Benarkah Ada Intervensi TNI pada Pilkada Kepri 2015?

[caption caption="Hasil Pilgub Kepulauan Riau (Eddy Mesakh/diolah dari Pengumuman KPU Kepri)"][/caption]

PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) serentak, khususnya di Kepulauan Riau, telah usai. Khusus pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Kepri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepri sudah merampungkan rekapitulasi suara dan mengumumkan hasilnya di Asrama Haji, Kota Tanjungpinang, Jumat (18/12/2015). Hasilnya, pasangan nomor urut 1 Drs HM Sani-DR Nurdin Basirun (Sanur) dinyatakan sebagai pemenang dengan keunggulan 41.827 suara.

Paslon Sanur meraih dukungan 347.515 suara, sementara lawannya, pasangan DR HM Soerya Respationo - H Ansar Ahmad SE (SAH) didukung 305.688 suara. Paslon Sanur menang di lima kabupaten/kota, masing-masing Batam (160.368 : 147.900), Tanjungpinang (39.787 : 35.051), Karimun (64.611 : 24.653), Natuna (22.315 : 17.676), dan Lingga (27.632 : 22.342). Sedangkan Paslon SAH unggul di dua kabupaten, yakni Bintan (23.308 : 46.801) dan Anambas (9.494 : 11.265).

Seperti biasa, pihak yang kalah selalu merasa tak puas atas hasil yang diperoleh. Demikian pula ditunjukkan oleh Tim Pemenangan Paslon SAH, karena menganggap ada banyak kejanggalan dalam proses Pilkada di Kepri. Mereka mengaku telah mengantongi sejumlah bukti kuat dan segera mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) serta mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan investigasi. Target Tim Pemenangan Paslon SAH adalah dilakukannya pemungutan suara ulang di seluruh Kepri!

Dari berbagai keberatan yang diungkapkan ke publik, yang  paling serius adalah Tim SAH menuding pihak TNI terlibat dalam proses Pilkada dan cenderung mendukung salah satu pasangan calon. Bahkan petinggi PDIP, Trimedya Panjaitan, menyatakan akan meminta Presiden Jokowi untuk mencopot Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan KSAD Jenderal Mulyono apabila tidak merespon soal dugaan keterlibatan militer dalam Pilkada Kepri.

Trimedya secara terang-terangan menyebutkan bahwa keterlibatan TNI di Pilkada Kepri sangat masif, yakni melakukan mobilisasi dan intimidasi terhadap masyarakat agar tidak usah datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat pemungutan suara pada 9 Desember 2015 lalu. Dan secara meyakinkan, Trimedya mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki bukti-bukti video dan foto yang menggambarkan banyak anggota TNI hadir di TPS-TPS.

Menurut Trimedya maupun Tim Pemenangan SAH, semestinya TNI tidak perlu hadir di TPS lantaran pengamanan Pilkada seharusnya merupakan tanggungjawab POLRI.

Sierra Prayuna selaku Ketua Tim Pengacara DPP PDIP dalam sengketa Pilkada, sebagaimana dikutip sebuah portal berita, dengan penuh keyakinan berkata; “Kita temukan fakta adanya mobilisasi TNI secara massif di beberapa tempat di Batam. Bahkan Posko SAH dilempari bom rakitan dan sampai sekarang tak jelas kasusnya.” (Sumber)

Pernyataan Sierra ini bertolak belakang dengan fakta lapangan. Tidak ada pelemparan bom rakitan sebagaimana disebutkan. Faktanya adalah ditemukannya benda seperti bom molotov yang terbuat dari botol plastik berisi bensin dan dilengkapi sumbu di sebuah posko pemenangan SAH. Pihak SAH telah melaporkan hal itu ke Polda Kepri untuk diusut.

Benarkah klaim PDIP dan Tim SAH?

Isu mengenai “intervensi” militer pada Pilkada Kepri memang cukup ‘meriah’ di media sosial, terutama facebook yang sempat Penulis amati. Bahkan ada sebuah video yang diposting di facebook dan telah di-share sebanyak 131 kali, terlihat seorang pendukung Paslon SAH berdebat sengit dengan seorang anggota TNI yang ikut dalam pengamanan di Kecamatan Batam Kota.  Yang terjadi malah orang yang berdebat dengan anggota TNI itu di-bully oleh para komentator. (Video: Pendukung SAH berdebat dengan Anggota TNI)

Mengenai klaim adanya warga yang diintimidasi, sejauh yang Penulis ketahui, proses pemungutan suara berjalan lancar dan isu tentang orang-orang yang terintimidasi sama sekali tidak muncul ke permukaan. Pun sejauh yang Penulis amati, baik di media sosial maupun media massa mainstream, lebih banyak masyarakat, tokoh masyarakat, dan kalangan pengusaha mengapresiasi kehadiran  TNI membantu POLRI dalam pengamanan Pilkada di Kepri. Masyarakat tidak mempersoalkan dan malah bersyukur karena kehadiran TNI membuat Pilkada di Kepri berjalan aman dan tertib.

Johanes Kennedy, seorang tokoh pengusaha di Kepri, kepada Batam Pos menyampaikan apresiasinya kepada TNI dan Polri. “Kita harus mengapresiasi Polisi dan TNI dalam hal penjagaan jalannya Pilkada serentak di Kepri. Padahal sebelumnya, sempat dikeluarkan statement di sejumlah media cetak bahwa Batam siaga satu,” kata Johanes Kennedy. (Sumber: Batam Pos)

Menanggapi pernyataan Trimedya dan Tim  SAH, Penulis justru heran mereka tidak mengetahui adanya perintah Presiden Jokowi agar Polri dan TNI wajib mengamankan Pilkada 2015.  Instruksi Presiden Jokowi tersebut diberitakan luas oleh media massa, termasuk Harian Kompas dan Kompas.com. Instrusi presiden tidak hanya berlaku untuk Kepri, tetapi seluruh wilayah Republik Indonesia yang melaksanakan Pilkada serentak. (Sumber: Kompas)

Presiden Joko Widodo meminta seluruh aparat penegak hukum untuk aktif memetakan dan mencegah segala potensi konflik dalam pelaksanaan pilkada serentak. Jokowi tidak ingin konflik terjadi karena luput dari pantauan. "Semua jajaran keamanan saya minta siap siaga menjaga keamanan selama pilkada, dan aparat jangan berperan seperti pemadam kebakaran, petakan gangguan, lakukan antisipasi agar gangguan Pilkada dapat dicegah," kata Jokowi saat membuka Rakornas Pilkada Serentak, di Ecovention, Ancol, Jakarta, Kamis (12/11/2015). Instruksi itu ditujukan Jokowi untuk jajaran TNI-Polri di tingkat pusat, Provinsi, dan kabupaten/kota. Ia juga memberikan instruksi yang sama kepada Badan Intelijen Negara. (Sumber: Kompas.com)

Lantas, mengapa Trimedya dan Tim Pemenangan Paslon SAH merasa keberatan ketika  aparat TNI diperbantukan untuk ikut mengamankan proses pemungutan suara? Malahan sejumlah komentar di media sosial berbalik mencurigai ada rencana tertentu yang terganggu oleh kehadiran aparat TNI. Lantas, mengapa baru protes ketika pemungutan suara telah usai dan pihak SAH ternyata kalah? Jika hendak protes, semestinya PDIP dan Tim SAH menolak instruksi presiden agar TNI ikut mengamankan pelaksanaan Pilkada di seluruh Indonesia.

Khusus di Kepri, semestinya Tim SAH melontarkan protes jauh-jauh hari sebelum pemungutan suara. Sebab, pada 11 November 2015, TNI secara resmi dan terbuka melakukan gelar pasukan di Pelataran Engku Putri (halaman Kantor  Walikota Batam) untuk pengamanan Pilkada 2015 di Kepri. Ketika itu, Danrem 033/WP Brigadir Jenderal (TNI) Madsuni menyebutkan bahwa pihaknya akan mengerahkan seribu personel untuk menjamin terlaksananya Pilkada yang aman di Kepri.

Saat ini mayoritas masyarakat Kepri, khususnya Kota Batam, telah kembali menjalani aktivitas seperti biasa dan tak mempersoalkan hasil Pilkada, baik Pilgub maupun Pilwako/Pilbup. Masyarakat tidak menginginkan adanya konflik kepentingan para elite politik yang dapat mengakibatkan ketidaknyamanan masyarakat luas, para pelaku usaha, dan para investor asing yang banyak menanamkan modalnya di daerah ini. (*)