Kronologi Kudeta Demokrat, Cermin Penolakan AHY?

SUDAH sepekan jagat politik dibuat riuh atas isu aksi kudeta terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Pertemuan yang disebut sebagai perancangan kudeta pada 27 Januari 2021, yang dimulai pukul 9 malam, di lantai 28 Hotel Aston Rasuna, Jakarta telah dibeberkan.

Mantan Wakil Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat Darmizal mengakui sebagai aktor pertemuan dengan beberapa Ketua DPC Partai Demokrat (PD) Kalimantan Selatan. Ia bersama anggota DPR dari PD Jhoni Allen sebagai perancang pertemuan itu.

Para kader PD daerah itu sempat dijanjikan bantuan bencana lewat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Namun, dalam pertemuan dikagetkan dengan kehadiran eks Bendahara Umum PD Nazaruddin. Baru kemudian muncul Moeldoko. Pembicaraan pun bukan sekadar ngopi, tetapi juga soal PD di bawah AHY.

Darmizal memang sudah akrab dengan Moeldoko sejak 1996. Pada 2019 bahkan mendirikan relawan Jokowi alias Rejo. Darmizal pula yang meyakinkan bahwa Nazarudin merupakan sosok yang baik dan sudah berubah. Meskipun, hal itu membuat keraguan dari kader DPC PD dari daerah karena masa lalu terpidana kasus korupsi wisma atlet itu.

PD menuding pertemuan tersebut sebagai upaya ambil alih alias kudeta. Disebutkan ada tawaran Rp 100 juta. Ada janji uang muka Rp 25 juta jika bersedia meneken ikut dalam Kongres Luar Biasa (KLB).

Darmizal membantah ada upaya kudeta atau pun pembagian uang. Ia juga menekankan bahwa tidak ada uang sepeser pun dari kantong Moeldoko. Meski demikian, ia menegaskan bahwa langkah politik tersebut sebagai hal yang sah.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat pun memungkinkan diselenggarakan KLB jika disutejui 2/3 DPC. Meskipun juga mensyaratkan persetujuan Ketua Majelis Tinggi Partai yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pengakuan dari kader daerah daerah dalam pertemuan ini  telah dibuat dalam berita acara pemeriksaan oleh DPP PD. Pertemuan itu menjadi bukti adanya upaya intervensi dari non-pengurus dan pihak luar dalam dinamika politik di internal PD.

Keterlibatan Moeldoko itu pula yang membuat kemarahan PD pada akhir Januari 2021 lalu. Rapat DPP PD dan SBY di Cikeas dengan diawali sarapan bubur cianjur memutuskan bahwa intervensi tersebut tidak bisa diterima. Apalagi, pihak perancang 'kudeta' menyebutkan nama 'pak lurah' atau Presiden Joko Widodo.

Ngamuknya PD tercermin dari tudingan para pengurus DPP PD terhadap banyak sosok yang terlibat dalam kudeta. Meski kemudian berujung permintaan maaf, misalnya, kepada Mac Sopacua. Demikian pula Marzuki Alie yang balik marah karena dituding bagian dari kudeta. Jokowi yang ikut diseret dalam isu ini menunjukkan ketikdaksukaannya dengan enggan membalas surat yang AHY kirimkan.

Kecamuk politik di internal PD sehingga mengaitkan pihak eksternal sebenarnya cermin kekecewaan terhadap kepemimpinan AHY. Itu tercermin dari keluhan pengurus DPC atau pun DPD. Kekecewaan berakar sejak AHY secara aklamasi atas arahan SBY ditetapkan sebagai ketum.