semua materi dan aturan Munas sudah direkayasa agenda settingnya tanpa mau memperdulikan suara pengurus lain.
Cara berpolitik yang tidak demokratis ini langsung menimbulkan perlawanan dari sejumlah tokoh Golkar. Agung Laksono, Agus Gumiwang Kartasasmita, Priyo Budi Santoso, Yorris Raweyai dan beberapa pengurus DPP Golkar bersatu memotori gerakan Golkar adil untuk membendung ambisi Ical.
Hingga poros muda partai Golkar juga mengancam akan menggelar Munas tandingan jika Ical tidak adil dalam menyikapi perubahan di Golkar.
Di internal Golkar sendiri memang banyak muncul ketidakpuasan dari elit hingga kader di daerah. Diantaranya, Ical dinilai gagal mengantar Golkar meraih kemenangan di Pemilu 2014. Kedua Ical juga tidak berhasil membawa Golkar masuk jajaran pemerintahan Jokowi-JK. Padahal JK adalah salah satu kader Golkar.
Sudah menjadi tradisi, jika partai berlambang pohon beringin ini identik dengan partai penguasa. Dalam sejarah belum pernah Golkar menjadi partai oposisi. Karena jika menjadi partai diluar pemerintah kerugiannya akan sangat besar menyangkut masa depan partai.
Kegagalan demi kegagalan inilah yang konon kabarnya akan mengganjal Ical untuk maju kembali sebagai ketua Umum. Sumber di DPP mengungkapkan, kemungkinan besar laporan pertanggungjawaban Ical sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar tidak akan diterima peserta Munas.
Jika hal ini terjadi maka pupus sudah harapan Ical untuk maju sebagai Ketua Umum. Mengingat salah satu syarat untuk maju kembali sebagai ketua umum, laporan pertanggungjawaban Ical sebagai ketum periode sebelumnya diterima peserta Munas.
