PNS Tidak Lapor SPT, Potong Pajaknya!
Selama ini, PNS digaji dari uang pajak dan potongan pajak terutang mendapatkan fasilitas Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk penghasilan non final. Adapun yang PPh Final ditanggung sendiri oleh PNS yang bersangkutan. Namun demikian, masih banyak PNS yang tampak tidak peduli dengan pajak. Hal ini tampak dari banyaknya PNS yang tidak lapor SPT, bahkan masa bodoh dan menyerahkan urusan SPT nya kepada para bendahara gaji di kantornya. Kondisi ini sangat disayangkan, dan menimbulkan kecemburuan masyarakat.
Beberapa wajib pajak, menyampaikan bahwa perlakuan kepada PNS dan UMKM berbeda. Terutama dalam hal, pemanfaatan fasilitas DTP, padahal seharusnya sama (equal treatment). Jika UMKM, untuk mendapatkan insentif DTP, harus lapor realisasi terlebih dahulu. Adapun PNS, otomatis mendapatkan fasilitas DTP, tanpa harus lapor terlebih dahulu, bahkan sekiranya PNS tidak lapor pun, tetap mendapatkan fasilitas DTP.
Perbedaan perlakuan ini, selain tidak sesuai dengan prinsip equal treatment, juga menyebabkan PNS malas lapor SPT nya. PNS merasa nyaman, sekalipun SPT tidak dilaporkan, karena SPT tidak dilaporkan pun tidak ada sanksi. Sekiranya ada ancaman sanksi denda, itupun jika diterbitkan STP.
Oleh karena itu, beberapa masyarakat mengusulkan agar PNS juga sama dengan UMKM dalam hal pemanfaatan fasilitas DTP. Caranya, fasilitas DTP diperoleh jika PNS lapor SPTnya. Kalau mereka tidak lapor SPT, maka tidak berhak fasilitas DTP, artinya dipotong pajaknya. Apabila hal ini diterapkan, akan berdampak lebih luas termasuk pengungkapan seluruh harta kekayaannya, dan equalisasi dengan LHKPN.
Kesimpulannya adalah sebaiknya fasilitas DTP diberikan setelah PNS lapor SPT nya. Hal ini dilakukan, karena selain equal treatment, juga akan memaksa PNS untuk lapor SPTnya. PNS diyakini akan semangat lapor SPT Tahunan jika PPh teturang, misalnya satu juta, ditanggung pemerintah, dibanding harus membayar tahun depannya melalui mekanisme pemotongan.
Tulisan ini adalah pemikiran pribadi.
