Pasangan SANUR mengusung sepuluh misi untuk dikerjakan dalam lima tahun ke depan. Sementara pasangan SAH mengusung tujuh misi. Secara garis besar, misi kedua paslon nyaris sama, tetapi sebagaimana disebutkan di atas, masyarakat akan lebih mudah dan cepat menangkap maksud yang hendak disampaikan SANUR dibanding SAH.
Pada Misi 1, SANUR langsung menyatakan; “Meneruskan pengembangan perekonomian berbasis industri dan perdagangan di kawasan FTZ (free trade zone) dengan memanfaatkan bahan baku lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi”. Sedangkan Misi I SAH menekankan pada sektor keamanan; “Menciptakan kondisi yang aman dengan mengikutsertakan partisipasi seluruh masyarakat Kepulauan Riau yang heterogen dan berada di wilayah terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
Pasangan SANUR akan fokus pada sektor kemaritiman dan konektivitas antar-wilayah, persis semangat yang diusung Presiden Joko Widodo. Sangat masuk akal, mengingat Provinsi Kepri adalah wilayah kepulauan yang 96 persen wilayahnya adalah laut. Alasan Sani, konektivitas antar wilayah di daerah kepulauan ini sangat penting untuk menjawab kesenjangan pembangunan antar-daerah, termasuk memperlancar arus barang dan manusia dari satu ibukota kabupaten dengan ibukota kabupaten lainnya di wilayah Kepri.
Ketika masih menjabat gubernur, Sani menyatakan pihaknya sudah memperbanyak kapal perintis dan membangun dermaga baru, tetapi itu dirasa belum cukup, sehingga akan diperbanyak lagi bila mendapat kepercayaan untuk memimpin Kepri periode 2015-2020. Sementara untuk sektor kemaritiman, di antaranya akan membangun industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan serta memberikan dukungan teknologi informasi kepada para nelayan, bantuan modal, serta membuka pasar lebih luas bagi mereka. Pasangan SANUR juga bertekad mendirikan sekolah tinggi khusus kelautan di Kepri.
Dalam misinya, pada poin pertama, SANUR langsung menyatakan tekad meneruskan pengembangan perekonomian berbasis industri dan perdagangan di kawasan free trade zone (FTZ) Batam, Bintan, Karimun. Ini merupakan isu sangat krusial dan telah bertahun-tahun menjadi perjuangan para pelaku ekonomi di Kepri agar praktik FTZ benar-benar dijalankan secara efektif dan efisien sehingga dapat bersaing dengan kawasan serupa di negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam. Pasangan ini bertekad meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim dan pertanian untuk mendorong pertumbuhan daerah lain di Kepri yang tidak masuk kawasan FTZ.
Penulis tak menemukan penyebutan kawasan FTZ secara langsung dalam visi-misi pasangan SAH, kecuali penjelasan pada misi ke-3 mereka yang berbunyi; “Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan yang bersih, modern, dan berorientasi kepada pelayanan publik untuk mendukung Kepulauan Riau sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional sebagai daerah pelabuhan dan perdagangan bebas.”
Sepintas menyimak visi dan misi tersebut, jika Pilkada digelar hari ini, siapa yang Anda (pemilih di Kepri) pilih; Pak Cik Sani atau Ki Lurah Soerya? (*)
