BBM, Korupsi, dan Kemiskinan

Bahan bakar minyak sudah hampir dipastikan naik per 1 April 2012. Kenaikan yang oleh pemerintah ditetapkan sebesar Rp. 1.500,- per liter ini disebutkan sebagai pilihan terbaik dibanding opsi-opsi lainnya. Kenaikan harga BBM memang tidak populer dan terasa pahit, tetapi harus diambil pemerintah untuk menekan pengeluaran subsidi minyak yang selama ini membebani APBN.Kenaikan bahan bakar minyak ini tentu saja akan mengakibatkan inflasi dalam bentuk kenaikan harga barang dan jasa, termasuk kenaikan jasa transportasi.

Sejumlah ahli menghitung, kalau harga BBM bersubsidi naik sebesar Rp.1.500,- per liter, maka inflasi naik sebesar 1,2 persen hingga 1,58 persen. Besaran subsidi yang bisa dihemat mencapai Rp. 57 triliun. Angka yang lumayan besar untuk mengurangi beban subsidi APBN yang pada tahun 2011 sebesar Rp.165 triliun. Kenaikan inflasi itu dengan catatan bahwa tidak terjadi perubahan harga pada komoditas lain yang disebabkan oleh kenaikan BBM. Akan tetapi, realitasnya, efek domino kenaikan harga BBM selalu diikuti dengan kenaikan harga komoditas lain, seperti harga-harga kebutuhan pokok dan angkutan umum. Bahkan,media memberitakan, harga bahan pokok sudah naik mendahului kenaikan BBM. Lebih menyedihkan lagi, ada oknum yang menimbun berdurum-drum bahan bakar minyak.

Respons masyarakat terhadap kenaikan BBM ini beragam, mulai dari mereka yang apatis, mereka yang menyetujui karena memang kondisi mengharuskan pemerintah memutuskan seperti itu, hingga menolak dengan dalih pemerintah sama sekali tidak prorakyat. Berbagai masukan yang muncul, baik di jalanan, di media cetak, media online, maupun dari forum diskusi, seyogianya mengantarkan pemerintah untuk secara bijak mengambil langkah. Ada dua hal utama yang perlu dilakukan berkenaan dengan harapan masyarakat, baik yang secara langsung berhubungan dengan kenaikan BBM maupun harapan masyarakat pada umumnya terkait dengan berbagai problematika berbangsa dan bernegara yang terjadi belakangan ini.

Untuk Rakyat Miskin

Pertama, hendaklah hasil dari langkah efisiensi subsidi BBM itu benar-benar dimanfaatkan demi kepentingan rakyat, terutama untuk maum miskin yang jumlahnya tidak kurang dari 31 juta jiwa di Indonesia. Kenaikan BBM dipastikan akan meningkatkan jumlah kaum miskin di negeri ini. Kajian Universitas Indonesia menyebukan, kenaikan harga bensin dan solar sebesar Rp.1.500,- per liter akan menambah kemiskinan sebesar 0,98 persen. Oleh karena itu, mereka yang paling rentan terkena dampakinilah yang seharusnya menjadi target goal kebijakan pemerintah nantinya. Niatuntuk mewujudkan keadilan dalam ekonomi dan kehidupan seyogianya diusahakan dalam kebijakan yang diambil. Bentuknya, misalnya, dengan memberikan bantuan langsung dan pemberdayaan untuk kaum miskin. Beasiswa siswa SD, SMP, dan SMA, dan sederajat dan mahasiswa dari keluarga miskin hendaklah mendapat perhatian serius.

Di samping itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin agar bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik hendaknya juga ditingkatkan, tidak malah membuat mereka kian lama kian ketergantungan kepada pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang applicable dan prorakyat, yakni kebijakan benar-benar menukik pada masyarakat miskin. Jangan sampai kebijakan itu malah menggendutkan mereka yang sudah gendut! Tapi, seharusnya, membuat sehat dan kian berisi masyarakat yangsakit dan kurus-kering karena berbagai penderitaan akibat kerbelakangan.

Melawan Korupsi

Kedua, bersamaan dengan kebijakan menaikkan harga BBM, perjuangan melawan korupsi hendaknya terus diperkuat.Korupsi di berbagai lembaga pemerintah belakangan ini kian marak diberitakan. Nyaris setiap hari para pembaca disuguhkan berbagai berita tentang korupsi. Tak hanya terjadi di lingkup eksekutif, juga di lembaga legislatif, dan yudikatif. Korupsi rupanya sudah kian masif di negeri ini. Dalam sebuah komunitas yang koruptif dimana masyarakatnya bersikap permisif terhadap tindakan seperti itu, maka korupsi akan menjadi-jadi. Kekuasaan itu sendiri, seperti kata Lord Acton, cederung koruptif. Kekuasaan tanpa kontrol pasti koruptif. Yang jamak terjadi di negeri ini, sang pengontrol yang ikut-ikutan korupsi. Inilah yang membuat pemberantasan penyalahgunaan wewenang semacam ini sulit dihapus.

Penuturan Heri Prabowo, seorang bekas narapidana penggelapan pajak, di sebuah harian nasional, cukup membuat kita bersedih hati.Ia menggambarkan dengan terbuka apa yang terjadi sehingga sejumlah oknum pegawai pajak melakukan korupsi di lembaga di lingkungan Kementerian Keuangan itu. Interaksiyang kontinu dan intensif dengan para wajib yang membuka peluang bagi terjadinya kompromi yang merugikan negara, kontrol internal yang tidak berdaya, adanya mafia pajak,mentalitas rakus yang ingin kaya secara instant, adalah beberapa penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. “Tak adanya pembersihan mafia pajak secara menyeluruh dalam reformasi birokrasi berakibat adanya pejabat pajak yang tutup mata atas penyimpangan ini selama penyimpangan itu tak melibatkannya. Soalnya, sang pejabat pajak sudah kaya dari hasil korupsi sebelumnya. Dia sungkan jadi maling teriak maling. Prinsip yang penting target pajak dapat tercapai dan tetap bergaji besar sering jadi pegangan,” tulis Heri Prabowo.

Kasus demi kasus yang terjadi di lingkup Ditjen Pajakmembawa kita pada kesimpulan bahwa remunerasi bukanlah obat manjur untuk menghilangkan mentalitas koruptif. Minset yang terbentuk sejak lama dan ditumbuhsuburkan oleh kondisi lingkungan yang permisif terhadap penyalahgunaan wewenang, menjadikan upaya membabat korupsi menjadi mandul!Ajakan Presiden SBY untuk mengenyahkan korupsi dari negeri ini, sulit sekali diwujudkan. Bahkan, yang terjadi sebaliknya. Orang kian berani korupsi, karena mereka berpandangan bahwa kalaupun tertangkap basah oleh aparat penegak hukum, toh hasil akhirnya masih bisa dimainkan dengan kekuatan fulus, asal sudah jadi millionair. Kasus demi kasus membenarkan ini, dan ini pula menjadi alasan mengapa pengadilan tipikor di daerah pernah diwacanakan dikembalikan ke Jakarta. Kalau saja uang negara yang nota bene merupakan uang rakyat itu bisa diselamatkan dari tangan koruptor, niscaya akan lebih banyak lagi dana yang bisa dipakai untuk mensejahterakan seluruh rakyat negeri ini. Ah, ini masih “kalau saja”, masih angan-angan!

Nasionalisme dan Hidup Sederhana

Pada momentum kenaikan BBM nanti, kita berharap bahwa subsidi yang berhasil disisihkan kelak agar diperuntukkan sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia yang masih miskin agar mereka bisa melompat ke atas mistar garis kemiskinan, korupsi yang kian masif dapat diminimalisasi sehingga uang negara yang sebelumnya masukke kantong para koruptor bisa dimanfaatkan untuk membantu rakyat banyak.

Semangat nasionalisme dan pengabdian yang diwariskan para pendahulu bangsa, seperti Bung Karno, Tan Malaka, Sjahrir, dan Bung Hatta yang benar-benar bekerja untuk mengabdi demi bangsa dan negara, harus segera diaktualisasikan di masa sekarang dan nanti. Pola hidup sederhana yang dilandasi filosofi ‘rame ing gawe, sepi ing pamrih’ the founding fathers kita itu pun patut dicontoh oleh para pemegang kebijakan di negeri ini. Jika hal-hal ini “lupa” dilakukan, jangan harap negeri ini bisa bangkit dan merdeka dari keterpurukan yang semakin parah.

( I Ketut Suweca, 13 Maret 2012).