Apakah Kami Harus Turut Menanggung Dosa Pak Walikota?

[caption id="attachment_182318" align="alignleft" width="303" caption="Walikota Semarang non-aktif Soemarmo HS - solopos.com"][/caption] Setiap kali membaca berita tentang perkembangan kasus dugaan suap kepada Anggota DPRD terkait pembahasan APBD tahun 2012 yang dituduhkan kepada Walikota Semarang non-aktif Soemarmo HS, kami kadang bertanya: "Kalau diusut-usut apakah ini ada hubungannya dengan uang yang kami terima dari beliau pada saat PEMILUKADA Kota Semarang tahun 2010?" Cerita singkatnya begini. Setelah secara resmi didaulat oleh DPP PDIP sebagai Calon Walikota Semarang periode 2010/2015, melalui koneksi tim suksesnya, kami berhasil mengundang beliau pada acara peresmian sumur artetis hasil "selingkuhan" warga kampung kami dengan dua orang Caleg Partai Demokrat pada PEMILU LEGESLATIF tahun 2009. Pada saat itu beliau didaulat untuk meggunting pita yang menandai pengoperasian perdana Sumur Artetis "Banyu Mukti". Pada acara itu Tampa basa-basi Pengurus Sumur Artetis "nodong" sang Calon Walikota sejumlah uang untuk menutup kekurangan biaya pembuatan jaringan distribusi dan bak penampungan air. Tampa basa-basi pula beliau menyanggupi pemberian uang sejumlah Rp 5.000.000. Tentu dengan catatan kami mau melakukan "sesuatu" untuk memastikan kemengan beliau pada PEMILUKADA yang akan dilaksanakan pada bulan berikutnya. Selanjutnya melalui tim suksesnya, beliau juga menjanjikan uang dengan jumlah yang sama, jika di TPS kampung kami berhasil mempersembahkan minimal 70 % suara untuk kemengan beliau. Melanjutkan sukses warga kampung kami mengantar dua orang kader Partai Demokrat ke DPRD Kota dan Propinsi dengan imbalan sumur artetis. Kamipun sukses mengantar Soemarmo HS ke kursi "Semarang I", dengan imbalan uang Rp 10.000.000 plus undangan makan-makan di sebuah "pemancingan" untuk seluruh warga. Dapat kami bayangkan. Jika untuk memastikan kemenangan di satu TPS saja beliau mengeluarkan Rp 10.000.000, berapa ratus "karung" uang yang beliau kucurkan untuk memenangkan 2802 TPS di seluruh Kota Semarang....? Apakah berkarung-karung uang berasal dari "kocek" pribadi, dari "sponsor" atau kedua-duanya, kami tak yakin beliau tak ingin uangnya kembali. Apalagi uang dari sponsor! Kalaupun tidak dikembalikan dalam bentuk uang tunai, pasti beliau wajib mengembalikannya "dalam bentuk lain". Dan pertanyaan: "Apakah upaya penyuapan terhadap Anggota DPRD terkait pembahasan APBD tahun 2012 yang diduga didalangi oleh Soemarmo HS, kalau diusut-usut sampai kusut terurai, ujung-ujungnya ada kaitannya dengan upaya pengembalian uang yang beliau kucurkan pada saat PEMILUKADA dan / atau balas jasa kepada para sponsor...?" Kami pikir tak perlu dicari-cari lagi jawabannya. Karena sudah terjawab dengan sendirinya! Terakhir, saya akan menutup tulisan pendek ini dengan sebuah pertanyaan, mewakili seluruh warga kampung yang langsung atau tidak langsung turut menikmati "uang panas" dari sang tahanan KPK tersebut di atas. "Apakah kami harus turut merasa bersalah dan menanggung dosa, jika Pengadilan Tipikor memutuskan Walikota Semarang non-aktif Soemarmo HS bersalah atas kejahatan yang dituduhkan kepadanya.....?" E. Sudaryanto - 13062012