Pengaruh Kebijakan Pemerintah dalam Pembatasan Ekspor/Impor terhadap Nilai Tukar Rupiah

          Potensi sumber daya yang berbeda di setiap negara akan membuka peluang pertumbuhan ekonomi dan akses kerjasama internasional. Mengelola input menjadi sebuah output yang bernilai dapat dilakukan melalui ekspor dan impor. Dalam suatu negara, kegiatan ekspor dan impor mempunyai peranan yang sangat penting dan tentunya erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan internasional memiliki keterkaitan hubungan dengan nilai tukar masing - masing negara. Dalam hal tersebut setiap yang menjadi pelaku ekspor dan impor tentunya harus menyesuaikan mata uang asal negara mereka dengan mata uang negara asing yang telah sah dijadikan alat pembayaran internasional. Hal itu lah yang menimbulkan perbandingan nilai antara satu mata uang dari suatu negara dengan mata uang lain dari negara lain. 

          Pada era globalisasi yang semakin berkembang pesat, perdagangan internasional menjadi salah satu aspek penting dalam perekonomian suatu negara. Negara-negara memperdagangkan berbagai macam barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan domestik dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah dalam pembatasan ekspor dan impor memegang peran penting dalam mengatur arus perdagangan internasional. Pengaruh kebijakan pemerintah dalam pembatasan ekspor/impor memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian suatu negara. Kebijakan ini dapat memiliki tujuan dan implikasi yang beragam, seperti melindungi industri dalam negeri, menjaga keseimbangan perdagangan, mengendalikan inflasi, atau merespons isu-isu keamanan nasional.

Implikasi Faktor dan Dampak dari Kebijakan Pembatasan Ekspor/Impor Pemerintah 

          Salah satu alasan pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan ekspor/impor adalah untuk melindungi industri dalam negeri. Dengan membatasi impor barang-barang tertentu, pemerintah berupaya memberikan keunggulan kompetitif bagi produsen dalam negeri sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang. Kebijakan semacam ini juga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kemandirian ekonomi suatu negara. Namun, kebijakan pembatasan ekspor/impor juga dapat memiliki efek negatif. Misalnya, pembatasan ekspor dapat menyebabkan penurunan pendapatan bagi produsen yang sebelumnya mengandalkan pasar ekspor. Selain itu, pembatasan impor dapat menghambat akses terhadap barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri, sehingga menyebabkan peningkatan harga dan pengurangan pilihan bagi konsumen. Selain dampak ekonomi, kebijakan pembatasan ekspor/impor juga memiliki implikasi politik dan diplomasi. Beberapa negara menggunakan kebijakan ini sebagai alat dalam mengekspresikan kepentingan nasional mereka atau sebagai respon terhadap kebijakan perdagangan dari negara lain. Hal ini dapat memicu konflik dagang antara negara-negara dan berdampak negatif terhadap hubungan bilateral. Dalam konteks globalisasi dan integrasi ekonomi yang semakin erat, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan konsekuensi dari kebijakan pembatasan ekspor/impor. Keputusan yang diambil haruslah didasarkan pada analisis yang cermat tentang kebutuhan domestik, daya saing industri dalam negeri, serta dampak yang mungkin terjadi baik secara ekonomi maupun politik.

          Salah satu contoh pembatasan ekspor impor yang terjadi di Indonesia adalah kebijakan larangan ekspor bijih mineral. Pada tahun 2014, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang melarang ekspor bijih mineral mentah, termasuk bijih nikel, bauksit, dan tembaga. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri dengan mendorong pengolahan dan pemurnian bijih mineral di dalam negeri sebelum diekspor. Pembatasan ini mengharuskan perusahaan tambang untuk membangun pabrik pengolahan dan pemurnian bijih mineral di Indonesia sebelum diizinkan untuk mengekspor. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah produk, dan mengurangi ketergantungan Indonesia pada ekspor bijih mineral mentah. Dampak dari kebijakan ini cukup signifikan. Beberapa produsen mineral besar seperti PT Freeport Indonesia, produsen tembaga dan emas terbesar di Indonesia, terpaksa mengurangi produksi mereka karena pembatasan ekspor bijih mineral. Namun, kebijakan ini juga mendorong pertumbuhan industri pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri, yang pada gilirannya dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, pemerintah Indonesia juga menerapkan berbagai kebijakan pembatasan impor untuk melindungi industri dalam negeri. Misalnya, pemerintah menerapkan tarif dan kuota impor tertentu untuk beberapa produk seperti pakaian jadi, alas kaki, dan otomotif. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong konsumsi produk dalam negeri, melindungi produsen lokal, dan mengurangi defisit perdagangan.

          Dalam kegiatan perdagangan internasional, suatu negara secara legal menjual produknya kepada dunia. Oleh karena itu, penting bagi suatu negara untuk merumuskan kebijakan kegiatan impor dan ekspor untuk lebih mengembangkan perekonomian negara tersebut. Namun, sejak pandemi yang terjadi pada tahun lalu, perekonomian seluruh negara yang terkena dampak mengalami masalah, yaitu menurunnya daya beli masyarakat yang berdampak pada menurunnya kegiatan impor dan ekspor. Perlambatan ekonomi berdampak pada masyarakat yang sulit membeli bahan baku sehingga menyebabkan harga bahan baku melonjak tinggi, sehingga biaya yang harus ditanggung juga meningkat. 

          Ekspor maupun impor merupakan faktor penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara yang mana hal tersebut akan memperbesar kapasitas konsumsi suatu negara, meningkatkan output dunia serta menyajikan akses ke sumber-sumber daya yang langka dan pasar-pasar internasional yang potensial untuk berbagai produk ekspor yang mana tanpa produk-produk tersebut maka negara-negara miskin tidak akan mampu mengembangkan kegiatan dan kehidupan perekonomian nasionalnya. Perubahan nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain juga dapat memberikan efek terhadap perubahan ekspor dan impor. Sistem nilai tukar mengambang yang ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang Undang Nomor 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. Mengingat perubahan sistem nilai tukar akan berdampak sangat luas, tidak saja terhadap kegiatan di bidang moneter dan sektor keuangan, tetapi juga kegiatan ekonomi riil, baik konsumsi, investasi maupun perdagangan luar negeri. Pergerakan nilai tukar di pasar dipengaruhi oleh faktor fundamental dan non fundamental. Faktor fundamental tercermin dari variabel-variabel ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, perkembangan ekspor impor dan sebagainya. 

Fluktuasi Laju Ekspor dan Impor Indonesia

         Kebijakan Pembatasan ekspor/impor menjadi salah satu momok perhatian masyarakat terhadap pemerintah, karena kebijakan tersebut memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian. Pada awal 2023, kegiatan ekspor dan impor Indonesia masih belum stabil/jelas, ketidakjelasan yang dimaksud ialah peningkatan peningkatan dan penurunan jumlah ekspor/impor yang cukup fluktuatif.

 sumber gambar: bps.go.id