Hal itu, mau tidak mau, memaksa mereka para pesepeda motor ikut menjarah hak jalan untuk mobil karena haknya juga telah 'dicuri'.
Maka bisa ditebak kondisi berikutnya, keruwetan di jalan raya tidak akan pernah bisa diselesaikan secara tuntas sejak negara ini dibentuk sampai sekarang.
Kedua. Reinforcement of Law atau penegakan hukum kita yang lemah pada kasus pelanggaran yang terjadi di jalan raya. Pelanggaran lalu-lintas sepertinya dibiarkan tanpa sanksi yang membuat jera.
Tidak heran, kehidupan di jalan raya itu diibaratkan dengan kehidupan di hutan rimba. Siapa yang terbesar dan terkuat, itulah sang penguasa "hutan" jalanan.
Restorative Justice, dipakai bukan untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan untuk meredam situasi menjadi kondusif dengan usaha kompromi demi menghilangkan aspek konflik yang ditakutkan mengarah pada clash fisik di jalan raya.
Oleh karena itu, setiap ada masalah yang terjadi di jalan dengan berbagai argumentasi yang bersifat emosional, selalu diselesaikan dengan cara meminta maaf di media massa. Semudah itukah!?
E-tilang dan denda yang sudah disosialisasikan pada para pengguna jalan raya juga belum maksimal pelaksanaannya karena kendala peralatan yang belum canggih dan diragukan keakuratannya.
Ketiga. Faktor budaya dan mental masyarakat kita sebagai sesama pengguna lalu lintas di jalan raya yang kurang memiliki simpati dan empati bagi yang lainnya terutama pada pemilik kendaran yang lebih kecil.
Melakukan pelanggaran lalu lintas dianggap suatu hal yang wajar dan merasa tidak bersalah sama sekali. Lucunya, saat kesalahannya disampaikan yang kemudian ditegur, justru mereka menjadi lebih marah dan merasa yang paling benar.
Jika Anda berada di luar negeri terutama berkendara di negara maju, saat melakukan atau melanggar peraturan berlalu-lintas, selanjutnya bentuk sanksi hukum yang harus Anda terima adalah kurungan atau denda yang sangat tinggi.Â
