MANTAN Dirut Perusahaan Listrik Negara (PLN) Dahlan Iskan (DI) melalui “juru bicaranya” Gardudahlan.com, menjelaskan tentang prosedur pelaksanaan proyek 21 gardu induk PLN senilai Rp 1,06 triliun itu.
Mengacu penjelasan DI pada artikel berjudul “KPA dan P2K” yang ditulis sendiri oleh DI pada 10 Juni 2015, tidak ada keterlibatan langsung dirinya dalam proyek-proyek gardu induk yang mengakibatkan dirinya dikenai status tersangka ke-16 oleh Kejaksaan Tinggi Jakarta.
DI menyatakan bertanggungjawab lantaran posisinya sebagai Dirut PLN dan otomatis menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) proyek itu. “Tentu saya tetap merasa bersalah kalau terjadi apa-apa di P2K dan jajarannya. Seperti juga saya akan merasa bersalah kalau anak saya nakal,” jelasnya pada alinea penutup tulisan tersebut.
Dijelaskan bahwa secara prosedural, proyek-proyek yang dibiayai oleh APBN ditangani oleh satu organisasi yang disebut Pejabat Pembuat Komitmen (P2K). P2K didampingi oleh bendahara, tim pemeriksa barang, tim penerima barang, dan tim pengadaan. Nah, yang mengangkat mereka adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
DI tidak menyebut nama, tetapi kita tahu bersama bahwa sosok yang menjabat Menteri ESDM ketika proyek itu berlangsung (2011-2013) adalah politisi Partai Demokrat Jero Wacik - menjabat Menteri ESDM 19 Oktober 2011 s/d 11 September 2014. DI, dalam kapasitasnya sebagai Dirut PLN, otomatis menjadi KPA, tetapi pengguna anggarannya adalah Menteri ESDM.
“Seluruh pejabat di situ pegawai PLN, tapi yang mengangkat mereka menjadi P2K adalah menteri ESDM. Mengapa? Karena Pengguna Anggarannya (PA) adalah menteri ESDM. Dalam hal ini, Dirut PLN (waktu itu saya), sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).”
Lantas, lanjut DI, mengapa Menteri ESDM yang mengangkat pejabat pelaksana proyek itu? Mengapa bukan KPA/Dirut PLN yang mengangkatnya? “Kepresnya berbunyi begitu. Yakni Kepres 54/2010.” Yang dimaksud DI adalah Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Pasal 1 ayat 5: Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
Pasal 1 ayat 6: Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
Pasal 1 ayat 7: Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
