Tetangga seberang rumah, Kakek Dalimun, mendapat surel dari temannya di Michigan, Amerika Serikat. Teman Kakek Dalimun tengah studi program doktoral di sebuah universitas ternama di Michigan.Â
Sudah hampir tiga tahun, Pudjo, teman Kakek Dalimun yang asli Kebumen, Jawa Tengah, itu bersama istrinya mukim di negeri Paman Sam. Bahkan, tahun kemarin, istrinya sempat melahirkan anak keduanya di sana.
Nah, Pudjo, menanyakan soal ribut-ribut seorang menteri di Indonesia yang diberhentikan presiden lantaran memiliki kewarganegaraan ganda. Kabar itu dibaca Pudjo melalui media sosial yang diterima dari temannya di Jakarta.
Pudjo pun mengungkapkan kerisauannya kepada Kakek Dalimun perihal Menteri ESDM Arcandra Tahar yang diberhentikan Presiden Jokowi. Bukan apa-apa. Kasus dwi kewarganegaraan sudah menjadi hal yang biasa di kalangan teknorat di negeri Paman Sam. Bahkan, itu sudah menjadi kelaziman di dunia global saat ini.
Kakek Dalimun pun lantas ingat sebuah diskusi di televisi yang disampaikan Prof Rhenald Kasali yang menyebutnya dengan ‘talent war’.
Dalam dunia yang semakin kompetitif seperti sekarang ini, perang tidak hanya mengandalkan mesin perang, tapi juga sumber daya manusia. Banyak negara sengaja ‘membajak’ orang-orang cerdas (skill) di suatu negara dengan mengiming-iming bayaran lebih, kemudian diberi kewarganegaraan agar bisa menjadi bagian dari negara tersebut.
Tengok saja, India yang kini maju di dunia IT karena berimigrasinya para pakar IT asal Iran ke negara tersebut. Demikian juga anak-anak potensial negeri ini yang hengkang ke berbagai negara untuk menjadi pelatih bulutangkis, dan tidak sedikit yang pindah warga negara karena mendapat apresiasi lebih dari negara tertentu.
Kita meyakini masih sangat banyak anak negeri yang telah ‘menjadi orang’dan memilih bertahan di negeri orang karena memang merasa lebih dihargai.
Lantas kenapa Arcandra Tahar yang kembali ke Tanah Air setelah belasan tahun di AS justru tak dihargai? Apa bedanya Arcandra atau Gloria Natapraja Hamel dengan para pemain sepak bola yang beberapa waktu lalu pindah menjadi warga negara Indonesia.
Jujur saja, sejatinya negeri ini sangat membutuhkan sosok-sosok seperti Arcandra. Kepakarannya dalam hal pengelolaan minyak diharapkan menjadi nilai tambah bagi perusahaan minyak milik negara. Bahkan, di Amrik sana, dia didapuk menjadi petinggi di perusahaan minyak.
Tapi, mau bagaimana lagi, undang-undang memang tidak bisa kemudian menjadi permisif ketika adanya pelanggaran. Menurut kaidah yang berlaku di negeri kita, ketika seseorang menyatakan menjadi bagian dari negara lain, secara otomatis hilang haknya sebagai warga negara Indonesia.
Presiden sudah mengambil sikap bijak memberhentikan dengan hormat Arcandra. Tapi, jangan lupa pos ESDM termasuk strategis yang menjadi rebutan partai politik. Tengok saja, Golkar, sudah tancap gas menyiapkan kadernya untuk pos kosong itu. Kata Kakek Dalimun, bagaimana pun ESDM bisa menjadi ‘bahan bakar’ bagi parpol untuk pesta demokrasi mendatang!Â