SEMARANG, E. SUDARYANTO | Menyandang nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDI-P seharusnya selalu merefleksikan "roh demokrasi" dalam setiap langkah dan kebijakan, baik keluar maupun ke dalam.
Dalam penetapan Capres yang akan diusung partai pada Pilpres 2014, misalnya, proses yang demokratis seharusnya menjadi harga mati! Tak peduli apakah penetapan Capres dilakukan dengan "cara konvensi", agar dapat menjaring calon dari luar paetai, maupun secara konvensional dengan hanya menjaring calon dari internal partai.
Seperti yang dijelaskan oleh Puan Maharani, PDI-P tetap konsisten pada keputusan rapat kerja nasional PDI-P yang berlangsung di Bandung beberapa tahun lalu. Penetapan calon presiden akan diserahkan kepada Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum (Kompas.com. 18/04/2013).
Menurut paradikma demokrasi, cara tersebut di atas dapat dianggap kurang demokratis, karena menyerahkan keputusan penting hanya pada seorang tokoh yang "dituakan" dan dipuja-puji. Kecuali Megawati selaku Ketua umum Partai yang mendapat "mandat", membentuk tim untuk menyeleksi calon, serta memberi kesempatan terbuka kepada seluruh kader potensial PDI-P, untuk berkompetensi secara adil dan dipilih.
Namun konsekuensinya, Megawati harus berani terbuka menyatakan, telah menutup jalan bagi dirinya sendiri, untuk dipilih menjadi Capres 2014. Hal ini penting agar tidak "membuat sungkan (segan) para kader potensial PDI-P, jika harus "bertarung" dengan "ibunda" sendiri.
Disamping itu , sangat aneh jika, seseorang yang diberi mandat untuk memilih, masih memberi peluang bagi dirinya sendiri untuk dipilih! **ES-190413**
