Namun, terkait isu pengurangan subsidi BBM ini kritikan Fahri cukup 'lembut'. Politisi PKS ini menyatakan, pengurangan subsidi BBM oleh Presiden Jokowi tidak perlu meminta persetujuan DPR jika dilakukan sebelum 1 Januari 2015, karena masih menggunakan ruang fiskal APBN 2014. “Karena APBN hingga akhir 2014 sudah diketuk DPR periode sebelumnya. Nanti tinggal pertanggungjawabannya saja.”
Bahkan ada kesan Fahri bahkan membela Jokowi soal keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi. “Jangan mempersulit, pemerintah tidak harus meminta persetujuan DPR,” ujar Fahri. Jika DPR menghambat? “Tidak ada masalah. Yang baik akan kami dukung,” imbuh Fahri. (Tempo).
Komentar Pembaca: Masalimi Seeya, “Pak Beye telah menghabiskan subsidi BBM saat dia memerintah. Kini KMP (Koalisi Maling & Preman) mendorong Jokowi naikkan BBM secepatnya dan setinggi-tingginya. Mereka punya agenda gelap, kompori masyarakat untuk menolak dengan demo besar2an, alasannya kenaikan BBM menyengsarakan rakyat miskin, kebijaksanaan Jokowi tidak pro-rakyat. DPR-MPR ingin makzulkan Jokowi, JK diangkat dengan wakil Prabowo. Lihat saja, si Wowo dan Sengkuni Amien terus melakukan pendekatan ke JK.”
Soal Aksi Blusukan
Fadli: "Kalau jalan dengan publikasi ngajak wartawan, namanya pencitraan. Harusnya tidak ada media yang meliput. Tapi menjalankan pemerintahan bukan sekadar blusukan. Cuma sekali aja boleh lah, kecuali ada hal yang luar biasa. Mungkin supaya kelihatan kerja. Tapi kerja sebenarnya bukan itu," kata Fadli di DPR, Jakarta, Kamis (6/11/2014). (suara.com)
Komentar Pembaca: La Hamisu, “Pekerjaan yang paling mudah dan bisa meningkatkan pencitraan diri adalah mengeritik. Lima tahun kedepan, KIH akan selalu dapat paket kiriman berisis kritik dari KMP.. Rumah Fadloi Zon perlu diruwat kayak rumah Amin Rais.”
Fahri: “Jadi, jangan melihat masalah hanya di lapangan saja. Ingat, ada regulasi yang harus diselesaikan supaya masalah di lapangan itu tidak terulang,” ujar Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jumat (7/11/2014), mengomentari aksi blusukan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri ke tempat penampungan Tenaga Kerja Indonesia. (Kompas.com)
Komentar Pembaca DenBagoess, “Semua bekerja sesuai tugasnya masing2, pemerintah sudah bekerja gerak cepat, DPR apa ya yang sudah dikerjakan selain cuma bertengkar mulu??”
Soal Tiga “Kartu Sakti”
Fadli: "Jangan sampai menabrak undang-undang yang sudah ada," kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/11/2014). (Kompas.com) Kompas.com tidak menyediakan kolom komentar pembaca untuk berita ini.
Sebelum Pilpres, Fadli pernah mengkritik program kartu pintar dan sehat ala Jokowi. "Ya, kan kartu itu bisa saja dibuat-buat. Saya kira kalau kesehatan itu kan yang penting gratis. Sekarang kan ada BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan). Itu salah kalau harus pakai kartu baru lagi, kan tinggal disempurnakan, supaya kalau masyarakat miskin mau ke rumah sakit harus diterima," ujar Fadli di Jakarta, Senin (16/6/2014). (Kompas.com)
