Daerah perkotaan identic dengan daerah yang menjadi pusat kegiatan industry dan teknologi. Produk yang dihasilkan dari kegiatan industry tersebut adalah alat-alat teknologi seperi kendaraan. Kita ketahui bahwa, di era saat ini terutama di daerah perkotaan kendaraan sudah menjadi bagian dari kebutuhan pokok masyarakat. Sebab, kendaraan merupakan sarana yang memudahkan manusia tiba di suatu tempat dengan efisien. Konon lagi di daerah perkotaan, kendaraan memiliki banak fungsi salah satunya dijadikan sebagai sarana untuk melakukan aktivitas ekonomi.
Oleh karena itu, banyak penduduk di daerah perkotaan yang memiliki kendaraan dan jumlah kendaraan yang diproduksi 10-20tahun ke depan juga semakin meningkat karena penggunanya yang semakin banyak. Namun, persoalannya adalah semakin banyaknya jumlah kendaraan yang diproduksi tidak seimbang dengan peningkatan pembangunan infrastruktur jalan atau kondisi infrastruktur jalan yang tidak cukup untuk dilalui oleh jutaan kendaraan, sehingga hal tersebut mengakibatkan kemacetan lalu lintas sangat sulit untuk dihindari.
Dampak dari persoalan ini adalah kecelakaan lalu lintas yang sulit dihindari dan rawan terjadi serta memperlambat aktivitas atau kegiatan pengendara, penumpang dan masyarakat lainnya. Tidak hanya itu, kita ketahui bahwa kendaraan yang digunakan setiap orang tentunya menghasilkan gas yang dapat mengakibatkan suhu udara semakin panas sehingga lapisan ozon bumi semakin menipis dan berpotensi terjadinya pemanasan global.
Strategi kebijakan yang harus dibuat oleh pemerintah
Kita ketahui bahwa, factor potensial yang memicu penduduk dari desa melakukan urbanisasi atau merantau ke kota adalah factor sosial ekonomi seperti pendidikan dan lapangan kerja yang sangat sempit di desa. Oleh karena itu, untuk meminimalisir/mengantisipasi persoalan tersebut adalah, yang mesti dilakukan pemerintah adalah mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antara desa dan kota.
Selama ini, kebijakan pembangunan yang dilaksanakan sangat tersentralisir di daerah perkotaan sehingga kebijakan pembangunan yang dilaksanakan di daerah perdesaan hanyalah kebijakan pembangunan yang bersifat residual. Untuk itu, yang harus dikedepankan adalah pelaksanaan kebijakan pembangunan yang terdesentralisir dan pendekatan kebijakan pembangunanyang bersifat bottom up yaitu mulai membangun dari daerah pedesaan kemudian daerah perkotaan.
Setelah upaya pemerintah dalam meminimalisir disparitas pembangunan tersebut, selanjuntnya adalah pemerintah mendampingi masyarakat pedesaan dalam rangka memberikan pelatihan atau pembekalan untuk meningkatkan kreativitas masyarakat desa termasuk kreativitas dala mengelola potensi-potensi yang ada di desa. Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan aksesibilitas masyarakat desa terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan serta pehatikan pula fasilitas-fasilitasnya.
Dengan hal tersebut, suasana kehidupan ekonomi dan sosial seperti pendidikan dan kesehatan di daerah pedesaan akan terlihat berkembang/maju, sehingga masyarakat peluang dan jumlah masyarakat desa yang melakukan urbanisasi sangat sedikit dan dapat mengurangi laju kepadatan penduduk di daerah perkotaan.
Sekalipun masyarakat dari desa terpaksa melakukan urbanisasi atau merantau ke kota setidaknya mereka sudah dibekali oleh pendidikan dan keterampilan sebab pemerintah telah berupaya melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat daerah perdesaan.
Hal ini dilakukan untuk membekali masyarakat daerah pedesaan yang melakukan urbanisasi ke kota. Dengan hal ini, peluang masyarakat dari desa untuk bekerja di sektor informal di kota juga semakin tinggi sehingga jumlah angka pengangguran bisa dikurangi.
Hal ini berdampak positif terhadap penurunan tindakan atau kasus kriminalitas di daerah perkotaan. Sedangkan, bagi masyarakat yang tidak mampu memiliki rumah layak huni, pemerintah perlu memfasilitasi mereka rumah layak huni serta memberikan pelatihan kepada mereka untuk kreatif dan inovatif.
