Setiap hari kemacetan lalu lintas semakin parah, terutama di ibu kota negara. Sang presiden dan gubernur punpusing mengatasinya. Sampai-sampai keluar ide yang aneh-aneh, antara lain mengatur jam masuk kantor dan sekolah, membatasi sepeda motor atau mobil berdasarkan plat nomor ganjil genap atau warna mobil. Cara-cara di atas sulit dilaksanakan dan diragukan efektifitasnya. Ada lagi ide yang lebih mahal yaitu membuat monorail. Tetapi ide ini tampaknya lebih sulit lagi.
Saat ini kemacetan dan kesemrawutan lalu-lintas tidak hanya jadi masalah bagi ibu kota provinsi atau kota administratif saja, tetapi sudah merambah ke kota kabupaten atau bahkan kecamatan. Hal ini tidak lepas dari pertambahan jumlah kendaraan bermotor yang sangat cepat, tetapi dilain pihak tidak diikuti oleh peningkatan luas dan panjang jalan. Nampaknya perencanaan tata ruang di Indonesia masih sangat tertinggal dari negara-negara lain. Di banyak negara jalan-jalan sudah disiapkan untuk mengantisipasi peningkatan kemakmuran penduduknya. Terlihat di sana jalan di lingkungan perumahanpun sangat lebar. Pemerintah Indonesia tampaknya belum siap untuk menjadi negara maju. Di Negara maju, hampir setiap orang memiliki mobil, karena sepeda motor sebenarnya memang tidak layak sebagai sarana transportasi, karena tingkat resiko terjadinya kecelakaan sangat tinggi. Selain itu keamanan bagi pengendaranya sangat rendah. Hal ini dibuktikan dengan data kecelakaan lalu-lintas dan jumlah korbannya yang didominasi oleh sepeda motor
Meskipun demikian, sekarang ini sepeda motor adalah sarana transportasi favorit di Indonesia. Memang penduduk Indonesia baru mampu membeli sepeda motor. Selain itu, cara memperolehnya yang relative ringan, dengan uang 500 ribu rupiah saja bisa membawa pulang sepeda motor model terbaru. Sepeda motor memang sedang benar-benar booming. Hampir setiap anggota keluarga punya sepeda motor sendiri-sendiri. Jalanan di ibu kota negara sekarangpun dikuasai oleh sepeda motor, bahkan sampai ke pedesaan, setiap pagi sepeda motor tumbek blek di jalanan.
Akibatnya, tentu saja kesemrawutan lalu lintas yang parah. Hal ini disebabkan oleh karakter sepeda motor yang lincah, pengendaranya bisa seenaknya meliuk kesana-kemari, menelusup di antara mobil-mobil dengan kecepatan tinggi, bahkan menerabas pembatas jalan. Sungguh miris berkendara pada saat pagi atau sore hari. Akibat buruk yang lain adalah meningkatnya konsumsi BBM. Karena sepeda motor adalah peminum premium, maka tentu saja anggaran subsidi membengkak, seperti yang diributkan akhir-akhir ini. Masih ditambah lagi tingkat polusi udara yang tinggi, mengingat tehnologi mesin sepeda motor di Indonesia masih tergolong sederhana sehingga tingkat emisinya relatih belum sesuai standar yang dikehendaki. Yang tak kalah seriusnya adalah perilaku berlalu-lintas yang sangat buruk. Karena karakternya yang lincah tadi, pengendara motor bisa berkendara semaunya. Bahkan anak-anakk sekolah pun sudah belajar tidak tertib, mereka seharusnya belum boleh mengendarai kendaraan karena masih di bawah umur. Tetapi bisa kita lihat setiap hari anak-anak SMP bersepeda motor ria ke sekolah, bahkan anak SD pun ada. Selain jadi alternatif bagi tidak nyamannnya sarana transportasi umum, sepeda motor sudah jadi gaya hidup masyarakat menengah ke bawah. Sangat tidak bijak kalau membatasi jumlah sepeda motor, karena tentu saja akan menghambat pertumbuhan ekonomi.
Untuk mengatasi akibat-akibat buruk di atas, ada cara yang cukup sederhana. Saat ini mobil listrik sedang naik daun, bahkan Dahlan Iskan bersama timnya sudah mengembangkan 4 jenis mobil listrik, yang semuanya masuk kategori mobil pribadi. Tetapi nampaknya mobil listrik pribadi saat ini belum bisa berkembang. Mayoritas penduduk di negri ini masih sulit mempercayai produk dalam negri, apalagi mobil listrik yang masih menghadapi kendala lamanya waktu pengisian batere. Pemerintah bisa menggandeng para innovator mobil listrik dan anak-anak SMK yang telah mampu membuat mobil. Produksi mobil listrik sebaiknya dialihkan ke produksi bus listrik sekolah dan karyawan. Bus listrik sekolah dan karyawan tentu tidak akan mengalami masalah lamanya waktu pengisian batere karena hanya dipakai pagi dan siang atau sore. Selain itu baterenya juga bisa memakai batere konvensional karena besarnya ruang yang tersedia. Pemerintah bisa mewajibkan pemakaian bus karyawan dan bus sekolah listrik ini. Semua kantor pemerintah dan perusahaan diwajibkan untuk menyediakan bus listrik bagi para karyawannya, mobil dan motor dinas juga harus diganti dengan yang bertenaga listrik. Yang paling mudah dikoordinir adalah sekolah. Sungguh aneh, sudah 66 tahun merdeka, sekolah-sekolah di Indonesia tidak punya bus sekolah. Hanya ada satu di dunia ini dimana siswa naik sepeda motor sendiri ke sekolah, ironis sekolah seharusnya menjadi sarana untuk membina kedisiplinan, tapi malah mendorong perilaku berlalu-lintas yang buruk.
Yang juga perlu diperhatikan adalah sistem penerimaan siswa baru, sebaiknya tidak lagi didasarkan pada nilai, tetapi didasarkan pada jarak dari rumah ke sekolah, demi memudahkan antar jemput. Misalnya dibatasi radius berapa kilometer dari sekolah. Hal ini juga untuk mendukung prinsip keadilan bahwa siapapun berhak untuk mendapat fasilitas pendidikan yang layak. Tidak hanya anak pintar atau anak orang kaya saja yang berhak mendapat pelayanan yang bagus.
Bila bus listrik sekolah dan karyawan ini bisa segera diwujudkan, bisa dihitung besarnya penghematan yang bisa dilakukan. Selama ini pemborosan BBM terjadi karena parahnya kemacetan dan orang-orang yang terpaksa naik sepeda motor untuk keperluan bersekolah dan bekerja. Selain itu, kendaraan listrik lama kelamaan akan memasyarakat dengan sendirinya. Yang tak kalah penting, terciptanya lapangan kerja bagi anak-anak SMK.
