penyerap tenaga kerja, sehingga pemerintah harus memberikan perhatian yang lebih besar pada sektor ini jika krisis global mempengaruhinya. Dengan bantuan insentif ini, biaya UMKM berkurang dan keuntungan yang diperoleh dapat digunakan untuk mempertahankan tingkat produksi meskipun inflasi membuat biaya produksi menjadi mahal. Sebaliknya, UMKM dapat memanfaatkan insentif ini untuk menggaji karyawan, yang akan mencegah PHK.
     Belanja masyarakat, produktivitas UMKM, dan tingkat pengangguran dipengaruhi oleh insentif pajak. Namun, ada pengaruh lain terhadap perpindahan modal selain pengaruh tersebut. Suku bunga negara maju yang terus naik membuat investasi di dalam negeri menjadi kurang menarik. Meskipun BI memiliki kemampuan untuk menaikkan suku bunga melalui kebijakan moneter, Kemenkeu memiliki kemampuan untuk memberikan insentif pajak kepada investor asing melalui kebijakan fiskal. Kebijakan ini memiliki kemampuan untuk mengembalikan investasi ke dalam negeri. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, investasi asing dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Untuk mencapai ketahanan pangan, pemerintah harus terlibat dalam menjaga kondisi
pertanian. Indonesia harus meningkatkan sektor pertaniannya sendiri dan mengurangi ketergantungannya pada impor. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dapat melakukan banyak hal, seperti menyediakan pupuk murah, membuka lahan untuk food estate, dan melakukan penelitian tentang varietas tanaman unggul.
     Agar sektor pertanian dapat berkembang lebih cepat, kebijakan fiskal perpajakan dapat diterapkan. memberi insentif atau pemotongan pajak kepada rantai pasokan yang membutuhkan pupuk, bibit, atau peralatan pertanian. Selain itu, pajak hasil pertanian juga dapat diberikan insentif pajak. Dengan adanya program ini, diharapkan kualitas produk pertanian meningkat dan minat masyarakat untuk bekerja di sektor pertanian meningkat. Memotong pajak rantai pasok harus mempertimbangkan manfaat dan biaya. Karena kebutuhan pupuk saat ini bergantung pada impor, harga pupuk menjadi lebih tinggi daripada harga normal di tengah guncangan ekonomi global. Dengan naiknya harga pupuk impor, beban petani semakin berat. Oleh karena itu, keringanan bea masuk untuk pupuk diberikan untuk memungkinkan distributor mengurangi biaya dan petani mendapatkan pupuk dengan harga yang lebih murah.
Penguatan Penerapan Green Economy dan Dampaknya terhadap Perekonomian
     Sama halnya dengan UMKM, pajak hasil pertanian juga dapat diberikan insentif pajak. Para petani dapat menggunakan pengurangan pajak ini untuk meningkatkan kesejahteraan mereka atau untuk membeli pupuk, bibit, dan peralatan. Namun, peningkatan kesejahteraan dan pembelian persedian dapat meningkatkan produktivitas petani, meskipun tidak langsung meningkatkan produksi pangan. Dengan demikian, ketahanan pangan akan lebih kuat daripada krisis global. Ini juga berlaku untuk masalah kesehatan global. Pada presidensi G20 kemarin, topik utama adalah penguatan arsitektur kesehatan global. G20 segera mengatakan bahwa WHO harus menjadi lebih kuat dan bertaring, dan bahwa solidaritas dan keadilan harus menjadi pilar utama kesehatan global. Ini dapat dicapai melalui peningkatan investasi industri kesehatan, kerja sama riset dan transfer teknologi yang lebih kuat, dan akhlak yang lebih baik. Selain itu, TRIPS Waiver harus memperluas aksesnya ke pelayanan kesehatan seperti perawatan dan diagnosis.
     Program ini berfokus pada kebutuhan kesehatan publik dan ketidaksetaraan akses terhadap solusi medis di negara berkembang. Kedua, pembiayaan kesiapsiagaan pandemi yang telah dibuat oleh Dana Intermediasi Keuangan dan ketiga, tata kelola kesehatan global. Oleh karena itu, kesiapsiagaan pandemi yang lebih baik dan didorong oleh prinsip solidaritas dan kesetaraan harus menjadi landasan tata kelola kesehatan global yang akan datang. Terakhir, tetapi tidak kalah penting, adalah transisi energi berkelanjutan---juga dikenal sebagai transisi energi berkelanjutan---yang secara langsung dilaksanakan oleh Energy Transitions Working Group (ETWG). Akses, teknologi, dan dana adalah tiga fokus utama program.
     Negara-negara anggota G20 memiliki tanggung jawab penting untuk mendorong pemanfaatan energi bersih. Karena negara-negara ini menyumbang sekitar 75% dari permintaan energi global, Indonesia telah berkontribusi pada forum G20 untuk mendorong kerja sama global dalam penerapan kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dunia. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mempercepat transisi energi. Presiden Joko Widodo juga berjanji untuk mencapai Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060. Selain itu, pemerintah telah mencapai kesepakatan untuk menerapkan pajak karbon dengan tarif sebesar Rp30 per kilogram karbon C02e. Selain itu, rencana pemanfaatan, penggunaan, dan penyimpanan karbon (CCUS) dirancang untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi, membatasi flaring rutin, mengoptimalkan penggunaan gas bumi untuk rumah tangga dan transportasi, dan mengurangi emisi karbon.
     Digitalisasi UMKM dan insentif pajak telah berlangsung, sementara Penguatan Arsitektur Kesehatan Global dan Transisi Energi Berkelanjutan mulai dipersiapkan. Adanya Fintech berdasarkan Payment Gateway dan Digital Marketing memungkinkan UMKM untuk menerapkan digitalisasi. Kebijakan fiskal yang memberikan insentif perpajakan untuk pupuk dan pajak hasil pertanian dapat meningkatkan ketahanan pangan.Program yang berfokus pada distribusi kebutuhan kesehatan publik, pembiayaan kesiapan pandemi, dan tata kelola kesehatan global meningkatkan arsitektur kesehatan global.Transisi energi berkelanjutan berkonsentrasi pada akses, teknologi, pendanaan, implementasi pajak karbon, dan perencanaan implementasi karbon. Kami menyarankan agar pemerintah menyebarkan informasi kepada masyarakat luas tentang ancaman resesi tahun 2023 dan gagasan ekonomi hijau. Terutama terkait dengan digitalisasi UMKM, pemerintah diharapkan dapat membina dan memberikan pelatihan tentang bagaimana bisnis digital berhasil.
DAFTAR PUSTAKA
Newswire. (2022). Dampak Perang Usia Vs Ukraina terhadap Perekonomian Indonesia. Diakses pada 27 Oktober 2023, dari https://ekonomi.bisnis.com/read/20220306/9/1507157/dampak-perang-rusia-vs-ukraina-terhadap-perekonomian-indonesia
