Perilaku siswa yang menjadi fokus perhatian pada kurikulum merdeka ini yakni kekerasan seksual, perundungan/kekerasan, dan intoleransi. Sungguh ini fokus yang sangat bagus, dengan dibentuknya TPPK ( Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan) pada tahun 2023. Namun perlu pelatihan dan pendampingan yang lebih komprehensif untuk mengaplikasikan Peraturan ini agar lebih efektif. Karena sesuai sambutan Presiden Joko Widodo pada Kongres PGRI pada 2024 mengatakan jadikan sekolah menjadi tempat aman,dan menyenangkan bagi seluruh siswa (safe house).
Perubahan Kurikulum
Tentunya perubahan kurikulum adalah sebuah keniscayaan yang harus dihadapi semua insan pendidikan. Guru pun sudah berkali-kali menghadapi pergantian kurikulum ini sehingga menjadi seakan-akan kebal terhadap setiap perubahan. Sehingga tagline ganti menteri ganti kurikulum menjadi akrab di dunia guru yang efeknya ganti kurikulum tetap tidak ada perubahan yg signifikan hanya berbicara  administrasi dan nomenklatur saja yang bertransformasi.
Tekanan guru untuk mengisi administrasi pun sekarang bertambah baik dari Kemdikbudristek melalui PMM dan Pemerintah Daerah melalui E-Dialog (Kalimantan Selatan). Akhirnya yang ada dipikiran para guru adalah mengenai kewajiban mengisi administrasi setiap bulannya. Bahkan untuk demi PMM pun rela memulangkan siswa untuk mengerjakan aksi nyatanya tersebut. Saran untuk kedepannya jika hal ini menjadi kurikulum nasional, perlu adanya rembuk antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk hal yang bersifat administrasi, jangan bebankan guru dengan hal yang tidak subtansial. Mengutip pernyataan Bapak Doni Koesoma , berikanlah guru kemandirian dan kebebasan!
Penulis pun mendengar pernyataan dari Bapak Imam Z.Haeri, S.Pd di chanel Youtube Suyanto.id mengatakan bahwa para guru rela menggunakan waktu belajar dengan siswa untuk melaksanakan kegiatan PMM, bahkan begadang untuk memenuhi tugas ini. Padahal kita mengetahui guru memiliki keluarga yang juga harus diperhatikan. Lebih lengkapnya silahkan melihat di channel ini.
Kesimpulan
Jikalau ada perubahan kurikulum, fasilitasilah guru dengan pelatihan yang bukan sedekar formalitas. Berikan setiap satuan pendidikan pendamping yang memahami esensi kurikulum tersebut. Agar tidak terjadi miskonsepsi. Ajak para akademisi untuk merumuskan kurikulum tersebut. Dengar aspirasi guru yang ada dilapangan bukan hanya untuk dikontenkan semata. Penulis sungguh menyayangkan bapak Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim tidak hadir di acara Kongres PGRI untuk mendengar keluh kesah guru, dan mengacungi jempol kepada Bapak Presiden walaupun tugas yang padat tetapi masih mau ikut hadir memberi sambutan dan mendengar keluh kesah guru yang disampaikan oleh ketua umum PB PGRI. Jangan jadikan guru sebagai objek politik semata, namun dengan sungguh-sungguh membawa kapal pendidikan kita ini ke tempat yang mulia dan sebagai pusat peradaban ideal bagi masyarakat Indonesia.
Mari ajak duduk semua pihak terkait untuk pendidikan emas. Seperti perkataan Dr. KH Quraish Shihab di acara Dialog Kebangsaan " Merawat Ukhuwah Kebangsaan menjaga Persatuan Indonesia bahwa "ukhuwah (persatuan) itu lebih penting. Dengarkan semua pihak lalu putuskanlah. Gus Baha  pun ikut mengomentari mengenai perihal ukhuwah bahwa selesaikan setiap permasalahan dengan mengajak berpikir dan duduk bersama. Mari jadikan kurikulum nasional sebagai inspirasi emas untuk pendidikan bukan sebagai tumpukan administrasi.
