Cukup menarik mencermati perkembangan pencalonan BG sebagai calon Kapolri oleh Presiden Jokowi. Hingga muncul penetapan BG sebagai tersangka oleh KPK secara mengejutkan dan mendadak.
Apalagi sikap netralitas Kapolri Jenderal Sutarman dalam menyikapi kasus ini. Beda dengan Polri dulu yang secara berlebihan membela anggotanya Komjen Susno Duadji saat ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Kali ini Jenderal Sutarman lebih bijak dan cerdas dalam bersikap menghadapi masalah yang mendera anak buahnya.
Kasus ini seharusnya menjadi pengalaman penting Presiden Jokowi dalam menetapkan calon pejabat ke depan. Yakni konsistensi dan komitmen dalam menjaga integritas. Jika dalam memilih calon menteri, pak Jokowi sudah "on the track" dengan melibatkan KPK dan PPATK untuk melihat jejak rekam calon pembantunya, demikian pula dalam memilih calon Kapolri, Calon Ka BIN dan seterusnya hingga level direksi BUMN dan pejabat eselon dua hingga satu.
Jangan hanya diawal pemerintahan saja menunjukkan kepada publik bahwa Jokowi akan membangun manajemen yang bersih. Namun komitmen itu harus dilakukan selama 5 tahun memerintah. Hindari intervensi dan like or dislike.
Termasuk dalam hal pencalonan Kapolri. Jokowi perlu mendiskusikan regenerasi di Polri ini bersama Kapolri Jenderal Sutarman. Sehingga Jokowi bisa menghormati institusi Polri yang kini sedang dipimpin Jenderal Sutarman. Minimal jika Jokowi meminta saran dan masukan dari Kapolri, maka dukungan lembaga ini akan sangat besar terhadap kandidat yang akan membantu Presiden dalam kerangka keamanan dalam negeri.
Menurut hemat saya pencalonan Kapolri adalah wilayah yang cukup sensitif. Karena menyangkut jenjang karir dan prestasi. Termasuk bagaimana meredam rivalitas yang memang tidak tampak secara kasat mata di publik. Tanpa mengecilkan dinamika para jenderal berprestasi yang juga bermimpi ingin bisa memimpin institusi Polri untuk melakukan perubahan ke arah lebih baik. Sehingga Presiden harus lebih berhati-hati dalam menseleksi pilihannya.
Faktor menyerap saran dan masukan pimpinan Polri menjadi salah satu cara mendapatkan calon yang terbaik. Biasanya pak Jokowi suka "blusukan". Nah, saran saya, cobalah sebelum menetapkan calon Kapolri serap dulu situasi di tubuh Polri dengan cara blusukan dan mendengar aspirasi dan dinamikanya.
Kemudian uji publik. Bagaimana tanggapan publik menerima sosok yang menjadi kandidat. Sehingga alangkah lebih eloknya, jika presiden mengajukan lebih dari satu nama agar memberikan ruang kepada publik untuk ikut berpartisipasi.
Karena bagaimanapun institusi Polri sudah menjadi milik rakyat. Harapan publik terhadap Kapolri baru sangat besar dalam melanjutkan reformasi di tubuh Polri yang sudah dijalankan para Kapolri sebelumnya.
Menjadikan sosok polisi yang profesional melayani, mengayomi dan melindungi tanpa mendiskriminasi berdasarkan kekuasaan, kedekatan, politik dan materi.
* Wartawan